Musim Kemarau, Momen Tepat Evaluasi Pengendalian Banjir di Bandarlampung

Reporter: Gadis Futihatu Rahmah |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 17 Jul 2025 - 20:36

Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung Agus Djumadi -FOTO IST -

Pihak Kementerian PU disebut merespons positif usulan Pemkot dan menyatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan sesuai kewenangan dan skala prioritas pembangunan nasional. (gds/c1/abd)

musim kemarau, momen tepat evaluasi pengendalian banjir di bandarlampung                            bandarlampung – musim kemarau dinilai sebagai waktu yang tepat untuk mengevaluasi sistem pengendalian banjir di kota bandarlampung. pasalnya, bencana banjir yang kerap melanda wilayah ini meninggalkan kerusakan dan trauma mendalam bagi masyarakat.
ketua komisi iii dprd bandarlampung agus djumadi mendorong pemerintah kota untuk mempercepat penanganan banjir, salah satunya melalui penguatan program normalisasi sungai dan perbaikan drainase.
"musim kemarau dengan curah hujan yang minim seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan air di kota bandarlampung," ujarnya.
baca juga:polda lampung selidiki penemuan mayat pria tanpa kepala di tanggamus
agus menyebutkan, sebenarnya program normalisasi sungai telah mendapat sejumlah rekomendasi dari balai besar wilayah sungai dan kementerian terkait. namun, pelaksanaan di lapangan dinilai masih belum optimal.
ia menyoroti kendala anggaran sebagai salah satu hambatan utama dalam penanganan drainase. dari total anggaran yang tersedia, hanya sekitar rp25 miliar yang dialokasikan untuk perbaikan drainase, angka yang dinilainya masih sangat minim.
meski demikian, agus tetap optimistis dinas pekerjaan umum (pu) kota bandarlampung mampu merencanakan dan mengeksekusi program ini secara lebih matang.
selain itu, ia juga menekankan pentingnya data yang akurat mengenai titik-titik rawan banjir di kota tersebut. dprd, lanjut agus, siap membantu pendataan lokasi yang memerlukan intervensi berupa perbaikan drainase maupun normalisasi aliran sungai.
"walaupun normalisasi sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian pupr dan juga pemerintah provinsi, namun pemkot bandarlampung tetap harus proaktif dalam mengoordinasikan kebutuhan daerah," tegasnya.
sebnelumnya, wali kota bandar lampung eva dwiana melakukan audiensi dengan wakil menteri pekerjaan umum (pu) diana kusumastuti guna membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat kota tapis berseri.
dalam pertemuan tersebut, sedikitnya tiga isu utama dibahas, yakni penanganan banjir, peningkatan akses air bersih, dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah bandar lampung.
“audiensi ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat layanan publik,” kata eva dwiana, kamis (26/6).
eva menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan, terutama dalam menghadapi persoalan banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.
 “semua ini demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. kami ingin pelayanan yang diberikan pemerintah betul-betul dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.
pihak kementerian pu disebut merespons positif usulan pemkot dan menyatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan sesuai kewenangan dan skala prioritas pembangunan nasional. (gds/c1/abd)