Gubernur Mirza Usulkan Hentikan Ekspor Batu Bara Lewat Pelabuhan dan Jalan Lampung

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 12 Sep 2025 - 21:04

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta penghentian ekspor batu bara lewat Pelabuhan Panjang karena merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan. - FOTO DOK. RADAR LAMPUNG -

gubernur mirza usulkan hentikan ekspor batu bara lewat pelabuhan dan jalan lampung                            bandarlampung - gubernur lampung rahmat mirzani djausal mengusulkan kepada menteri perhubungan (menhub) ri untuk menghentikan aktivitas pengiriman atau ekspor batu bara melalui pelabuhan panjang, bandarlampung, terutama yang menggunakan angkutan truk.
usulan tersebut disampaikan sebagai respons atas tingginya lalu lintas truk batu bara dari sumatera selatan yang melintasi jalan-jalan di lampung. menurut mirza –sapaan akrabnya, kondisi ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan karena banyaknya truk over dimension over loading (odol) yang beroperasi.
’’kami mengusulkan ke menteri perhubungan karena ini urusannya dengan truk-truk batu bara yang banyak sekali lewat, mengganggu pengguna jalan, rawan kecelakaan, dan merusak jalan. padahal aturannya, mereka ini harus melalui jalan khusus,” ujar mirza saat ditemui di masjid raya al-bakrie lampung, jumat (12/9).
ia menambahkan batu bara dari sumatera selatan selama ini hanya melintas di lampung untuk kemudian dikirim melalui pelabuhan panjang, tanpa memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.
“tidak ada manfaat untuk lampung kecuali dari pt bukit asam. bukit asam dalam beberapa hal sangat sinergi dengan pemprov lampung. tapi perusahaan lain? tidak ada,” tegasnya.
menanggapi hal tersebut, mirza menyebut kementerian perhubungan tengah mengkaji usulan penghentian ekspor batu bara non-bukit asam melalui pelabuhan panjang. jika disetujui, ia berharap volume angkutan batu bara melalui jalan raya di lampung bisa ditekan secara signifikan.
sementara itu, kepala dinas perhubungan (dishub) lampung, bambang sumbogo, membenarkan bahwa gubernur mirza menginginkan seluruh pengangkutan batu bara tidak lagi dilakukan melalui pelabuhan di lampung.
“hari ini pak gubernur sudah berstatemen dan pihak pelabuhan sudah bereaksi. ternyata untuk ekspor sudah tidak ada, tapi kegiatan bongkar muat antar pulau masih ada. harapannya, nanti aktivitas angkutan batu bara berkurang, bahkan kalau bisa jangan pakai kendaraan besar,” ujar bambang saat ditemui di lobi kantor gubernur lampung, jumat (12/9/2025).
bambang juga menyebut pihaknya masih memantau jalur-jalur yang dilalui truk batu bara odol, seperti di wilayah way kanan. salah satu solusi yang sedang didorong adalah percepatan pembangunan jalur kereta api double track sebagai transportasi massal batu bara yang lebih efisien dan ramah jalan.
“kalau nanti sumatera selatan sudah punya jalan khusus untuk angkutan batu bara, kita akan stop kan. yang bagus itu seperti bumi waras, mereka mengangkut batu bara lewat laut pakai tongkang. harapannya seperti itu ke depan,” tambahnya.
pemprov lampung berharap keputusan ini segera terealisasi, demi menjaga kualitas infrastruktur serta keselamatan masyarakat di provinsi tersebut.
pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan diharapkan segera mengambil sikap atas usulan penghentian ekspor batu bara melalui pelabuhan panjang. 
anggota komisi v dpr syafiuddin asmoro mendukung penuh larangan total truk over dimension over loading (zero odol) mulai 2027 dan menuntut pemerintah menyiapkan teknis serta sosialisasi yang masif dan terarah.
menurut politisi asal dapil jawa timur xi itu, penerapan zero odol bukan hanya soal menegakkan aturan, melainkan juga menyangkut keselamatan lalu lintas, memperpanjang usia infrastruktur jalan, dan mendorong efisiensi distribusi logistik nasional.
“pemerintah harus sosialisasi masif, libatkan pengusaha, operator, dan sopir agar siap sejak dini,” ujar syafiuddin dalam keterangan tertulisnya, minggu (10/8/2025).
ia menilai kebijakan ini selaras dengan reformasi transportasi darat yang menekankan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan. namun, tanpa persiapan matang di semua lini, kebijakan ini rawan menimbulkan gejolak di lapangan.
bahkan, dpr dan pemerintah telah menyepakati penerapan kebijakan ini mulai 2027, setelah pembahasan final dengan asosiasi logistik di kompleks parlemen, senayan, jakarta senin (4/8/2025).
menteri perhubungan dudy purwagandhi menegaskan, kementerian perhubungan akan menyiapkan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan tersebut. ketua umum aliansi pengemudi independen (api), suroso, menyatakan para pengemudi logistik juga sepakat mendukung langkah ini.
diberitakan sebelumnya, pemerintah indonesia terus memperkuat langkah tegas dalam melarang beroperasinya truk over dimension over loading (odol), yakni kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan kapasitas muatan yang diizinkan.
larangan ini bukan tanpa dasar, melainkan sebagai upaya serius untuk melindungi keselamatan pengguna jalan serta menjaga kualitas infrastruktur nasional agar tetap layak dan aman digunakan dalam jangka panjang.
selama bertahun-tahun, truk odol menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di berbagai wilayah indonesia, terutama di jalan tol dan jalur nasional.
selain itu, keberadaan kendaraan ini turut menyumbang angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. melihat dampak buruknya, pemerintah melalui kementerian perhubungan (kemenhub) telah menetapkan target zero odol pada 2027 sebagai bagian dari strategi transportasi nasional yang berkelanjutan.
alasan pemerintah melarang truk odol beroperasi, diantaranya, merusak jalan dan jembatan, dimana salah satu dampak paling signifikan dari truk odol adalah kerusakan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. beban muatan yang melebihi kapasitas teknis menyebabkan permukaan jalan cepat berlubang, retak, bahkan mengalami deformasi.
di sisi lain, jembatan yang dilewati truk dengan bobot berlebih menerima tekanan melebihi batas strukturalnya, sehingga mempercepat kerusakan permanen dan menimbulkan potensi bahaya jangka panjang.
kemudian, risiko tinggi kecelakaan lalu lintas. selain kerusakan fisik, truk odol juga sangat membahayakan keselamatan lalu lintas. muatan yang berlebih membuat kendaraan menjadi tidak stabil, terutama saat berbelok, menanjak, atau melintasi jalan licin.
sistem pengereman juga harus bekerja lebih keras, yang meningkatkan risiko rem blong. tak heran, banyak kecelakaan fatal di jalan raya yang melibatkan kendaraan jenis ini.
lalu, mengganggu arus dan kelancaran lalu lintas, yakni kemacetan merupakan dampak lanjutan dari keberadaan truk odol. saat kendaraan ini mengalami mogok atau kecelakaan di tengah jalan, arus lalu lintas menjadi tersendat atau bahkan terhenti dalam waktu lama.
selain itu, jalan yang rusak akibat truk odol memperlambat proses distribusi barang dan jasa, sehingga berdampak pada efisiensi logistik secara nasional.
selanjutnya, menimbulkan beban ekonomi yang besar, dimana kerugian akibat truk odol tidak hanya membebani pemerintah, tetapi juga masyarakat. biaya perbaikan infrastruktur yang rusak harus ditanggung oleh negara melalui apbn.
belum lagi kerugian sosial dan ekonomi akibat kecelakaan, seperti biaya medis, kerusakan kendaraan, hingga kehilangan nyawa. semua ini menjadi beban besar yang seharusnya bisa diminimalkan.
sebagai bentuk keseriusan, pemerintah kini tengah menggencarkan sosialisasi dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran angkutan odol. pada beberapa ruas tol dan jalan nasional telah dipasang sistem timbang ulang otomatis (weigh in motion) yang mampu mendeteksi kendaraan dengan muatan berlebih secara real-time.
kemenhub bersama instansi terkait juga memperkuat pengawasan dan memperluas zona penindakan. komitmen menuju zero odol 2027 dianggap sebagai langkah strategis dalam menciptakan sistem transportasi nasional yang aman, efisien, dan ramah infrastruktur.
dengan pelarangan truk odol, diharapkan indonesia dapat memperpanjang umur pakai infrastruktur jalan dan jembatan, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, serta menciptakan sistem distribusi logistik yang lebih tertib dan efisien. (pip/c1/abd)