Dishub Lampung Diminta Pastikan Tak Ada Truk ODOL

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 22 Jul 2025 - 20:42

Sekprov Lampung Marindo Kurniawan--FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA

dishub lampung diminta  pastikan tak ada truk odol                             bandarlampung - keberadaan kendaraan over dimension over loading (odol) di provinsi lampung menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya infrastruktur jalan. dampak dari kendaraan odol ini dapat dilihat semakin banyaknya ruas jalan di lampung yang rusak.
sebagai contoh, jalan lintas tengah sumatera dari waykanan hingga bandarlampung. itu dampak dari banyaknya kendaraan odol, khususnya pengangkut batu bara dari sumatera selatan ke bandarlampung.
menyikapi hal ini, sekretaris provinsi (sekprov) lampung marindo kurniawan meminta dinas perhubungan (dishub) bertindak. marindo mengatakan gubernur rahmat mirzani djausal sangat konsen menjaga kualitas jalan yang ada di lampung dalam kondisi baik.
marindo mengatakan bahwa kualitas beban yang melintasi jalan, baik itu jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus sesuai standar. "kita pastikan sangat menjaga kualitas jalan. maka kualitas beban yang melewati jalan itu harus dijaga," ujarnya saat ditemui di holiday inn bukit randu, selasa (22/7).
’’pak gubernur ingin melalui dishub itu dipastikan yang mampu melewati tonase jalan sesuai dengan ketentuan," sambung marindo.
marindo mengungkap dishub lampung telah diminta melakukan kajian penyusunan regulasi terkait kendaraan angkutan. "dishub kita minta melakukan kajian menyusun regulasinya sehingga tidak melanggar ketentuan lainnya. jangan sampai ada ketentuan tentang odol, tapi ada peraturan lain yang dilanggar," tegasnya. 
 
diketahui, indonesia ditargetkan bebas kendaraan bermuatan lebih atau truk odol mulai 2026. hal itu dinilai penting penghapusan odol karena penyumbang angka kecelakan terbesar kedua terbesar setelah sepeda motor dan selalu merugikan negara setiap tahun untuk perbaikan jalan. 
 
hal itu disampaikan menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan (ipk) agus harimurti yudhoyono (ahy) dalam rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di kantor kementerian koordinator ipk.  
 
"tujuan utama yang ingin kita capai tentunya adalah pada 2026 kita sudah bebas dari kendaraan odol tadi," kata ahy di kantornya jakarta pusat, selasa (6/5).
 
dalam rapat tersebut, ahy mengajak pejabat lintas kemeterian dan lembaga untuk membahas tiga sebagai upaya memberantas odol. ia mengatakan, berdasarkan data badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas), odol menjadi pemicu kecelakaan terbanyak nomor dua secara nasional. 
 
"memang paling tinggi itu kecelakaan sepeda motor 77,4% karena naturally pengguna sepeda motor besar sekali dan banyak akhirnya mengalami kecelakaan," ujarnya.
 
lebih detail ahy juga menyebut kecelakaan yang disebabkan oleh odol ada di angka 10,5%, disusul oleh kendaraan angkutan orang 8%, mobil penumpang 2,4%, dan lainnya.
 
selain itu, odol juga ditengarai membuat negara rugi hingga puluhan triliun karena merusak konstruksi jalan. dari data yang dimiliki, sekitar rp40 triliun anggaran negara dikeluarkan setiap tahunnya untuk pemeliharaan jalan rusak akibat odol maupun faktor lainnya. 
 
sedangkan kerugian yang diperkirakan dialami oleh kementerian pekerjaan umum (pu) akibat kerusakan jalan mencapai rp43,45 triliun per tahun. 
 
ahy juga membahas pembatasan odol yang dikhawatirkan membuat biaya logistik sejumlah komoditas meningkat dua kali lipat. karenanya, alasan pelaku usaha atau industri untuk tetap menggunakan odol sebagai angkutan logistik perlu diuji. 
 
"jadi inilah perdebatannya, satu sisi ada urusan keselamatan, menghindari korban jiwa, korban material, kerusakan jalan. namun, di sisi lain juga ada argumentasi tanpa menggunakan angkutan truk odol ini bisa meningkatkan biaya angkut barang hingga dua kali lipat. nah, ini harus diuji," ucapnya.
 
ahy menambahkan, pemerintah bertekad menjadikan penanganan odol sebagai langkah konkret yang berhasil. namun, ia juga mengakui banyak hal harus dipersiapkan dan dikawal agar tidak kembali menemui jalan buntu.
 
"perlu saya ulangi bahwa odol ini telah mengakibatkan banyak permasalahan," tegas ahy yang merupakan ketua umum partai demokrat.
 
ahy menekankan jika penanganan odol dilakukan dengan baik, maka kerusakan jalan bisa diminimalkan dan masa pakai jalan yang seharusnya mencapai 10 tahun tidak akan terpotong drastis.
 
"tetapi dengan odol, tadi ada hitungannya, yang harusnya bisa digunakan dengan optimal 10 tahun, bisa berkurang 30 persennya. jadi sisa tinggal 6-7 tahun," jelasnya.
 
kerusakan jalan yang dipicu kendaraan odol berdampak langsung terhadap anggaran negara yang harus terus dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dasar. ahy menekankan pentingnya kesadaran akan urgensi ini.
 
"ini adalah urgensi yang harus kita kedepankan tetapi di atas itu semua, kami menyepakati satu nyawa terlalu banyak. setiap nyawa yang menjadi korban terlalu banyak," katanya. 
 
ia mengingatkan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. "jadi kita boleh punya banyak alasan. pada akhirnya kita ingin saudara-saudara kita, siapa pun, selamat di jalan dan juga nyaman untuk menggunakan lalu lintas," ungkapnya. (pip/beritasatu.com/c1)