Baru 84 Penunggak Pajak Bayar Rp5,1 T, Sisanya Terus Dikejar

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 26 Sep 2025 - 21:00

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa--FOTO BERITASATU.COM/ERFAN MA'RUF

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sebanyak 84 dari 200 penunggak pajak berkekuatan hukum tetap (inkrah) telah melakukan pembayaran dengan nilai total Rp5,1 triliun.

’’Hingga September, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai Rp5,1 triliun,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/9).

Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar itu agar segera melunasi kewajiban mereka. Sebagian besar penunggak merupakan wajib pajak perusahaan, sementara jumlah wajib pajak perorangan relatif kecil.

Menkeu menargetkan seluruh tagihan dapat diselesaikan sebelum akhir 2025. “Ini akan kami kejar terus, sampai akhir tahun selesai lah. Yang jelas mereka enggak bisa lari lagi sekarang,” tegas Purbaya.

Sebelumnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9), Purbaya menyatakan pemerintah tengah membidik 200 wajib pajak besar dengan potensi tunggakan mencapai Rp60 triliun.

’’Kami punya daftar 200 wajib pajak besar yang sudah inkrah. Kami mau kejar dan eksekusi sekitar Rp50 triliun sampai Rp60 triliun,” ucapnya.

Menanggapi rencana itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengeksekusi strategi penagihan. Menurutnya, tidak semua pengusaha yang masuk daftar memiliki likuiditas cukup untuk membayar kewajiban mereka meski sudah inkrah.

baru 84 penunggak pajak bayar rp5,1 t,  sisanya terus dikejar                            jakarta – menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa menyebut sebanyak 84 dari 200 penunggak pajak berkekuatan hukum tetap (inkrah) telah melakukan pembayaran dengan nilai total rp5,1 triliun.
’’hingga september, terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai rp5,1 triliun,” kata purbaya dalam taklimat media di kantor kementerian keuangan, jakarta, jumat (26/9).
 
 
purbaya menegaskan, pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak besar itu agar segera melunasi kewajiban mereka. sebagian besar penunggak merupakan wajib pajak perusahaan, sementara jumlah wajib pajak perorangan relatif kecil.
 
menkeu menargetkan seluruh tagihan dapat diselesaikan sebelum akhir 2025. “ini akan kami kejar terus, sampai akhir tahun selesai lah. yang jelas mereka enggak bisa lari lagi sekarang,” tegas purbaya.
 
sebelumnya dalam konferensi pers apbn kita edisi september 2025 di jakarta, senin (22/9), purbaya menyatakan pemerintah tengah membidik 200 wajib pajak besar dengan potensi tunggakan mencapai rp60 triliun.
 
’’kami punya daftar 200 wajib pajak besar yang sudah inkrah. kami mau kejar dan eksekusi sekitar rp50 triliun sampai rp60 triliun,” ucapnya.
 
menanggapi rencana itu, ekonom universitas paramadina, wijayanto samirin, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengeksekusi strategi penagihan. menurutnya, tidak semua pengusaha yang masuk daftar memiliki likuiditas cukup untuk membayar kewajiban mereka meski sudah inkrah.
 
jika wajib pajak tak mampu membayar, langkah lanjutan adalah penyitaan aset perusahaan. namun, aset yang dijadikan jaminan belum tentu dalam kondisi baik dan sebagian besar bisa jadi sudah diagunkan ke bank.
 
“karena posisi bank lebih dominan, pemerintah bisa menghadapi tantangan legal yang tidak sederhana,” jelas wijayanto.
 
selain itu, penyitaan aset dikhawatirkan menimbulkan gelombang kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (phk). hal ini berpotensi merusak persepsi investor terhadap iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.
 
wijayanto menegaskan bahwa penagihan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan one size fits all. kebijakan harus memperhatikan kondisi spesifik tiap wajib pajak agar tidak menimbulkan dampak negatif lebih besar.
 
meski demikian, ia menekankan pelaksanaan kebijakan tetap harus adil dan tidak tebang pilih agar kredibilitas pemerintah tetap terjaga. 
 
di sisi lain, pemerintah mencatat setoran pajak dari usaha ekonomi digital mencapai rp8,77 triliun sepanjang januari hingga agustus 2025.
“pajak digital kian menegaskan perannya sebagai penggerak utama penerimaan negara di era digital ini,” kata direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat direktorat jenderal pajak (djp) kemenkeu rosmauli dalam keterangan tertulis di jakarta, jumat (26/9).
 
secara rinci, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (ppn) perdagangan melalui sistem elektronik (pmse) alias belanja online (e-commerce) tercatat sebesar rp6,51 triliun, pajak atas aset kripto rp522,82 miliar, pajak fintech (p2p lending) rp952,55 miliar, dan pajak sistem informasi pengadaan pemerintah (sipp) rp786,3 miliar.
 
untuk ppn pmse, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai rp31,85 triliun. setoran tersebut diserahkan oleh 201 pmse dari 236 pmse yang telah ditunjuk.
 
pada agustus 2025, pemerintah menunjuk empat pemungut ppn pmse baru, yakni blackmagic design asia pte ltd, samsung electronics co ltd, pia private internet access inc, dan neon commerce inc. bersamaan dengan itu, pemerintah mencabut satu pemungut, yaitu tp global operations limited.
 
untuk pajak kripto, total penerimaan mencapai rp1,61 triliun sepanjang 2022 hingga 2025. penerimaan tersebut terdiri atas rp770,42 miliar dari pajak penghasilan (pph) 22 atas transaksi penjualan dan rp840,08 miliar ppn dalam negeri (dn).
 
sementara itu, total setoran dari p2p lending mencapai rp3,99 triliun sepanjang 2022 hingga 2025, terdiri atas tiga jenis pajak: pph 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (wpdn) dan bentuk usaha tetap (but) sebesar rp1,11 triliun, pph 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (wpln) rp724,32 miliar, dan ppn dn atas setoran masa rp2,15 triliun.
 
untuk sipp, total penerimaan tercatat rp3,63 triliun dari 2022 hingga 2025, terdiri atas pph sebesar rp242,31 miliar dan ppn rp3,39 triliun.
 
djp berharap tren positif penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital terus berlanjut, seiring dengan meluasnya basis pemungutan ppn pmse, perkembangan industri fintech dan kripto, serta optimalisasi sistem digital di sektor pengadaan pemerintah. (beritasatu.com/c1)