PBB di Bandar Lampung Gratis untuk Tagihan Tertentu, Simak Syarat dan Diskonnya

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 18 Aug 2025 - 20:58

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana memberikan kebijakan keringanan PBB bagi masyarakat dalam rangka HUT Ke-80 RI. -FOTO IST -

Desti mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 41 unit rumah subsidi di Bandar Lampung yang mendapat pembebasan BPHTB. Selain itu, terdapat sekitar 100 unit lainnya yang masih dalam proses pengajuan.

Tiga perumahan yang sudah mengajukan dan memperoleh pembebasan BPHTB antara lain berlokasi di wilayah Pinang Jaya, Labuhan Ratu, dan Sukarame. Ketiganya sebelumnya juga telah mendapatkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Terkait syarat pengajuan, Desti menjelaskan bahwa aturan ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di antaranya:

Belum menikah dengan penghasilan maksimal Rp4,5 juta per bulan

Pasangan suami istri dengan penghasilan gabungan maksimal Rp10 juta per bulan, dan Belum pernah memiliki rumah atau KPR sebelumnya.

“Pengajuan bisa dilakukan melalui pengembang (developer), namun juga bisa secara mandiri. Jika seluruh persyaratan dipenuhi, maka pembebasan BPHTB akan diproses,” jelasnya.

Pemkot Bandar Lampung berharap program ini dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah layak huni sekaligus mendorong percepatan program perumahan nasional.

Sebelumnya Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah menerima instruksi dari pemerintah pusat untuk menghapuskan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala Bapenda Bandarlampung Desti Mega Putri menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima petunjuk teknis terkait kebijakan tersebut. Penghapusan BPHTB ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki rumah.

“Penghapusan BPHTB ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang lebih terjangkau,” ujar Desti Mega Putri, Senin, 28 April 2025.

Kebijakan ini berdasarkan beberapa peraturan, termasuk Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor: 3015/KPTS/M/2024, Nomor: 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 51 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB.

“Keputusan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan perumahan yang layak serta terjangkau,” lanjutnya.

Selain itu, kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 689/KPTS/M/2023 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan harga jual rumah dalam Program Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta bantuan uang muka perumahan.

Untuk dapat menikmati kebijakan penghapusan BPHTB ini, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria, yaitu:

Warga Negara Indonesia (WNI) dengan penghasilan maksimal per bulan:

pbb di bandar lampung gratis untuk tagihan tertentu, simak syarat dan diskonnya                            bandarlampung – pemerintah kota (pemkot) bandarlampung kembali menghadirkan kebijakan keringanan pajak bumi dan bangunan (pbb) tahun 2025. 
melalui keputusan wali kota eva dwiana yang diumumkan sehari sebelum hut ke-80 ri, tagihan pbb dengan nominal tertentu digratiskan, sementara sisanya mendapat potongan pembayaran sesuai kategori.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota bandar lampung, desti mega putri, menjelaskan bahwa tagihan pbb hingga rp150 ribu dibebaskan sepenuhnya.
“bagi masyarakat yang tagihan pbb-nya sampai rp150 ribu, tahun ini tidak perlu membayar alias gratis. sedangkan untuk tagihan rp151 ribu hingga rp300 ribu, pemerintah memberikan diskon 50 persen,” kata desti, sabtu (16/8/2025).
selain itu, pemilik tagihan pbb rp301 ribu hingga rp500 ribu juga mendapat keringanan berupa potongan 30 persen. program ini berlaku untuk satu nomor objek pajak (nop).
menurut desti, kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penerimaan daerah agar dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan. “kami harap masyarakat tidak menunggu jatuh tempo. semakin cepat membayar, semakin cepat pula dana bisa digunakan untuk program pembangunan,” ujarnya.
bapenda mengingatkan bahwa batas akhir pembayaran pbb jatuh pada 31 agustus 2025. warga diimbau segera melunasi kewajibannya agar tidak terkena sanksi administratif.
selain keringanan tersebut, bapenda juga membuka layanan khusus di mal pelayanan publik (mpp) bagi masyarakat yang mengalami kendala administratif, seperti pengajuan keberatan, pembetulan data, atau permintaan salinan sppt pbb.
“silakan masyarakat datang ke loket pelayanan di mpp. petugas kami siap membantu pembetulan data maupun kebutuhan lain terkait pbb,” tandas desti.
dengan kebijakan ini, pemkot bandar lampung berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat, sehingga pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dirasakan seluruh warga.
sebelumnya juga pemerintah kota (pemkot) bandarlampung membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan rumah subsidi. 
kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemkot terhadap program asta cita presiden prabowo subianto untuk mewujudkan 3 juta rumah di indonesia.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bandarlampung desti mega putri mengatakan pembebasan bphtb ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang membeli rumah subsidi.
“langkah ini sebagai dukungan nyata pemkot terhadap program tiga juta rumah dari pemerintah pusat,” ujar desti, senin (7/7/2025).
desti mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 41 unit rumah subsidi di bandar lampung yang mendapat pembebasan bphtb. selain itu, terdapat sekitar 100 unit lainnya yang masih dalam proses pengajuan.
tiga perumahan yang sudah mengajukan dan memperoleh pembebasan bphtb antara lain berlokasi di wilayah pinang jaya, labuhan ratu, dan sukarame. ketiganya sebelumnya juga telah mendapatkan pembebasan pajak bumi dan bangunan (pbb) dari dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim).
terkait syarat pengajuan, desti menjelaskan bahwa aturan ditetapkan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr). di antaranya:
belum menikah dengan penghasilan maksimal rp4,5 juta per bulan
pasangan suami istri dengan penghasilan gabungan maksimal rp10 juta per bulan, dan belum pernah memiliki rumah atau kpr sebelumnya.
“pengajuan bisa dilakukan melalui pengembang (developer), namun juga bisa secara mandiri. jika seluruh persyaratan dipenuhi, maka pembebasan bphtb akan diproses,” jelasnya.
pemkot bandar lampung berharap program ini dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah layak huni sekaligus mendorong percepatan program perumahan nasional. 
sebelumnya pemerintah kota bandarlampung melalui badan pendapatan daerah (bapenda) telah menerima instruksi dari pemerintah pusat untuk menghapuskan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (bphtb) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
kepala bapenda bandarlampung desti mega putri menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima petunjuk teknis terkait kebijakan tersebut. penghapusan bphtb ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki rumah.
“penghapusan bphtb ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang lebih terjangkau,” ujar desti mega putri, senin, 28 april 2025.
kebijakan ini berdasarkan beberapa peraturan, termasuk keputusan bersama menteri perumahan dan kawasan pemukiman, menteri pekerjaan umum, dan menteri dalam negeri nomor: 03.hk/kpts/mn/2024, nomor: 3015/kpts/m/2024, nomor: 600.10-4849 tahun 2024 tentang dukungan percepatan program pembangunan tiga juta rumah, serta peraturan walikota bandar lampung nomor: 51 tahun 2024 tentang tata cara pemungutan bphtb.
“keputusan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan perumahan yang layak serta terjangkau,” lanjutnya.
selain itu, kebijakan ini didasarkan pada keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor: 689/kpts/m/2023 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan harga jual rumah dalam program pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta bantuan uang muka perumahan.
untuk dapat menikmati kebijakan penghapusan bphtb ini, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria, yaitu:
warga negara indonesia (wni) dengan penghasilan maksimal per bulan:
untuk kategori tidak kawin sebesar rp8.500.000,-; untuk kategori kawin sebesar rp10.000.000,-; gaji maksimal tapera rp10.000.000,-
pembelian rumah pertama secara kredit dan bersubsidi, dengan batasan luas lantai maksimal 36 m² dan harga jual rumah umum tapak untuk wilayah sumatera maksimal rp166.000.000,-; perolehan hak atas tanah atau bangunan bukan dari warisan atau hibah keluarga; dan objek pajak digunakan untuk tempat tinggal, bukan untuk komersial
 “dengan penghapusan bphtb ini, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang lebih mudah dan terjangkau,” kata desti. (mel/c1/abd)