Lampung Menuju Ekosistem Digital Terpadu

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 08 Jul 2025 - 20:30

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela-Foto : Adpim-

Slamet selanjutnya mengungkapkan, perolehan skor global Provinsi Lampung pada semester II tahun 2024 mencapai 97,5 persen dan masuk pada tahap DIGITAL.

Menurutnya, skor tersebut sudah cukup memuaskan. Namun, berdasarkan catatan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, perkembangan Indek Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Lampung atas 16 pemerintahan daerah masih terdapat kendala utama penerimaan.

Diantaranya, minat masyarakat dalam bertransaksi non tunai perlu ditingkatkan; kesiapan OPD dalam mengadopsi pembayaran non tunai khususnya retribusi (e-retribusi, Kesehatan, kebersihan, parkir, pasar).

Serta, kesiapan infrastruktur IT dan Jaringan Internet di beberapa daerah masih menjadi tantangan.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyebutkan bahwa digitalisasi tidak hanya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi PAD.

Adapun dari sisi masyarakat, digitalisasi pembayaran pajak, retribusi, dan layanan publik menjadi lebih cepat dan mudah.

Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan yang sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap.

Dimulai dari baseline tahun 2025 sebesar 85,5 persen dan 97,2 persen pada tahun 2045 ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. (pip/yud)

lampung menuju ekosistem digital terpadu                             bandarlampung - wakil gubernur lampung jihan nurlela yakin implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (etpd) di provinsi lampung dapat menjadi percontohan nasional dalam transformasi digital pelayanan publik.
hal tersebut disampaikan jihan di high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (tp2dd) provinsi lampung tahun 2025, pada selasa 8 juli 2025 di bank indonesia lampung.
kata jihan, tp2dd merupakan amanat langsung dari keputusan presiden nomor 3 tahun 2021 yang bertujuan untuk mempercepat implementasi etpd.
baca juga:392 mahasiswa resmi diwisuda hari ini! lulusan darmajaya sabet ipk sempurna
tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (pad).
jihan menyebutkan, proses digitalisasi juga menjadi bentuk pelayanan publik yang diharapkan dapat lebih mempermudah masyarakat.
"kita ingin memastikan bahwa kewajiban masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, maupun kewajiban lainnya dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan aman. pemerintah hadir untuk mempermudah, bukan mempersulit," ujar jihan.
menurut jihan, high level meeting ini menjadi ruang kolaboratif strategis karena pemerintah provinsi lampung tidak bisa berjalan sendiri.
dibutuhkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan.
"mari kita bangun ekosistem digital yang menyeluruh, dari pusat hingga ke daerah, dari perencanaan hingga pengawasan, sehingga nantinya, tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal," ucapnya.
"dengan tekad dan semangat gotong royong, saya yakin implementasi etpd di provinsi lampung dapat menjadi percontohan nasional dalam transformasi digital pelayanan publik," sambungnya.
sementara, kepala badan pendapatan daerah provinsi lampung selaku sekretaris tp2dd provinsi lampung, slamet riadi, menjelaskan bahwa indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan seberapa jauh pengimplementasian sistem transaksi yang berbasis elektronik.
skor yang tinggi dalam indeks ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
"dengan meningkatkan skor ini, kita juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah," ujar slamet.
slamet selanjutnya mengungkapkan, perolehan skor global provinsi lampung pada semester ii tahun 2024 mencapai 97,5 persen dan masuk pada tahap digital.
menurutnya, skor tersebut sudah cukup memuaskan. namun, berdasarkan catatan bank indonesia perwakilan provinsi lampung, perkembangan indek elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ietpd) lampung atas 16 pemerintahan daerah masih terdapat kendala utama penerimaan.
diantaranya, minat masyarakat dalam bertransaksi non tunai perlu ditingkatkan; kesiapan opd dalam mengadopsi pembayaran non tunai khususnya retribusi (e-retribusi, kesehatan, kebersihan, parkir, pasar).
serta, kesiapan infrastruktur it dan jaringan internet di beberapa daerah masih menjadi tantangan.
ditempat yang sama, kepala perwakilan bi provinsi lampung bimo epyanto menyebutkan bahwa digitalisasi tidak hanya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi pad.
adapun dari sisi masyarakat, digitalisasi pembayaran pajak, retribusi, dan layanan publik menjadi lebih cepat dan mudah.
digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan yang sejalan dengan program pemerintah provinsi lampung yang telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap.
dimulai dari baseline tahun 2025 sebesar 85,5 persen dan 97,2 persen pada tahun 2045 ke dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang. (pip/yud)