Polri Tetapkan Tiga Tersangka Produsen Beras

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 01 Aug 2025 - 20:44

Petugas Satgas Pangan Polri menunjukkan barang bukti beras premium tak sesuai standar dari PT FS yang disita di Jakarta Timur dan Subang. -FOTO DISWAY -

Selain beras, penyidik juga menyita dokumen legal perusahaan, sertifikat merek, SOP produksi, dan dokumen perizinan lainnya.

Ketiga tersangka dijerat dengan: Pasal 62 jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf A dan F UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (ancaman 5 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar), UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar)

Polri juga membuka peluang menetapkan PT FS sebagai tersangka korporasi. Saat ini, penyidik sedang mendalami aliran dana perusahaan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka dan mesin produksi.

Penyidikan diperluas ke tiga entitas lain yang diduga terlibat dalam produksi beras premium tidak sesuai standar, yaitu PT PIM, toko berinisial SY, dan PT SR.

Polri mengimbau masyarakat untuk teliti sebelum membeli beras—periksa label kemasan, pastikan mencantumkan SNI, dan cocokkan berat bersih sesuai ketentuan.

Sementara itu, Pakar Pertanian Suardi Bakri menyoroti ketidakwajaran harga beras yang terus melonjak meskipun produksi dan stok nasional mencatatkan rekor tertinggi.

“Secara teori ekonomi, harga seharusnya stabil ketika stok melimpah. Jika harga tetap tinggi, bisa jadi ada distorsi pasar akibat praktik monopoli,” ujarnya.

Menurut Suardi, pemerintah perlu terus mengawasi pasar untuk mencegah dominasi pemain besar dan menjaga agar harga beras tetap wajar dan terjangkau.

Di sisi lain, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menegaskan bahwa pengusutan kasus harus dilakukan menyeluruh, tidak cukup hanya dengan klarifikasi atau pengakuan tersangka. Ia menekankan pentingnya pengawasan publik agar penyidikan tidak berhenti di tengah jalan karena alasan kurangnya alat bukti.

“Dari 200 produsen yang dilaporkan Kementan, semuanya harus diproses sampai ke pengadilan, bukan hanya empat yang diperiksa. Transparansi sangat penting demi keadilan,” tegas Bambang. (disway/c1/abd)

polri tetapkan tiga tersangka produsen beras                             jakarta - satgas pangan polri resmi menetapkan tiga orang dari manajemen pt fs sebagai tersangka dalam kasus peredaran beras premium yang tidak sesuai standar nasional indonesia (sni). 
keputusan ini diambil setelah dilakukan gelar perkara dan penyidik menemukan dua alat bukti sah.
direktur tindak pidana ekonomi khusus bareskrim polri brigjen helfi assegaf menyampaikan bahwa ketiga tersangka adalah kg (direktur utama), rl (direktur operasional), dan rp (kepala seksi quality control). 
ketiganya terbukti memproduksi serta memperjualbelikan beras premium yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana ditentukan dalam sni 6128:2020.
“dari hasil penyidikan, lima merek beras produksi pt fs, yaitu sentra ramos merah, sentra ramos biru, sentra pulen, sania, dan jelita, dinyatakan tidak memenuhi standar sni,” ujar helfi dalam konferensi pers.
kasus ini mencuat setelah menteri pertanian mengirim surat resmi kepada kapolri pada 26 juni 2025, menyusul hasil investigasi yang dilakukan terhadap kualitas dan harga beras premium dan medium di pasar selama periode 6–23 juni 2025 di 10 provinsi. 
dari 268 sampel yang diperiksa, sebanyak 232 sampel atau 189 merek dinyatakan tidak lolos uji mutu.
baca juga:action, pemprov susun pergub desaku maju 
menindaklanjuti laporan tersebut, satgas pangan polri melakukan pengambilan sampel tambahan dari pasar tradisional dan modern, menggelar pengujian laboratorium, serta memeriksa saksi ahli dan produsen.
bukti makin menguat setelah laboratorium balai besar pengujian standar instrumen pascapanen kementerian pertanian ri menyatakan lima merek dari pt fs tidak layak disebut sebagai beras premium.
penyidik juga menemukan dokumen internal yang berisi instruksi kerja dan notulen rapat. salah satunya menyebutkan perintah menurunkan kadar “broken” (beras patah) dari 14–15% menjadi 12% pasca-publikasi hasil investigasi kementan, untuk menyamarkan mutu beras agar tetap terlihat premium.
selain itu, terungkap praktik “upgrade beras”, yaitu mendaur ulang beras lama menggunakan kemasan baru agar tampak segar dan sesuai mutu premium. 
namun, parameter mutu yang digunakan pt fs tidak memperhitungkan penurunan kualitas selama distribusi, sehingga dinilai menyesatkan dan merugikan konsumen.
dari hasil penggeledahan di jakarta timur dan subang, polisi menyita total 132,65 ton beras, terdiri dari: 127,3 ton dalam kemasan 5 kg, dan 5,35 ton dalam kemasan 2,5 kg. 
selain beras, penyidik juga menyita dokumen legal perusahaan, sertifikat merek, sop produksi, dan dokumen perizinan lainnya.
baca juga:sebelum dibuang, pelaku sayat leher korban
ketiga tersangka dijerat dengan: pasal 62 jo. pasal 8 ayat (1) huruf a dan f uu no. 8/1999 tentang perlindungan konsumen (ancaman 5 tahun penjara dan denda hingga rp2 miliar), uu no. 8/2010 tentang tindak pidana pencucian uang (tppu) (ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda rp10 miliar)
polri juga membuka peluang menetapkan pt fs sebagai tersangka korporasi. saat ini, penyidik sedang mendalami aliran dana perusahaan melalui pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) serta melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka dan mesin produksi.
penyidikan diperluas ke tiga entitas lain yang diduga terlibat dalam produksi beras premium tidak sesuai standar, yaitu pt pim, toko berinisial sy, dan pt sr.
polri mengimbau masyarakat untuk teliti sebelum membeli beras—periksa label kemasan, pastikan mencantumkan sni, dan cocokkan berat bersih sesuai ketentuan.
sementara itu, pakar pertanian suardi bakri menyoroti ketidakwajaran harga beras yang terus melonjak meskipun produksi dan stok nasional mencatatkan rekor tertinggi.
“secara teori ekonomi, harga seharusnya stabil ketika stok melimpah. jika harga tetap tinggi, bisa jadi ada distorsi pasar akibat praktik monopoli,” ujarnya.
menurut suardi, pemerintah perlu terus mengawasi pasar untuk mencegah dominasi pemain besar dan menjaga agar harga beras tetap wajar dan terjangkau.
di sisi lain, pengamat kepolisian bambang rukminto menegaskan bahwa pengusutan kasus harus dilakukan menyeluruh, tidak cukup hanya dengan klarifikasi atau pengakuan tersangka. ia menekankan pentingnya pengawasan publik agar penyidikan tidak berhenti di tengah jalan karena alasan kurangnya alat bukti.
“dari 200 produsen yang dilaporkan kementan, semuanya harus diproses sampai ke pengadilan, bukan hanya empat yang diperiksa. transparansi sangat penting demi keadilan,” tegas bambang. (disway/c1/abd)