KPK Sebut Tiga Mobil Mewah Noel Dipindahkan Diam-Diam

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. -Foto Joanito De Saojoao/Beritasatu-

KPK juga menjelaskan modus yang digunakan dalam praktik pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker.

Sertifikasi yang seharusnya hanya memerlukan biaya resmi Rp 275.000, dinaikkan berkali-kali lipat hingga Rp 6 juta per pemohon.

Para tersangka diduga mempersulit bahkan menolak permohonan penerbitan sertifikat bagi pihak yang tidak bersedia membayar lebih.

Skema ini disebut berlangsung sejak tahun 2019, sehingga dugaan kerugian dari pungutan ilegal tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.

“Total uang yang berhasil dikumpulkan para tersangka mencapai Rp 81 miliar. Dari jumlah itu, tersangka IBM memperoleh jatah terbesar sebesar Rp 69 miliar, sedangkan IEG alias Noel menerima Rp 3 miliar serta satu unit Ducati,” kata Budi.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 11 orang tersangka, termasuk mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Mereka ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. KPK menilai kasus ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan publik, khususnya proses penerbitan sertifikat K3 yang sangat penting bagi keselamatan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

“Jika pengurusan sertifikat diperlambat atau dipersulit karena pungutan liar, yang paling dirugikan adalah pekerja dan perusahaan. Padahal sertifikat K3 menjadi standar utama keselamatan kerja,” tutur Asep.

KPK mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang bisa menghambat jalannya proses hukum.

Pemindahan tiga mobil mewah dari rumah dinas Noel dinilai sebagai indikasi adanya upaya obstruction of justice.

“Kami terus memantau dan meminta kerja sama semua pihak. Kalau ada yang mengetahui keberadaan kendaraan yang dipindahkan itu, segera laporkan ke KPK. Proses hukum ini harus berjalan transparan dan tidak boleh ada yang ditutupi,” tegas Asep.

Dengan adanya perkembangan terbaru ini, publik menanti langkah lanjutan KPK dalam menelusuri aset dan harta kekayaan Noel serta para tersangka lain.

Kasus ini menjadi salah satu operasi besar KPK tahun 2025, karena melibatkan nilai kerugian besar, pejabat tinggi negara, serta praktik pemerasan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.(*)

Tag
Share