Puan Tegaskan PDIP adalah Partai Penyeimbang

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani menyampaikan partainya akan berada dalam posisi mendukung pemerintahan Prabowo, tetapi tetap kritis terhadap program-program pemerintahan.
Puan menjelaskan dalam sistem presidensial tidak ada oposisi maupun koalisi secara formal. ’’Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Coba dibaca dulu aturannya, jadi artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati) kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” terangnya dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Senin (11/8).
Kendati begitu, PDIP tidak akan ragu menyuarakan kritik jika kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi artinya posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk sedulur rakyat Indonesia,” terangnya.
Meski menyatakan dukungan, PDIP hingga kini belum menempatkan satu pun kadernya di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet,” kata Puan.
Terkait struktur internal partai, ia menyebut Sekjen PDIP masih dijabat langsung oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Namun, ia memberikan sinyal akan adanya kejutan dalam waktu dekat. “Ya yang pertama pasti akan ada kejutan, ya kita tunggu saja kejutannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menanggapi kasus beberapa kader PDIP di Solo yang memutuskan bergabung dengan PSI.
“Ya yang pertama pasti akan ada kejutan, ya kita tunggu saja kejutannya. Kedua, kalau kemudian seseorang atau tiga orang atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI Perjuangan, monggo saja,” tandasnya.
Disisi lain,  Analis komunikasi politik Hendri Satrio, menilai PDIP tengah menerapkan strategi matematika politik cerdas dengan memposisikan diri sebagai penyeimbang di luar pemerintahan, bukan oposisi atau koalisi.
Ia menilai, langkah ini efektif untuk mempertahankan pengaruh politik sekaligus mengamankan basis suara menjelang Pemilu 2029.
“PDI Perjuangan saat ini sedang memainkan matematika sederhana sebetulnya. Dengan menempatkan diri di luar kabinet, maka rakyat akan ingat bahwa PDIP ini di luar kabinet. Jadi kalau nanti pas pemilu 2029, suara-suara oposisi itu larinya ke PDI Perjuangan,” ujarnya dalam konfirmasinya.
Ia menjelaskan, strategi ini memungkinkan PDIP mempertahankan kenikmatan politik tanpa kehilangan dukungan rakyat.
Ia mencontohkan posisi strategis kader partai, seperti Megawati Soekarnoputri di BRIN dan BPIP atau Puan Maharani sebagai Ketua DPR.
“Jadi nikmatnya dapat, suara juga tidak hilang. Nah ini sebetulnya yang dimainkan oleh PDI Perjuangan, makanya saya katakan ini matematika sederhana aja,” katanya.
Ia pun menilai, narasi penyeimbang yang diusung PDIP memperkuat citra independen partai. “PDIP, partai demokrasi Indonesia penyeimbang. Kata-katanya aja dibikin sama mereka kalau adalah mereka partai penyeimbang,” paparnya.
Dengan tidak bergabung ke koalisi pemerintahan, Hensa melihat PDIP dapat menarik suara masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan.
Ia menambahkan, strategi ini selaras dengan pendekatan politik Prabowo Subianto yang merangkul semua pihak, menciptakan stabilitas politik.
“Karena kan sekarang oposisi mau lari ke mana suaranya? Nggak ada. Semuanya masuk di Pak Prabowo,” pungkasnya. (disway/c1/yud)