Cukai Minuman Berpemanis Batal Diterapkan

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 19 Jun 2025 - 20:37

Sejumlah pengunjung berbelanja produk minuman berpemanis dalam kemasan di supermarket di Jakarta--FOTO HANUNG HAMBARA/JAWA POS

Nirwala juga menegaskan penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan teknis dari Direktorat Jenderal.

Ia pun mengatakan inti dari kebijakan ini adalah mengendalikan konsumsi gula tambahan, bukan konsumsi utama seperti gula dari makanan pokok, contohnya nasi.

’’Kalau konsumsi utama kalau nasi itu gulanya tinggi. Penekannya disini mengurangi konsumsi gula tambahan," tegas Nirwala. (jpc/c1)

cukai minuman berpemanis batal diterapkan                             jakarta - pemerintah melalui direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan (djbc kemenkeu) memastikan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (mbdk) batal diterapkan 2025. sebelumnya, cukai ini akan diberlakukan dan mulai dipungut pada semester ii-2025.
 
dirjen bea cukai djaka budhi utama mengatakan bahwa meskipun tahun ini belum diberlakukan, tak memungkiri bahwa pemungutan cukai minuman berpemanis akan dilakukan tahun-tahun mendatang.
 
"terkait pemberlakuan mbdk sampai dengan saat ini, mungkin itu sampai dengan tahun perencanaan 2025 sementara tidak akan diterapkan. ke depannya mungkin diterapkan," kata djaka budhi dalam konferensi pers apbn kita di jakarta, seperti dikutip kamis (19/6).
 
sebelumnya, direktorat jenderal bea cukai (djbc) kementerian keuangan (kemenkeu) menyampaikan akan mulai memungut cukai mbdk pada semester ii-2025. kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat.
 
"itu direncanakan kalau sesuai jadwal semester ii-2025," kata direktur komunikasi dan bimbingan pengguna jasa djbc nirwala dwi heryanto dalam media briefing di kantornya, jumat (10/1).
 
nirwala menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp), syarat agar suatu barang menjadi objek cukai baru adalah pencantumannya dalam undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (uu apbn).
 
"perlu kita ingat di uu hpp syarat untuk menjadi barang kena cukai baru adalah dicantumkan dalam uu apbn, kan sudah tinggal nanti kita sampaikan ke komisi yang membidangi keuangan," jelas nirwala.
 
nirwala juga menegaskan penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan peraturan pemerintah (pp) diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri keuangan (pmk) dan aturan teknis dari direktorat jenderal.
 
ia pun mengatakan inti dari kebijakan ini adalah mengendalikan konsumsi gula tambahan, bukan konsumsi utama seperti gula dari makanan pokok, contohnya nasi.
’’kalau konsumsi utama kalau nasi itu gulanya tinggi. penekannya disini mengurangi konsumsi gula tambahan," tegas nirwala. (jpc/c1)