Terkesan Tidak Tegas Tindak ODOL, BPTD Lampung Jadi Sorotan

terkesan tidak tegas tindak odol, bptd lampung jadi sorotan bandarlampung - kesan ketidaktegasan pemerintah pusat di lampung, dalam hal ini balai pengelola transportasi darat (bptd), menuai sorotan. ini terkait penertiban armada over dimension over loading (odol), termasuk angkutan batu bara. kali ini, sorotan datang dari akademisi institut teknologi sumatera (itera) muhammad abi berkah nadi. menurutnya, ketegasan perlu dilakukan untuk membatasi armada odol yang melintasi jalan di provinsi lampung, utamanya jalan lintas sumatera. ’’untuk terkait odol, harus ada ketegasan pihak instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan agar truk odol tersebut tidak melintas,” ujar abi berkah, kamis (31/7). dia tidak memungkiri kerusakan infrastruktur jalan terbesar penyumbangnya berasal dari truk yang bermuatan berlebih atau odol. ’’hal ini memang yang menjadi problematika apabila truk yang membawa muatan yang melebihi kapasitas jalan,” ucapnya. ’’apabila menerapkan aturan tersebut, sulit untuk mereka putar arah agar mengurangi muatan sesuai dengan kapasitasnya,” sambungnya. namun, menurut abi berkah, apabila ini terus tidak ditindaklanjuti maka akan percuma perbaikan jalan yang dilakukan karena beban yang dilalui lintas jalan tersebut tidak bisa menahan beban yang melebihi batas perencanaan.  baca juga: petani mesuji kembangkan padi varietas biosalin ’’baiknya ini harus ada ketegasan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melanggar aturan membawa beban muatan dalam angkutan logistik diberikan sanksi surat peringatan (sp),” ungkapnya. “dan apabila sudah melebihi aturan batas sp surat peringatan dari 3 x bisa diberi sanksi tegas tidak boleh mengangkut angkutan barang selama tiga hari agar menjadi tindak tegas aturan dalam angkutan odol,” sambungnya. sebelumnya, persoalan kendaraan over dimension over loading (odol), khususnya angkutan batu bara, di lampung sudah menahun dan belum juga teratasi.  meskipun persoalan ini sudah menahun, terkesan dibiarkan saja oleh berbagai stakeholder, khususnya yang punya kewenangan menindak pelanggaran di jalan nasional, salah satunya balai pengelola transportasi darat (bptd). bptd sudah mengetahui adanya pelanggaran odol ini, tetapi  terkesan cuek dan baru hendak melakukan mapping sarpras penindakan atau jembatan timbang.  tidak hanya itu, bptd terkesan tak serius dan tidak berdaya ketika ditanya kendala penertiban di lapangan. bahkan memperbolehkan odol melintas dari sumatera selatan ke lampung.  ’’kendala yang kami alami saat penegakan hukum dalam penertiban angkutan batu bara adalah kesulitan dalam hal memutarbalikkan kendaraan dan menurunkan muatan yang lebih, dikarenakan kondisi jalan yang sempit dan tidak memiliki kantong parkir atau stockpile,” kata kepala bptd kelas ii lampung jonter sitohang dalam keterangannya, selasa (29/7) . ’’selain itu ada penolakan dari pengemudi maupun pelaku usaha angkutan barang yang melakukan upaya blokade ataupun penutupan jalan. dikarenakan hal tersebut, maka kami terkadang melakukan upaya persuasif dan mengizinkan kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan untuk menghindari kemacetan atau hal-hal yang tidak diinginkan,” sambungnya. jonter sitohang mengatakan, pihaknya telah mengetahui banyaknya jalan lintas tengah sumatera yang rusak akibat angkutan batubara. baca juga: perlu kajian dan analisis penataan ibu kota “bptd kelas ii lampung sudah mengetahui perihal tersebut, dikarenakan angkutan batubara di dominasi kendaraan dump truck yang membawa muatan lebih dari arah provinsi sumatera selatan,” ujar jonter.  upaya yang dilakukan terkait odol saat ini, kata jonter, kementerian perhubungan (kemenhub), khususnya direktorat jenderal perhubungan darat bersama dengan stakeholder terkait sedang menyusun surat keputusan bersama (skb). skb ini sebagai dasar sinergitas penanganan odol dalam melaksanakan sosialisasi zero odol di jalan-jalan dan lokasi strategis lainnya yang dikoordinir oleh kementerian koordinator “kedepannya kami juga melakukan mapping data dan perbaikan fasilitas terutama di uppkb (unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor/jembatan timbang) yang berada dibawah naungan direktorat jenderal perhubungan darat,” ucapnya. disampaikan jonter, pemerintah provinsi (pemprov) lampung melalui dinas perhubungan (dishub) lampung, serta stakeholder terkait juga sedang merumuskan rancangan peraturan gubernur lampung tentang tata cara dan pengawasan pengangkutan batu bara melalui jalan umum. menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait aktivitas pengangkutan batubara ini, jonter mengungkapkan, bptd kelas ii lampung bersama dengan jajaran polri dan dishub serta stakeholder terkait sudah melakukan upaya penegakan hukum di daerah yang dilintasi angkutan batubara. “kedepannya mungkin akan melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap angkutan batubara lebih giat lagi untuk mencegah kerusakan jalan,” tuturnya. pihaknya menghimbau kepada pelaku angkutan batubara agar mematuhi ketentuan yang berlaku terkait jbi (jumlah berat yang diizinkan) kelas jalan yang dilalui yang nanti akan dikuatkan dengan peraturan gubernur lampung. lanjut jonter, koordinasi dengan pihak terkait seperti dishub provinsi dan kabupaten/kota maupun bpjn untuk menjaga kemantapan jalan, dilakukan melalui rapat koordinasi dengan stakeholder. “selama ini kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder, terkait penanganan odol untuk pelaksanaan penegakan hukum,” sambungnya. disinggung terkait berapa berat muatan angkutan batubara yang melintasi jalan lintas tengah sumatera, jonter mengungkapkan temuan di lapangan, rata-rata angkutan batubara yang melintas di jalan lintas sumatera itu muatannya 35 ton atau lebih dari jbi. begitu juga disinggung terkait permintaan dishub lampung untuk mengaktifkan jembatan timbang di blambangan umpu, way kanan, jonter menyebut pihaknya telah mengajukan usulan untuk revitalisasi/rehabilitasi uppkb blambangan umpu.  bahwa untuk mendukung revitalisasi/rehabilitasi ini bptd sejak 2023 telah melakukan survey lalu lintas harian rata-rata (lhr) angkutan barang dengan hasil 1.167 kendaraan/hari, dan hasil yang cukup tinggi. “dari rapat untuk dukungan bersama stakeholder terkait dan para tokoh masyarakat di way kanan, lingkungan sekitar uppkb blambangan umpu serta hasil rekomendasi/justifikasi teknis dari ditjen hubdat, bahwa uppkb blambangan umpu masuk dalam pembangunan/rehabilitasi bangunan beserta alat kelengkapan lainnya untuk di optimalisasi kan fungsi uppkb-nya,” terangnya. namun dirinya menyebut untuk saat ini masih terkendala efisiensi anggaran, sehingga belum dapat direalisasikan pada saat ini.  selanjutnya guna mendukung/mendorong cepat terealisasikannya, maka dibutuhkan surat gubernur selaku kepala daerah sebagai salah satu upaya percepatan, karena secara teknis uppkb blambangan umpu sudah layak dan siap dibangun. “dalam hal ini, bptd kelas ii lampung mendukung upaya pemberantasan kendaraan over dimension dan over loading (odol) di provinsi lampung, salah satunya dengan diaktifkannya kembali uppkb blambangan umpu,” tegasnya. (pip/c1/abd) 

Tag

• # tidak tegas
• # bptd
• # odol
• # lampung

Share

• 
• 
• 
• 
•