Ratusan Guru Besar Kecam Gaji Jumbo Pejabat

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 01 Sep 2025 - 21:04

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Sulistyowati Irianto.--FOTO BERITASATU.COM/HENDRO DAHLAN SITUMORANG

“Kondisi seperti ini membuat rakyat mulai kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, dan marah,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Aliansi Akademisi Peduli Indonesia menyampaikan tujuh desakan utama kepada pemerintah untuk memulihkan krisis nasional. Di antaranya, merestrukturisasi kabinet dan pejabat lembaga pemerintahan agar lebih ramping, efisien, dan berintegritas. Kemudian meninjau ulang kebijakan politik anggaran yang tidak berbasis data ilmiah, termasuk mengalihkan sumber dana dari pajak rakyat ke perampasan aset koruptor serta pengusaha SDA penerima fasilitas negara.

Lalu mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan rakyat miskin, pendidikan, dan kesehatan sebagai hak, bukan bantuan. Selanjutnya meninjau gaji jumbo pejabat legislatif aktif, purnatugas, dan direksi BUMN.

Selain itu, memprioritaskan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat serta meninjau produk hukum instan yang merugikan public; memberantas korupsi dan gratifikasi sebagai kejahatan luar biasa; serta menolak darurat militer/sipil yang berpotensi represif, menghentikan manipulasi sejarah, serta mencegah diskriminasi rasial dan kekerasan berbasis gender. (beritasatu.com/c1)

ratusan guru besar kecam gaji jumbo pejabat                            jakarta – sebanyak 344 guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi akademisi peduli indonesia menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian memburuk dan beban pajak yang semakin berat, para pejabat negara justru disebut menikmati fasilitas mewah dan gaji jumbo.
 
koordinator aliansi sekaligus guru besar antropologi hukum universitas indonesia sulistyowati irianto menyoroti ketimpangan antara elite pejabat dengan rakyat biasa. ia menilai kebijakan penggajian dan tunjangan pejabat, khususnya di legislatif dan bumn, telah melukai rasa keadilan publik.
 
’’gaji dan fasilitas berlebihan kepada anggota legislatif yang masih aktif maupun pensiun seumur hidup kepada anggota legislatif purna tugas, serta penggajian direksi dan komisaris bumn yang mencapai miliaran rupiah per bulan, jelas melukai rasa keadilan dan harus ditinjau ulang,” tegas sulistyowati dalam konferensi pers daring, senin (1/9).
 
menurutnya, kebijakan anggaran negara saat ini tidak berpihak kepada rakyat kecil, melainkan lebih banyak digunakan untuk memperkaya segelintir orang di lingkar kekuasaan. sementara itu, pemerintah daerah yang mengalami pengurangan alokasi transfer ke daerah (tkd) dari pusat justru menutup defisit dengan menaikkan berbagai jenis pajak yang membebani masyarakat.
 
“pemerintah daerah menerjemahkan semua itu dengan kebijakan sewenang-wenang, seperti menaikkan pajak berlipat-lipat akibat pengetatan anggaran dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
 
sulistyowati juga menyoroti turunnya daya beli masyarakat, melonjaknya harga bahan pokok, maraknya pemutusan hubungan kerja (phk), mahalnya biaya pendidikan, serta banyaknya industri yang tutup karena beban produksi tinggi. kondisi ini, menurutnya, membuat investor menarik diri.
 
selain itu, kebijakan pembangunan disebut tidak lagi berbasis pada penguatan sumber daya manusia, melainkan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. dampaknya, masyarakat adat kehilangan ruang hidup dan kerusakan ekologis semakin meluas.
 
“kondisi seperti ini membuat rakyat mulai kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, dan marah,” tegasnya.
 
dalam kesempatan itu, aliansi akademisi peduli indonesia menyampaikan tujuh desakan utama kepada pemerintah untuk memulihkan krisis nasional. di antaranya, merestrukturisasi kabinet dan pejabat lembaga pemerintahan agar lebih ramping, efisien, dan berintegritas. kemudian meninjau ulang kebijakan politik anggaran yang tidak berbasis data ilmiah, termasuk mengalihkan sumber dana dari pajak rakyat ke perampasan aset koruptor serta pengusaha sda penerima fasilitas negara.
 
lalu mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan rakyat miskin, pendidikan, dan kesehatan sebagai hak, bukan bantuan. selanjutnya meninjau gaji jumbo pejabat legislatif aktif, purnatugas, dan direksi bumn.
 
selain itu, memprioritaskan ruu perampasan aset dan ruu masyarakat adat serta meninjau produk hukum instan yang merugikan public; memberantas korupsi dan gratifikasi sebagai kejahatan luar biasa; serta menolak darurat militer/sipil yang berpotensi represif, menghentikan manipulasi sejarah, serta mencegah diskriminasi rasial dan kekerasan berbasis gender. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lampung 25 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan