Korban Keracunan Program MBG di Lampung Terus Bertambah, Prabowo Sebut Buka Posko Pengaduan

BANDARLAMPUNG – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah ini diambil setelah ratusan kasus keracunan dilaporkan di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung.

Kepala Divisi Advokasi LBH Bandarlampung Prabowo Pamungkas menyebut fenomena ini sebagai bentuk darurat kesehatan publik. 

Berdasarkan data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Lampung termasuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG tertinggi di Indonesia, yakni lebih dari 500 kasus.

“Program ini bukan hanya gagal memberikan gizi bagi masyarakat, tetapi justru memicu keracunan massal yang merampas hak dasar warga atas pangan sehat dan aman,” ujar Prabowo, Jumat (26/9/2025).

Ia menilai kasus keracunan tidak bisa dipandang sebagai kelalaian teknis semata, melainkan akibat dari kebijakan yang disusun tanpa perencanaan matang, minim transparansi, dan kurang berpihak pada masyarakat.

“Negara tidak boleh berlindung di balik jargon pemberantasan stunting jika kenyataannya malah menimbulkan bencana kesehatan,” tegasnya.

LBH Bandar Lampung menuntut agar pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka juga meminta data kasus dibuka secara transparan, kompensasi diberikan, serta perawatan korban ditanggung penuh oleh negara.

Selain itu, LBH mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk menetapkan status Kondisi Luar Biasa (KLB), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Untuk masyarakat yang merasa dirugikan, LBH menyediakan layanan pengaduan melalui hotline di nomor 082182222070.

“Posko ini adalah bentuk solidaritas hukum untuk memastikan hak masyarakat atas pangan sehat benar-benar terpenuhi, bukan hanya sekadar janji,” pungkas Prabowo.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung. 

Menurutnya, persoalan utama terletak pada besarnya kuota makanan yang harus ditangani oleh satu dapur penyedia.

“Kita sebelumnya sudah melakukan rapat evaluasi MBG. Dari Satgas akan dibentuk tim khusus untuk penanganan keracunan ini, sekaligus melakukan kajian-kajian untuk evaluasi program,” ujar Jihan saat ditemui di lobi Kantor Gubernur Lampung, Jumat 26 September 2025.