TKD 2026 Naik Jadi Rp693 T

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 18 Sep 2025 - 20:56

RAPAT KERJA: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.--FOTO ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

Purbaya menambahkan, koordinasi dengan DPR, khususnya Komisi XI, akan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan fiskal 2026 tetap sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Ia berharap penambahan TKD bisa menciptakan stabilitas di tingkat daerah dan mendorong pembangunan yang lebih merata.

Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal nasional dan desakan pemerintah daerah. Tambahan anggaran diharapkan mampu memperkuat peran APBN sebagai instrumen pemerataan pembangunan serta penggerak ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Sejalan dengan naiknya TKD, belanja pemerintah pusat naik menjadi Rp3.149,7 triliun dari sebelumnya Rp3.136,5 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja K/L yang mencapai Rp1.510,5 triliun naik dari sebelumnya Rp1.498,3 triliun dan belanja non K/L Rp1.639,2 triliun naik dari sebelumnya Rp1.638,2 triliun.

Dengan demikian, perubahan di belanja pusat dan TKD tersebut turut merevisi belanja negara yang awalnya Rp3.786,49 triliun naik menjadi Rp3.842,72 triliun. Dalam revisi RAPBN 2026, pendapatan negara juga direvisi naik menjadi Rp3.153,6 triliun, meningkat Rp5,9 triliun dari rancangan awal Rp3.147,7 triliun.

Penerimaan perpajakan disesuaikan menjadi Rp2.693,7 triliun, sementara penerimaan pajak tetap Rp2.357,7 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat menjadi Rp336 triliun.

Sementara itu, PNBP naik menjadi Rp459,2 triliun dari rancangan awal Rp455 triliun. Dari sisi pembiayaan, defisit anggaran disepakati melebar menjadi Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB dibanding rancangan sebelumnya Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Keseimbangan primer pun bergeser menjadi defisit Rp89,7 triliun. (beritasatu.com/c1)

tkd 2026 naik jadi rp693 t                            demi jaga stabilitas sosial politik daerah
 
jakarta - pemerintah bersama badan anggaran (banang) dpr resmi menyepakati adanya tambahan anggaran untuk transfer ke daerah (tkd) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2026. kenaikan ini membuat alokasi tkd bertambah signifikan dari rp650 triliun menjadi rp693 triliun.
kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja banggar dpr dengan menteri keuangan purbaya yudhi sadewa yang membahas penyampaian sekaligus pengesahan laporan panja-panja dan pengambilan keputusan tingkat i ruu apbn 2026.
 
’’naik rp43 triliun. kenaikan ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan juga merespons pemberitaan yang begitu ramai terkait tkd,” kata ketua banggar dpr said abdullah dalam rapat tersebut, kamis (18/9).
 
dengan adanya tambahan belanja tkd dan penyesuaian belanja pemerintah pusat, defisit apbn 2026 diproyeksikan melebar menjadi rp689 triliun atau setara 2,68% dari produk domestik bruto (pdb). angka ini meningkat dari rancangan sebelumnya rp638,8 triliun atau 2,48% pdb.
 
said menambahkan, selain untuk tkd, tambahan anggaran juga dialokasikan pada belanja kementerian/lembaga, khususnya sektor pendidikan dan beberapa pos belanja pusat lainnya, termasuk dana cadangan.
 
sementara menteri keuangan purbaya yudhi sadewa menegaskan keputusan menambah alokasi tkd merupakan langkah strategis agar pemerintah daerah tidak terbebani. ia menyinggung beberapa daerah yang sebelumnya terpaksa menaikkan pajak bumi dan bangunan (pbb) hingga ratusan persen akibat keterbatasan anggaran.
 
’’kemarin banyak daerah ribut karena alokasinya terpotong cukup besar sehingga mereka menaikkan pbb jadi sangat tinggi. kami berusaha menjaga agar hal itu tidak berlanjut. dengan tambahan ini, diharapkan daerah bisa lebih tenang dan fokus membangun,” jelas purbaya.
 
purbaya menambahkan, koordinasi dengan dpr, khususnya komisi xi, akan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan fiskal 2026 tetap sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi nasional. ia berharap penambahan tkd bisa menciptakan stabilitas di tingkat daerah dan mendorong pembangunan yang lebih merata.
 
dengan langkah ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal nasional dan desakan pemerintah daerah. tambahan anggaran diharapkan mampu memperkuat peran apbn sebagai instrumen pemerataan pembangunan serta penggerak ekonomi di seluruh wilayah indonesia. 
 
sejalan dengan naiknya tkd, belanja pemerintah pusat naik menjadi rp3.149,7 triliun dari sebelumnya rp3.136,5 triliun. belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja k/l yang mencapai rp1.510,5 triliun naik dari sebelumnya rp1.498,3 triliun dan belanja non k/l rp1.639,2 triliun naik dari sebelumnya rp1.638,2 triliun.
 
dengan demikian, perubahan di belanja pusat dan tkd tersebut turut merevisi belanja negara yang awalnya rp3.786,49 triliun naik menjadi rp3.842,72 triliun. dalam revisi rapbn 2026, pendapatan negara juga direvisi naik menjadi rp3.153,6 triliun, meningkat rp5,9 triliun dari rancangan awal rp3.147,7 triliun.
 
penerimaan perpajakan disesuaikan menjadi rp2.693,7 triliun, sementara penerimaan pajak tetap rp2.357,7 triliun. penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat menjadi rp336 triliun.
 
sementara itu, pnbp naik menjadi rp459,2 triliun dari rancangan awal rp455 triliun. dari sisi pembiayaan, defisit anggaran disepakati melebar menjadi rp689,1 triliun atau 2,68% dari pdb dibanding rancangan sebelumnya rp638,8 triliun atau 2,48% dari pdb. keseimbangan primer pun bergeser menjadi defisit rp89,7 triliun. (beritasatu.com/c1)