Menghadang Korupsi dari Hulu

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Tim Redaksi |

Rabu , 03 Sep 2025 - 21:32

ILUSTRASI Menghadang Korupsi dari Hulu-FOTO MAULANA PAMUJI GUSTI/HARIAN DISWAY-

Pelajaran penting dari Hongkong adalah pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan setengah hati. Dibutuhkan kombinasi political will yang kuat, kelembagaan independen, serta budaya publik yang menolak kompromi pada perilaku koruptif.

REFLEKSI UNTUK INDONESIA

Indonesia kerap terjebak dalam pendekatan hilir: menunggu kasus meledak, baru kemudian aparat bertindak. Padahal, yang mendesak adalah kerja pada level hulu. Yaitu, memperbaiki sistem rekrutmen politik, mengurangi biaya demokrasi yang mahal, serta menutup celah regulasi yang rawan diperjualbelikan.

Studi Mungiu-Pippidi (2013) dalam Governance Journal menekankan bahwa pemberantasan korupsi efektif bila negara mampu mengubah ”ekuilibrium sosial”, dari masyarakat permisif terhadap korupsi menjadi masyarakat yang menolak dan menghukum perilaku tersebut.

Artinya, perang melawan korupsi harus melibatkan transformasi budaya, tidak hanya fokus pada penegakan hukum.

STRATEGI KE DEPAN

Jika kita memang serius memberantas korupsi, baik korupsi birokrasi maupun korupsi politik, sebenarnya ada beberapa langkah strategis yang bisa dipertimbangkan.

Pertama, untuk mencegah korupsi politik, kita lakukan reformasi politik dan pembiayaan pemilu. Transparansi dana kampanye dan regulasi pembiayaan politik mutlak dilakukan. Tanpa itu, pejabat akan terus mencari jalan pintas menutup ongkos politik melalui praktik korupsi.

Kedua, kita lakukan penguatan KPK dan menyinergikan aparat penegak hukum. Caranya? Independensi KPK harus dipulihkan. Sebagaimana pelajaran dari ICAC Hongkong sudah jelas dan dapat dicontoh. Yaitu, lembaga antikorupsi tidak boleh berada di bawah bayang-bayang politik.

Ketiga, kita lakukan digitalisasi layanan publik. Sebab, korupsi akan subur dalam birokrasi manual. Sebagaimana yang terjadi di kasus OTT wamenaker dan kasus lainnya yang berkaitan dengan pelayanan birokrasi manual. Penerapan e-government dan skema big data dapat mempersempit ruang manipulasi, pemerasan, suap, dan sejenisnya.

Keempat; kita budayakan antikorupsi sejak dini. Artinya, kita lakukan pendidikan integritas, pendidikan antikorupsi, yang serius dan masuk kurikulum sekolah, kampus, serta ruang publik.

Kelima, tingkatkan peran masyarakat sipil dan media. Kontrol publik adalah benteng terakhir. Jurnalisme investigasi, whistle-blower, dan gerakan masyarakat sipil perlu didukung dengan perlindungan hukum yang memadai.

OTT wakil menteri ketenagakerjaan yang mencoreng wajah pemerintahan hari ini seharusnya tidak berhenti pada drama penangkapan. Harus menjadi wake up call untuk berbenah secara struktural.

Korupsi di Indonesia sudah terlalu lama menjadi penyakit kronis. Dari A sampai Z, praktik busuk itu merusak demokrasi, membunuh keadilan, dan menjerat masa depan bangsa.

menghadang korupsi dari hulu                            oleh: ulul albab*
publik kembali dikejutkan oleh operasi tangkap tangan (ott) yang melibatkan seorang wakil menteri aktif di kabinet. kasus terbaru tersebut –dan sangat mungkin ada yang lebih terbaru lagi– seakan menegaskan bahwa indonesia masih terjebak dalam lingkaran setan korupsi: dari yang kecil hingga yang besar, dari level lokal hingga pusat. 
korupsi bisa dimaknai dari a sampai z –dari abuse of power hingga zero accountability. ia hadir dalam bentuk suap, gratifikasi, nepotisme, jual beli jabatan, pemerasan, hingga manipulasi anggaran. 
seperti yang dijelaskan johnston (2005) dalam syndromes of corruption, bentuk korupsi di negara berkembang kerap berada dalam spektrum ”elite kartel” dan ”oligarki resmi”. dalam kerangka itu, kekuasaan dijadikan instrumen untuk memperkaya kelompok, bukan untuk melayani publik.
baca juga:meneguhkan persatuan, menolak perpecahan
fenomena ott wakil menteri hanyalah satu simpul kecil dari jaringan lebih besar yang disebut state capture. 
menurut hellman, jones, & kaufmann (2000) dalam artikel berpengaruh di world bank policy research working paper, state capture terjadi ketika para aktor politik maupun ekonomi secara sistematis memengaruhi kebijakan publik, hukum, dan regulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. 
korupsi jenis itulah yang membuat demokrasi kehilangan substansinya: negara dikuasai segelintir orang, sedangkan kepentingan rakyat terpinggirkan.
belajar dari efektivitas icac hongkong
sebetulnya, indonesia tidak sendirian dalam menghadapi tantangan itu. banyak negara yang pernah berada di titik suram yang sama, bahkan lebih parah. hongkong, misalnya, pada dekade 1960–1970-an dikenal sebagai salah satu wilayah paling korup di asia. 
polisi, birokrat, hingga politisi kala itu terjerat dalam jejaring suap yang seolah mustahil diberantas.
pemerintah kolonial inggris kemudian mendirikan independent commission against corruption (icac) pada 1974. lembaga itu lahir dengan mandat luar biasa: independen dari pengaruh politik, memiliki kewenangan investigasi luas, serta menempatkan pendidikan antikorupsi sebagai pilar utama.
studi quah (2010) dalam asian journal of political science menunjukkan bahwa efektivitas icac memang luar biasa, mulai kekuatan represif hingga strategi pencegahan dan pendidikan dilakukan. 
icac menindak tegas koruptor tanpa pandang bulu, membangun sistem administrasi yang transparan, dan menanamkan budaya integritas sejak usia dini. hasilnya, dalam dua dekade, hongkong bertransformasi dari ”markas besar suap” menjadi salah satu yurisdiksi dengan tata kelola paling bersih di asia.
pelajaran penting dari hongkong adalah pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan setengah hati. dibutuhkan kombinasi political will yang kuat, kelembagaan independen, serta budaya publik yang menolak kompromi pada perilaku koruptif.
refleksi untuk indonesia
indonesia kerap terjebak dalam pendekatan hilir: menunggu kasus meledak, baru kemudian aparat bertindak. padahal, yang mendesak adalah kerja pada level hulu. yaitu, memperbaiki sistem rekrutmen politik, mengurangi biaya demokrasi yang mahal, serta menutup celah regulasi yang rawan diperjualbelikan.
studi mungiu-pippidi (2013) dalam governance journal menekankan bahwa pemberantasan korupsi efektif bila negara mampu mengubah ”ekuilibrium sosial”, dari masyarakat permisif terhadap korupsi menjadi masyarakat yang menolak dan menghukum perilaku tersebut. 
artinya, perang melawan korupsi harus melibatkan transformasi budaya, tidak hanya fokus pada penegakan hukum.
strategi ke depan
jika kita memang serius memberantas korupsi, baik korupsi birokrasi maupun korupsi politik, sebenarnya ada beberapa langkah strategis yang bisa dipertimbangkan. 
pertama, untuk mencegah korupsi politik, kita lakukan reformasi politik dan pembiayaan pemilu. transparansi dana kampanye dan regulasi pembiayaan politik mutlak dilakukan. tanpa itu, pejabat akan terus mencari jalan pintas menutup ongkos politik melalui praktik korupsi. 
kedua, kita lakukan penguatan kpk dan menyinergikan aparat penegak hukum. caranya? independensi kpk harus dipulihkan. sebagaimana pelajaran dari icac hongkong sudah jelas dan dapat dicontoh. yaitu, lembaga antikorupsi tidak boleh berada di bawah bayang-bayang politik. 
ketiga, kita lakukan digitalisasi layanan publik. sebab, korupsi akan subur dalam birokrasi manual. sebagaimana yang terjadi di kasus ott wamenaker dan kasus lainnya yang berkaitan dengan pelayanan birokrasi manual. penerapan e-government dan skema big data dapat mempersempit ruang manipulasi, pemerasan, suap, dan sejenisnya. 
keempat; kita budayakan antikorupsi sejak dini. artinya, kita lakukan pendidikan integritas, pendidikan antikorupsi, yang serius dan masuk kurikulum sekolah, kampus, serta ruang publik. 
kelima, tingkatkan peran masyarakat sipil dan media. kontrol publik adalah benteng terakhir. jurnalisme investigasi, whistle-blower, dan gerakan masyarakat sipil perlu didukung dengan perlindungan hukum yang memadai.
 
ott wakil menteri ketenagakerjaan yang mencoreng wajah pemerintahan hari ini seharusnya tidak berhenti pada drama penangkapan. harus menjadi wake up call untuk berbenah secara struktural. 
korupsi di indonesia sudah terlalu lama menjadi penyakit kronis. dari a sampai z, praktik busuk itu merusak demokrasi, membunuh keadilan, dan menjerat masa depan bangsa.
pengalaman hongkong, juga berbagai studi akademik global, memberi kita cermin. yakni, korupsi bukan takdir, bisa diberantas bila ada komitmen menyeluruh. 
yang dibutuhkan hanyalah keberanian politik, kelembagaan yang independen, serta budaya publik yang konsisten menolak kompromi.
jika tidak, setiap ott hanya akan menjadi tontonan episodik. namun, bila iya, sejarah bisa mencatat: bangsa ini pernah jatuh berkali-kali, tapi mampu bangkit karena memilih jujur, bersih, dan berani melawan korupsi hingga ke akarnya. (*)
 
*) ulul albab adalah penulis buku a to z korupsi dan ketua icmi jawa timur