Wagub Jihan Perketat Pengawasan MBG: Program Makan Bergizi Jangan Jadi “Makan Beracun”

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 11 Sep 2025 - 19:46

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin rakor keamanan pangan dan pencegahan keracunan MBG secara virtual, Rabu (10/9). -FOTO BIRO ADPIM -

wagub jihan perketat pengawasan mbg: program makan bergizi jangan jadi “makan beracun”                            bandarlampung – pemerintah provinsi lampung mengambil langkah tegas untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis (mbg).
menyusul sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah, pemprov lampung menegaskan target nol kasus keracunan serta meminta seluruh kabupaten/kota memperketat pengawasan di semua lini.
hal ini menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi (rakor) keamanan pangan, penanganan, dan pencegahan keracunan makanan program mbg yang dipimpin wakil gubernur lampung jihan nurlela secara virtual, rabu (10/9). 
rakor tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan presiden prabowo subianto terkait percepatan program strategis nasional.
menurut jihan, keberhasilan program mbg tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari jaminan mutu dan keamanan pangan, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.
“kita menargetkan zero accident atau nol kasus keracunan dalam program mbg. jangan sampai program makan bergizi gratis yang mulia ini justru berubah menjadi makan beracun,” tegas jihan.
baca juga:banleg dpr pastikan pembahasan ruu perampasan aset terbuka dan transparan
ia menambahkan, meski kasus keracunan sebelumnya tidak berstatus kejadian luar biasa (klb), hal itu tetap menjadi perhatian serius. 
karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat pengawasan mulai dari distribusi bahan baku, proses pengolahan, penyajian yang higienis, hingga rantai penyimpanan makanan.
“agenda ini sangat penting. dalam perjalanan program, masih ada dinamika di beberapa lokasi yang harus segera dievaluasi,” ujarnya.
sejalan dengan itu, kepala dinas pmdt lampung sekaligus ketua pelaksana satgas mbg, saipul, menekankan peran vital satgas di kabupaten/kota. menurutnya, satgas harus proaktif dan tidak hanya menunggu laporan insiden.
saipul mengungkapkan, insiden keracunan sebelumnya sempat terjadi di bandar lampung, metro, dan lampung utara. semua kasus itu kini sedang ditangani bersama balai besar pom dan dinas terkait.
“kita harus aktif mengawasi mulai dari rantai pasok, pengolahan, penyajian, hingga distribusi. jangan menunggu laporan, tapi proaktif berkoordinasi dengan sekolah. karena ini menyangkut siswa kita, warga kita sendiri,” tegasnya.
ia juga mendorong daerah untuk berani mengambil tindakan tegas, termasuk menghentikan sementara operasional dapur penyedia makanan yang bermasalah hingga ada jaminan kelayakan dari dinas kesehatan.
baca juga:disorot inspektorat lampura, jalan lapen asal jadi akhirnya diperbaiki ulang 
selain itu, langkah konkret lain yang ditekankan adalah pelatihan bagi penjamah makanan, penyusunan variasi menu harian sesuai standar gizi, serta perhatian khusus pada distribusi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3t).
“ini program pusat, tapi penerimanya adalah warga kita. menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan keamanannya, agar tidak ada lagi keterlambatan distribusi maupun kasus keracunan,” tutup saipul.
melalui koordinasi ini, pemprov lampung berharap program mbg dapat berjalan optimal, aman, dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan gizi masyarakat tanpa risiko kesehatan. 
sebelumnya, kasus keracunan program makan bergizi gratis (mbg) kembali terjadi di provinsi lampung. insiden terbaru menimpa sejumlah sekolah di kecamatan sukabumi, termasuk smkn 5 bandarlampung.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lampung thomas amirico menegaskan pihaknya memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan program ini. 
menurutnya, keracunan yang terjadi erat kaitannya dengan peran dan profesionalisme ahli gizi di lapangan.
’’ahli gizi harus fokus melaksanakan tugasnya dengan baik. semua distribusi bahan baku harus dicek, dipastikan fresh dan higienis,” kata thomas, senin (8/9).
ia juga menyarankan agar sayuran disiapkan di tahap akhir proses produksi agar tetap segar saat didistribusikan. selain itu, pihak sekolah dan orang tua murid diharapkan proaktif melaporkan jika menemukan masalah pada makanan mbg.
’’kalau ada temuan, segera sampaikan ke dinas agar kami bisa memberikan rekomendasi kepada sppg maupun badan gizi nasional (bgn),” katanya.
terkait kasus di smkn 5 bandarlampung, thomas menyebutkan sekitar 30 siswa sempat mengalami gejala keracunan. seluruhnya sudah kembali beraktivitas dan menerima kompensasi rp500 ribu per orang dari pihak sppg.
sementara itu, kepala dinas pmdt lampung sekaligus ketua satgas mbg saipul menyampaikan bahwa kasus di sukabumi belum bisa dikategorikan kejadian luar biasa (klb). namun, ia memastikan evaluasi dan sanksi tetap diberikan.
’’dari sekitar 700 porsi makanan yang dibagikan di tiga sekolah, lebih kurang 300 siswa terdampak. kalau ada kasus seperti ini, kewenangan sppi langsung dihentikan. dapur harus off untuk evaluasi bersama bbpom dan dinkes,” jelas saipul.
selama evaluasi, dapur penyedia makanan yang bermasalah tidak boleh beroperasi maupun dibantu dapur sppg lain. “sekolah tidak menerima mbg dari dapur yang sedang off, dan tidak boleh di-backup karena kapasitas sppg lain juga terbatas,” tegasnya.
saipul menambahkan, dapur baru bisa kembali beroperasi setelah terbukti memenuhi standar kebersihan dan kesehatan sesuai rekomendasi instansi terkait.
baca juga:jalan pattimura akan dibeton 
diketahui juga program makanan bergizi gratis (mbg) di provinsi lampung telah menjangkau 800.677 porsi untuk siswa dari jenjang paud hingga sma sederajat. namun, jumlah ini baru mencakup sepertiga dari total sasaran yang tercatat di data pokok pendidikan (dapodik).
ketua satgas percepatan program mbg lampung sekaligus kepala dinas pmdt, saipul, menjelaskan per 3 september 2025 total sasaran siswa di lampung mencapai 1.987.243 orang. “kami sudah melayani 800.677 siswa. masih ada jarak yang cukup jauh dari total kebutuhan,” kata saipul, senin (8/9/2025).
saat ini, dari 379 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang sudah disahkan, baru 242 dapur yang beroperasi. lampung diperkirakan membutuhkan sekitar 776 dapur untuk bisa menjangkau seluruh sasaran, termasuk siswa, santri pondok pesantren, ibu hamil, menyusui, dan balita.
“untuk sementara kami masih fokus ke sekolah karena distribusi di satu titik saja banyak tantangannya. kelompok sasaran lain seperti pondok pesantren, ibu hamil, menyusui, dan balita memang belum tersentuh,” jelasnya.
secara geografis, seluruh 15 kabupaten/kota di lampung telah memiliki dapur sppg. lampung timur menjadi daerah dengan jumlah dapur terbanyak (63), disusul bandar lampung (58). sementara lampung barat dan pesisir barat baru memiliki dua dapur aktif.
saipul menyebut, minimnya dapur di wilayah tersebut dipengaruhi keterbatasan modal masyarakat serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. untuk daerah terpencil, pemerintah menyiapkan opsi dapur khusus yang dikelola langsung badan gizi nasional (bgn).
meski capaian belum maksimal, saipul menegaskan lampung merupakan provinsi dengan pertumbuhan dapur sppg tercepat di sumatera. “ini bukan soal perlombaan. kami ingin semua sesuai sop agar tidak terjadi insiden seperti keracunan massal di daerah lain,” tegasnya.
program mbg ditargetkan dapat memperbaiki asupan gizi anak-anak sekolah sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda yang sehat dan cerdas. (pip/c1/abd)