Korban Keracunan Program MBG di Lampung Terus Bertambah, Prabowo Sebut Buka Posko Pengaduan

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 26 Sep 2025 - 20:28

LBH Bandarlampung membuka posko pengaduan untuk korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jumlahnya terus bertambah di Lampung. -FOTO IST -

Ia menjelaskan, dapur penyedia MBG kerap menerima beban hingga 3.000 porsi lebih untuk sekali distribusi. Kondisi tersebut dinilai rawan karena waktu mobilisasi dari dapur ke sekolah cukup panjang, sementara standar penyimpanan makanan seringkali tidak terpenuhi.

“Sebetulnya masalah krusialnya ada di sini. Kuota yang terlalu besar membuat kualitas makanan terancam, dan inilah yang diduga menyebabkan kasus keracunan,” jelasnya.

Atas temuan tersebut, Jihan menegaskan pihaknya akan menyampaikan rekomendasi ke Badan Gizi Nasional selaku Satgas Pusat MBG. Salah satunya, meminta agar kuota penerima di tiap dapur dikurangi guna meringankan beban penyedia makanan dan menjaga kualitas hidangan.

“Kita akan sampaikan ke Satgas pusat MBG, apakah bisa dievaluasi kuotanya, agar dapur tidak terbebani. Dengan begitu, kualitas dan keamanan makanan bisa lebih terjamin,” tegasnya.

Sebelumnya, Satgas MBG Lampung mencatat beberapa kasus keracunan siswa di sejumlah kabupaten/kota sejak Agustus 2025. Pemerintah Provinsi menekankan bahwa evaluasi ini penting demi keberlangsungan program sekaligus menjaga keselamatan siswa penerima manfaat.

Satgas MBG Provinsi Lampung mencatat lima kasus keracunan makanan dan satu makanan basi yang terjadi di lima kabupaten/kota selama Agustus hingga September 2025.

Ketua Satgas sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Transmigrasi (PMDT) Lampung, Saipul, mengatakan, laporan kasus tersebut disampaikan berjenjang dari kabupaten/kota kepada provinsi sesuai arahan Gubernur Lampung.

“Sejauh ini kami baru menerima laporan enam kasus dengan siswa yang keracunan sebanyak 572 orang. Rinciannya, Tanggamus pada 4 Agustus sebanyak 14 siswa, Lampung Timur pada 26 Agustus sebanyak 27 siswa, Bandar Lampung pada 29 Agustus sebanyak 503 siswa, Lampung Utara pada 29 Agustus sebanyak 16 siswa, serta Metro pada 4 September sebanyak 12 siswa. Juga di Metro kembali terjadi pada 15 September makanan basi,” ujar Saipul saat dihubungi Radar Lampung, Kamis 25 September 2026.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Satgas MBG Lampung bersama satgas kabupaten/kota mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sejumlah Sentra Penyediaan Pangan Gotong Royong (SPPG).

“Dari kasus-kasus ini ada daerah-daerah nya SPPG nya oleh SPPI atau penanggung jawab dapurnya di berhentikan dulu. Dan memang sudah koordinasi dengan satgas kabupaten kotanya untuk memberhentikan dulu sampai mereka menata kembali tata laksana pengelolaan SPPG-nya,” ungkapnya.

“Koordinasi juga sudah dilakukan dengan satgas kabupaten/kota agar penanggung jawab dapur melakukan evaluasi dan penataan kembali tata laksana pengelolaan SPPG. Jika sudah sesuai prosedur, SPPI baru membolehkan mereka beroperasi kembali,” sambungnya.

Saipul menegaskan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov Lampung dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan bergizi gratis bagi para siswa. (mel/pip/c1/abd)

korban keracunan program mbg di lampung terus bertambah, prabowo sebut buka posko pengaduan                            bandarlampung – yayasan lembaga bantuan hukum (lbh) bandarlampung membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak kasus keracunan massal dalam program makan bergizi gratis (mbg). 
langkah ini diambil setelah ratusan kasus keracunan dilaporkan di sejumlah wilayah di provinsi lampung.
kepala divisi advokasi lbh bandarlampung prabowo pamungkas menyebut fenomena ini sebagai bentuk darurat kesehatan publik. 
berdasarkan data center for indonesia’s strategic development initiatives (cisdi), lampung termasuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah kasus keracunan mbg tertinggi di indonesia, yakni lebih dari 500 kasus.
“program ini bukan hanya gagal memberikan gizi bagi masyarakat, tetapi justru memicu keracunan massal yang merampas hak dasar warga atas pangan sehat dan aman,” ujar prabowo, jumat (26/9/2025).
ia menilai kasus keracunan tidak bisa dipandang sebagai kelalaian teknis semata, melainkan akibat dari kebijakan yang disusun tanpa perencanaan matang, minim transparansi, dan kurang berpihak pada masyarakat.
“negara tidak boleh berlindung di balik jargon pemberantasan stunting jika kenyataannya malah menimbulkan bencana kesehatan,” tegasnya.
lbh bandar lampung menuntut agar pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan program mbg dan melakukan evaluasi menyeluruh. mereka juga meminta data kasus dibuka secara transparan, kompensasi diberikan, serta perawatan korban ditanggung penuh oleh negara.
selain itu, lbh mendorong pemerintah provinsi lampung untuk menetapkan status kondisi luar biasa (klb), sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
untuk masyarakat yang merasa dirugikan, lbh menyediakan layanan pengaduan melalui hotline di nomor 082182222070.
“posko ini adalah bentuk solidaritas hukum untuk memastikan hak masyarakat atas pangan sehat benar-benar terpenuhi, bukan hanya sekadar janji,” pungkas prabowo.
wakil gubernur lampung, jihan nurlela, menyoroti kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa penerima program makan bergizi gratis (mbg) di lampung. 
menurutnya, persoalan utama terletak pada besarnya kuota makanan yang harus ditangani oleh satu dapur penyedia.
“kita sebelumnya sudah melakukan rapat evaluasi mbg. dari satgas akan dibentuk tim khusus untuk penanganan keracunan ini, sekaligus melakukan kajian-kajian untuk evaluasi program,” ujar jihan saat ditemui di lobi kantor gubernur lampung, jumat 26 september 2025.
ia menjelaskan, dapur penyedia mbg kerap menerima beban hingga 3.000 porsi lebih untuk sekali distribusi. kondisi tersebut dinilai rawan karena waktu mobilisasi dari dapur ke sekolah cukup panjang, sementara standar penyimpanan makanan seringkali tidak terpenuhi.
“sebetulnya masalah krusialnya ada di sini. kuota yang terlalu besar membuat kualitas makanan terancam, dan inilah yang diduga menyebabkan kasus keracunan,” jelasnya.
atas temuan tersebut, jihan menegaskan pihaknya akan menyampaikan rekomendasi ke badan gizi nasional selaku satgas pusat mbg. salah satunya, meminta agar kuota penerima di tiap dapur dikurangi guna meringankan beban penyedia makanan dan menjaga kualitas hidangan.
“kita akan sampaikan ke satgas pusat mbg, apakah bisa dievaluasi kuotanya, agar dapur tidak terbebani. dengan begitu, kualitas dan keamanan makanan bisa lebih terjamin,” tegasnya.
sebelumnya, satgas mbg lampung mencatat beberapa kasus keracunan siswa di sejumlah kabupaten/kota sejak agustus 2025. pemerintah provinsi menekankan bahwa evaluasi ini penting demi keberlangsungan program sekaligus menjaga keselamatan siswa penerima manfaat.
satgas mbg provinsi lampung mencatat lima kasus keracunan makanan dan satu makanan basi yang terjadi di lima kabupaten/kota selama agustus hingga september 2025.
ketua satgas sekaligus kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa transmigrasi (pmdt) lampung, saipul, mengatakan, laporan kasus tersebut disampaikan berjenjang dari kabupaten/kota kepada provinsi sesuai arahan gubernur lampung.
“sejauh ini kami baru menerima laporan enam kasus dengan siswa yang keracunan sebanyak 572 orang. rinciannya, tanggamus pada 4 agustus sebanyak 14 siswa, lampung timur pada 26 agustus sebanyak 27 siswa, bandar lampung pada 29 agustus sebanyak 503 siswa, lampung utara pada 29 agustus sebanyak 16 siswa, serta metro pada 4 september sebanyak 12 siswa. juga di metro kembali terjadi pada 15 september makanan basi,” ujar saipul saat dihubungi radar lampung, kamis 25 september 2026.
 
menindaklanjuti kasus tersebut, satgas mbg lampung bersama satgas kabupaten/kota mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sejumlah sentra penyediaan pangan gotong royong (sppg).
“dari kasus-kasus ini ada daerah-daerah nya sppg nya oleh sppi atau penanggung jawab dapurnya di berhentikan dulu. dan memang sudah koordinasi dengan satgas kabupaten kotanya untuk memberhentikan dulu sampai mereka menata kembali tata laksana pengelolaan sppg-nya,” ungkapnya.
“koordinasi juga sudah dilakukan dengan satgas kabupaten/kota agar penanggung jawab dapur melakukan evaluasi dan penataan kembali tata laksana pengelolaan sppg. jika sudah sesuai prosedur, sppi baru membolehkan mereka beroperasi kembali,” sambungnya.
saipul menegaskan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemprov lampung dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan bergizi gratis bagi para siswa. (mel/pip/c1/abd)