Pemerintah Siap Tindak Tegas Pungli Sopir Truk

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 17 Jul 2025 - 21:23

UNJUK RASA: Ratusan sopir truk saat menggeruduk kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur.--FOTO BERITASATU.COM/GAYUH SATRIA WICAKSONO

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik truk bermuatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) demi menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Penegakan aturan ini akan dibarengi dengan upaya serius memberantas pungutan liar (pungli) yang kerap menjadi beban tambahan bagi para sopir truk.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan truk ODOL memiliki kontribusi besar terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

’’Truk ODOL ini jelas memberikan dampak serius terhadap keselamatan. Pemerintah harus turun tangan secara serius untuk menangani persoalan ini demi menciptakan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan,” tegas AHY, Rabu (17/7).

Meski demikian, AHY mengakui bahwa implementasi kebijakan zero ODOL masih menemui tantangan. Banyak sopir truk menolak aturan tersebut karena merasa dirugikan saat harus mengangkut muatan dalam jumlah kecil. Pada sisi lain, mereka juga mengeluhkan maraknya pungli selama perjalanan distribusi barang.

’’Berdasarkan data yang kami miliki, setiap tahun perusahaan logistik harus mengeluarkan dana sekitar Rp100 juta hingga Rp160 juta per truk hanya untuk membayar pungli di jalan. Ini angka yang sangat besar dan jelas merugikan para sopir,” ujar AHY.

Menanggapi hal itu, AHY menegaskan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil langkah konkret untuk memberantas praktik pungli, khususnya di sektor logistik.

’’Kami akan melakukan pengawasan ekstra guna memastikan distribusi logistik berjalan lancar, adil, dan bebas dari pungli,” imbuh AHY.

AHY berharap dengan dihapusnya beban pungli, para sopir truk dapat lebih menerima dan patuh terhadap kebijakan zero ODOL tanpa merasa dirugikan secara ekonomi selama menjalankan tugasnya di jalan.

pemerintah siap tindak tegas pungli sopir truk                             jakarta - pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik truk bermuatan berlebih atau over dimension over load (odol) demi menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. penegakan aturan ini akan dibarengi dengan upaya serius memberantas pungutan liar (pungli) yang kerap menjadi beban tambahan bagi para sopir truk.
menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan agus harimurti yudhoyono (ahy) mengatakan truk odol memiliki kontribusi besar terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
 
’’truk odol ini jelas memberikan dampak serius terhadap keselamatan. pemerintah harus turun tangan secara serius untuk menangani persoalan ini demi menciptakan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan,” tegas ahy, rabu (17/7).
 
meski demikian, ahy mengakui bahwa implementasi kebijakan zero odol masih menemui tantangan. banyak sopir truk menolak aturan tersebut karena merasa dirugikan saat harus mengangkut muatan dalam jumlah kecil. pada sisi lain, mereka juga mengeluhkan maraknya pungli selama perjalanan distribusi barang.
 
’’berdasarkan data yang kami miliki, setiap tahun perusahaan logistik harus mengeluarkan dana sekitar rp100 juta hingga rp160 juta per truk hanya untuk membayar pungli di jalan. ini angka yang sangat besar dan jelas merugikan para sopir,” ujar ahy.
 
menanggapi hal itu, ahy menegaskan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil langkah konkret untuk memberantas praktik pungli, khususnya di sektor logistik.
 
’’kami akan melakukan pengawasan ekstra guna memastikan distribusi logistik berjalan lancar, adil, dan bebas dari pungli,” imbuh ahy.
 
ahy berharap dengan dihapusnya beban pungli, para sopir truk dapat lebih menerima dan patuh terhadap kebijakan zero odol tanpa merasa dirugikan secara ekonomi selama menjalankan tugasnya di jalan.
 
 
di sisi lain, pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk meningkatkan kesejahteraan para sopir truk guna mengurangi praktik pengangkutan barang dengan muatan berlebih atau odol. fokus utama adalah pada jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang layak bagi para pengemudi.
 
ahy mengatakan, pemerintah memiliki berbagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan odol. salah satu strategi utamanya adalah memberikan perhatian khusus terhadap nasib para sopir truk.
 
’’yang tidak kalah penting dan bahkan selalu diutamakan oleh bapak presiden prabowo subianto, oleh kita semua, bahwa kesejahteraan para pengemudi ini juga harus diperhatikan. upahnya bagaimana, benefit untuk kesehatan, jaminan kesehatannya bagaimana, jaminan ketenagakerjaan juga harus dipastikan,” ujar ahy di jakarta, kamis (17/7).
 
senada dengan itu, sekretaris jenderal kementerian ketenagakerjaan kris puntadi mengatakan, pemerintah akan menggandeng bpjs ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan sosial bagi sopir truk.
 
’’para sopir tadi itu didaftarkan ke bpjs ketenagakerjaan sehingga mereka benar-benar bukan hanya kesejahteraan tapi juga perlindungan,” tegas kris.
 
kris menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji sistem tarif yang lebih adil untuk sopir truk, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kesejahteraan mereka dengan standar ketenagakerjaan nasional.
 
’’terkait dengan kesejahteraan pengemudi, ini pasti ada kaitannya dengan masalah tarif nantinya. ini dalam rapat tadi juga sudah dibahas pencarian lanjut untuk penentuan tarif daripada angkutan barang,” ujarnya.
 
kris memastikan, pemerintah akan mendorong agar upah para sopir truk disesuaikan dengan upah minimum provinsi (ump) atau upah minimum per kapita (umpk), agar lebih terjamin melalui partisipasi dalam program bpjs.
 
’’yang kami dorong agar standar gajinya dengan ump maupun umpk sehingga bisa lebih terjamin dan juga keikutsertaan dalam bpjs,” ungkpa kris. (beritasatu.com/c1)