Ray Rangkuti: Hasto Tak Akan Masuk Struktur PDIP hingga 2025

JAKARTA – Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai kecil kemungkinan Hasto Kristiyanto masuk struktur internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setidaknya hingga tahun 2025.
Menurut Ray, memasukkan nama Hasto dalam jajaran kepengurusan PDIP saat ini bukan langkah yang strategis, baik bagi partai maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto.
’’Tak akan dilakukan, setidaknya sampai 2025 ini,” ujar Ray dalam keterangan tertulis kepada media, Selasa (5/7).
Meskipun demikian, ia membuka kemungkinan perubahan sikap partai pada tahun-tahun berikutnya, khususnya menjelang Pemilihan Umum 2029.
“Tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun mendatang akan dilakukan, terutama menjelang pemilu legislatif dan pilpres 2029,” jelas aktivis prodemokrasi tersebut.
Ray juga menilai kecil kemungkinan Hasto mendapat posisi di kabinet pemerintahan Prabowo jika tidak menjabat dalam struktur resmi PDIP.
“Kalau masuk ke kepengurusan PDIP saja tidak, apalagi ke dalam kabinet Pak Prabowo,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memperkirakan peluang Hasto menjadi menteri di Kabinet Merah Putih sangat kecil.
“Saya kira 90 persen Hasto tidak akan dipilih PDIP maupun oleh Prabowo untuk duduk di kabinet,” pungkas Ray.
Ia pun menyebut secara umum, PDIP kemungkinan besar tidak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo, meskipun Megawati Soekarnoputri secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemerintahan baru tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030 dalam Kongres VI partai yang digelar pada Sabtu (2/8).
Sebanyak 37 nama pengurus diumumkan langsung oleh Megawati, termasuk posisi sekretaris jenderal yang kembali dijabat oleh dirinya sendiri. Pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan para pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.
’’Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik pengurus DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia dilantik?” tanya Megawati, yang dijawab serempak oleh para pengurus, ’’Bersedia!”
Seluruh pengurus kemudian berdiri di atas panggung utama dan mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Megawati.
Dalam pidato penutupan Kongres VI di Nusa Dua, Bali, Megawati menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan berada di barisan oposisi maupun koalisi pemerintahan Prabowo Subianto, melainkan memilih menjadi kekuatan penyeimbang.
“Saya ingin tegaskan, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. PDIP tidak memosisikan diri sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ujar Presiden ke-5 RI itu.
Megawati menyampaikan bahwa PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tetap bersikap kritis terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.
“Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang untuk menjaga arah pembangunan nasional tetap sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.
Meski menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, Megawati memastikan PDIP tidak akan segan mengkritik bila ada kebijakan yang menyimpang.
“Kita akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Mengakhiri pidatonya, Megawati mengajak seluruh kader untuk menjaga demokrasi dan terus berjuang demi kesejahteraan rakyat.
“Keberpihakan bukan sekadar berada di dalam atau luar pemerintahan, melainkan soal kesetiaan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Bung Karno. Mari kita jaga terus peran strategis PDIP sebagai kekuatan ideologis dan pelopor perjuangan rakyat,” pungkasnya. (ast/jpnn/c1/abd)