Kadin Minta Dilibatkan ketika Pemerintah Buat Kebijakan

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Minggu , 07 Sep 2025 - 20:50

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.--FOTO ANTARA

kadin minta dilibatkan ketika  pemerintah buat kebijakan                            jakarta – kamar dagang dan industri (kadin) indonesia kembali mengingatkan bahwa isu keamanan dalam negeri menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja investasi dan perdagangan. padahal, perekonomian indonesia saat ini tengah digencarkan pemerintah.
 
ketua umum kadin anindya novyan bakrie menegaskan, meski terdapat isu tersebut, dunia usaha tetap berkomitmen menjaga optimisme perekonomian nasional di tengah tantangan global maupun dinamika keamanan di dalam negeri.
 
’’kami di dunia usaha tentu prihatin karena isunya ini kan tentu di awal mengenai keamanan. ini tentu membuat sentimen dari sisi investasi, dari sisi perdagangan,” ujar anindya dalam pernyataannya, dikutip jumat (5/9).
 
dalam beberapa hari terakhir, kondisi politik di tanah air cukup bergejolak seiring gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah. aksi tersebut beragam, ada yang berlangsung damai, tetapi ada pula yang berujung tidak terkendali.
 
kendati demikian, anindya menekankan stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar modal tetap terjaga saat gelombang unjuk rasa terjadi pada sepekan terakhir. hal ini menurutnya menjadi simbol penting bagi dunia internasional bahwa distribusi dan pergerakan ekonomi di daerah tetap berjalan.
 
anindya menambahkan, ketika terjadi gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah, dirinya langsung berkoordinasi dengan para ketua kadin provinsi di 38 provinsi untuk memastikan situasi tetap terkendali. anindya juga menegaskan bahwa konsep indonesia incorporated atau gotong royong ekonomi harus bersifat inklusif.
 
kadin pun berharap pemerintah aktif menjalin komunikasi dengan pelaku usaha untuk menghimpun rekomendasi terkait kebijakan. ’’kami mendorong pemerintah untuk mengajak bicara teman-teman di kadin, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun asosiasi,” ungkap anindya.
 
di sisi lain, kadin indonesia menyiapkan skema pembiayaan untuk mendukung pengembangan koperasi desa (kopdes) merah putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.
 
anindya menyampaikan bahwa sesuai amanat undang-undang nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri, kadin tidak hanya menaungi perusahaan swasta dan bumn, tetapi juga koperasi serta umkm. karena itu, keberadaan kopdes merah putih mendapat perhatian khusus.
 
’’undang-undang menyebutkan kadin membawahi bumn, swasta, juga koperasi dan umkm. sekitar sebulan lalu kami sudah menggelar rakornas koperasi dan menyiapkan skema untuk mendukung koperasi desa merah putih,” ujar anindya seusai menghadiri diskusi bersama kementerian koordinator bidang perekonomian di jakarta, kamis (4/9).
 
meski begitu, anindya menegaskan bahwa pembiayaan kopdes tetap membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah. ’’kalau 80.000 koperasi desa ini berjalan baik dengan model bisnis yang tepat, dampaknya bisa sangat besar bagi perekonomian,” tambahnya. (beritasatu.com/c1)