Puluhan PMI Ilegal Lolos, Kinerja BP3MI Dipertanyakan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 28 Sep 2025 - 20:51

Kepala BP3MI Lampung Ahmad Fauzi-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -

Sindikat Ilegal Masih Leluasa, Jalur Tikus Jadi Ancaman Serius

BANDARLAMPUNG – Di tengah gencarnya kampanye pemerintah untuk menutup celah keberangkatan pekerja migran ilegal, fakta mencengangkan kembali mencuat.

Hingga akhir Agustus 2025, sebanyak 45 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Lampung dipulangkan karena bermasalah. Mayoritas dari mereka terdeteksi berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural alias ilegal.

Berdasarkan data Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Lampung justru masuk lima besar nasional penempatan PMI resmi dengan total 14.992 orang sepanjang 2025.

Sementara di balik angka itu, puluhan warga masih saja lolos lewat jalur gelap yang mestinya diawasi ketat.

Para PMI yang lebih memilih jalur ilegal dibandingkan jalur resmi, menandakan belum adanya kepercayaan calon Imigran asal terhadap BP3MI Lampung dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BP3MI Lampung dalam memberikan pelayanan informasi lowongan kerja.

Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung Ahmad Fauzi berulang kali menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menutup praktik pengiriman PMI ilegal.

Menurutnya, aparat desa, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama harus menjadi garda terdepan mendeteksi calon pekerja migran yang hendak berangkat.

“Informasi awal pekerja migran itu berangkat dari desa. Karena itu peran aparat desa sangat penting untuk memastikan warganya mengikuti prosedur resmi,” ujarnya.

Namun fakta di lapangan menunjukkan, meski program literasi imigrasi seperti Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dan Desa Migran Emas telah dijalankan, 45 PMI Lampung tetap berhasil menembus jalur ilegal sebelum akhirnya dipulangkan.

Fauzi melanjutkan, Lampung Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran tertinggi, yakni 5.554 orang sepanjang 2025. Daerah ini pula yang paling sering menjadi titik keberangkatan jalur gelap.

Kasus terbaru, lima PMI ilegal asal Lampung Timur digagalkan saat hendak menyeberang ke Malaysia pada Mei lalu. Mereka diamankan patroli gabungan TNI AL, BP3MI Riau, dan Polda Riau di Perairan Rupat, Bengkalis.

“Kasus ini bukti bahwa masyarakat masih belum memahami risiko besar dari keberangkatan ilegal,” kata Fauzi.

puluhan pmi ilegal lolos, kinerja bp3mi dipertanyakan                            sindikat ilegal masih leluasa, jalur tikus jadi ancaman serius
bandarlampung – di tengah gencarnya kampanye pemerintah untuk menutup celah keberangkatan pekerja migran ilegal, fakta mencengangkan kembali mencuat. 
hingga akhir agustus 2025, sebanyak 45 pekerja migran indonesia (pmi) asal lampung dipulangkan karena bermasalah. mayoritas dari mereka terdeteksi berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural alias ilegal.
baca juga:kekerasan terhadap perempuan mendominasi
berdasarkan data badan pelayanan pelindungan pekerja migran indonesia (bp3mi), lampung justru masuk lima besar nasional penempatan pmi resmi dengan total 14.992 orang sepanjang 2025.
sementara di balik angka itu, puluhan warga masih saja lolos lewat jalur gelap yang mestinya diawasi ketat. 
para pmi yang lebih memilih jalur ilegal dibandingkan jalur resmi, menandakan belum adanya kepercayaan calon imigran asal terhadap bp3mi lampung dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bp3mi lampung dalam memberikan pelayanan informasi lowongan kerja.
kepala balai pelayanan perlindungan pekerja migran indonesia (bp3mi) lampung ahmad fauzi berulang kali menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menutup praktik pengiriman pmi ilegal. 
menurutnya, aparat desa, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama harus menjadi garda terdepan mendeteksi calon pekerja migran yang hendak berangkat.
“informasi awal pekerja migran itu berangkat dari desa. karena itu peran aparat desa sangat penting untuk memastikan warganya mengikuti prosedur resmi,” ujarnya.
namun fakta di lapangan menunjukkan, meski program literasi imigrasi seperti petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) dan desa migran emas telah dijalankan, 45 pmi lampung tetap berhasil menembus jalur ilegal sebelum akhirnya dipulangkan. 
fauzi melanjutkan, lampung timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran tertinggi, yakni 5.554 orang sepanjang 2025. daerah ini pula yang paling sering menjadi titik keberangkatan jalur gelap. 
kasus terbaru, lima pmi ilegal asal lampung timur digagalkan saat hendak menyeberang ke malaysia pada mei lalu. mereka diamankan patroli gabungan tni al, bp3mi riau, dan polda riau di perairan rupat, bengkalis.
“kasus ini bukti bahwa masyarakat masih belum memahami risiko besar dari keberangkatan ilegal,” kata fauzi.
namun masyarakat justru menilai kasus tersebut bukan sekadar soal literasi, melainkan lemahnya deteksi dini, sosialisasi dan pengawasan bp3mi lampung. pasalnya, keberangkatan pmi ilegal kerap melibatkan calo dan sindikat, yang jelas-jelas bisa dilacak melalui jalur transportasi resmi maupun digital.
di era digital, perekrutan pmi ilegal semakin canggih. media sosial, aplikasi pesan, hingga platform daring menjadi ladang empuk bagi para calo. 
bp3mi memang telah membentuk direktorat siber pelindungan pmi untuk memantau jejak digital sindikat. namun lagi-lagi, keberhasilan sindikat mengirim puluhan pmi lampung lewat jalur ilegal menjadi tamparan keras.
demi menjaga pmi, pemerintahan presiden prabowo subianto telah menaikkan status bp2mi menjadi kementerian perlindungan pekerja migran indonesia. 
status baru ini semestinya memperkuat kewenangan sekaligus memperluas jangkauan pengawasan. namun fakta puluhan pmi lampung yang dipulangkan justru memperlihatkan jurang besar antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. (pip/c1/yud)