Guru Honorer Geruduk DPRD, Tagih Janji PPPK

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 19 Aug 2025 - 21:18

HONORER R4 Ratusan honorer R4 saat menggelar aksi di kantor Bupati Tulangbawang usai upacara HUT Ke-80 RI. -FOTO DOK.-

guru honorer geruduk dprd, tagih janji pppk                            bandarlampung – puluhan guru honorer yang bertugas di sejumlah sekolah dasar (sd) dan sekolah menengah pertama (smp) di kota bandarlampung mendatangi kantor dprd setempat. 
kedatangan mereka bukan tanpa alasan, melainkan untuk meminta kejelasan terkait status pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paro waktu.
sekitar 90 guru honorer hadir dalam audiensi tersebut. mereka didampingi kuasa hukum dan diterima anggota komisi iv dprd bandarlampung. hadir pula perwakilan dinas pendidikan (disdik) serta badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) bandarlampung.
baca juga:ancam nyawa, odol dibiarkan beraksi
salah seorang guru honorer, rizky, menyampaikan kegelisahannya. ia menilai pemerintah daerah seolah lamban dalam memberikan kepastian status mereka.
“kami ingin kepastian. di daerah lain seperti lampung selatan sudah ada pengangkatan. sementara di bandarlampung kami masih menunggu kepastian tanpa kejelasan,” ujarnya.
menurut rizky, mayoritas guru honorer yang datang sudah bertahun-tahun mengabdi di sekolah, namun masih belum jelas status kepegawaiannya. hal itu membuat para guru khawatir akan masa depan mereka, apalagi di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak.
menanggapi hal itu, plt. kepala bkpsdm kota bandarlampung, zulkifli, memastikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. ia menyebutkan bahwa pemerintah kota telah mengajukan formasi dan mengupayakan agar pengangkatan guru honorer bisa terealisasi pada tahun 2026 mendatang.
“kami sudah berkoordinasi dengan pusat. insya allah, setidaknya ada sekitar seribu lebih guru dan empat ratus lebih tenaga teknis yang akan terakomodir dalam pengangkatan p3k tahun 2026,” jelasnya.
zulkifli menegaskan, pemkot berkomitmen memperjuangkan nasib guru honorer. namun proses tersebut membutuhkan waktu dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku.
dalam kesempatan yang sama, plt. kepala dinas pendidikan bandarlampung eka afriana mengakui adanya kekurangan dalam hal sosialisasi.
’’kami menyadari ada kelalaian di pihak kami yang kurang memberikan sosialisasi secara menyeluruh. hal ini menimbulkan simpang siur informasi di kalangan guru honorer,” ungkap eka.
ia berjanji disdik lebih intens memberikan informasi yang jelas dan akurat agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di antara para guru.
terpisah, aksi demo honorer juga terjadi di tulangbawang, sekretaris kabupaten tuba ferli yuledi angkat bicara pasca demo ratusan tenaga honorer r4 di kantor bupati setempat.
pascademo tersebut, bing –sapaan akrab ferli yuledi– menyampaikan bahwa aspirasi para honorer r4 akan ditampung oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama. 
menurutnya, pembahasan terkait tuntutan dan aspirasi para honorer r4 akan dilakukan sesuai aturan yang terbaik. "iya, lagi kita bahas. semoga menyimpulkan yang terbaik dan sesuai aturan," kata dia kepada radar lampung, selasa (19/8).
disamping itu, pemerintah kabupaten (pemkab) tulang bawang juga telah mengeluarkan surat edaran (se) bersifat penting terkait usulan kebutuhan pegawai pppk paruh waktu.
se tersebut tentang validasi dan pemetaan data pegawai non-asn pemkab tulang bawang dengan nomor: b/800.1.13.2/182/v.4/tb/viii/2025 tertanggal 14 agustus 2025.
surat edaran ini menjadi kabar bahagia bagi seluruh pegawai non-asn di lingkungan pemerintahan setempat.
surat tersebut juga ditanda tangani oleh sekdakab tulang bawang ferli yuledi dan ditujukan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.
dalam se tersebut para kepala opd diminta untuk segera melakukan validasi dan pemetaan data pegawai non-asn di masing-masing opd. 
data tersebut diminta untuk segera disampaikan kepada bupati tulang bawang melalui badan kepegawaian, pelatihan dan pendidikan (bkpp) setempat selambatnya pada tanggal 19 agustus 2025.
jika opd tidak menyampaikan hasil validasi dan pemetaan, maka opd dianggap tidak memiliki pegawai non-asn.
surat edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut dari se menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) republik indonesia nomor: b/3832/m.sm.01.00/2025 tentang pengusulan pppk paruh waktu.
sebelumnya diberitakan, ratusan tenaga honorer r4 dari tenaga medis dan guru ngeluruk kantor bupati tulang bawang pada hari kemerdekaan ri ke-80, minggu 17 agustus 2025.
diketahui, kategori r4 adalah honorer yang tidak terdata di bkn sehingga sebelumnya tidak punya jalur resmi ke asn. ratusan honorer r4 tersebut menuntut kejelasan nasib mereka. salah satunya dengan cara membentangkan spanduk-spanduk. 
beberapa spanduk tersebut bertuliskan "menuntut kejelasan seluruh r4 kabupaten tulang bawang. nasib diujung tanduk. jerit payah tidak dihargai hanya dianggap angin lalu".
kedatangan para tenaga kesehatan dan guru r4 tersebut tidak lain yakni ingin langsung bertemu dengan bupati tulang bawang, qudrotul ikhwan, untuk menyampaikan aspirasi mereka.
koordinator aksi, hendrik frans ariansyah mengatakan, ratusan honorer r4 tersebut datang ingin menyuarakan nasib mereka dan berharap dapat diajukan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
"kedatangan kami di sini untuk meminta kepada bapak bupati tulangbawang agar dapat mengajukan seluruh honorer r4 sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paro waktu," tegasnya. (nal/gds/c1/yud)