SPMB Jalur Domisili, Utamakan Nilai

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 18 Jun 2025 - 21:05

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Thomas Amirico. --FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menyatakan akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan SPMB dan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Ajaran 2025/2026.

Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf menjelaskan, pengawasan ini bertujuan memastikan pelaksanaan SPMB dan PPDBM berjalan sesuai peraturan, transparan, serta menjamin akses pendidikan yang berkeadilan.

’’SPMB adalah tahap penting untuk memastikan hak warga negara atas pendidikan berkualitas. Proses ini mencakup jenjang TK hingga SMK. Sementara PPDBM mencakup RA hingga MAK,” ujar Nur Rakhman.

Pengawasan, kata Nur Rakhman, akan mengacu pada regulasi teknis, seperti Permendikdasmen No. 3/2025 tentang SPMB dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 64 Tahun 2025 terkait Petunjuk Teknis PPDBM. ’’Selain itu, pengawasan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Ketua Ombudsman No. 13/2025 yang memandatkan seluruh perwakilan Ombudsman untuk mengawasi proses SPMB,’’ tegasnya. (pip/mel/c1)

spmb jalur domisili, utamakan nilai                             bandarlampung - sistem penerimaan murid baru (spmb) sma tahun ajaran 2025/2026 mengacu pada permendikdasmen nomor 3/2025. tahun ini, spmb jalur domisili tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jarak domisili ke sekolah yang dituju. tetapi juga berdasarkan perankingan nilai dari calon peserta didik.
di mana sempat ada orang tua dari calon siswa yang protes lantaran jarak domisili anaknya ke sekolah dekat, tetapi nama anaknya hilang dari daftar. sedangkan yang jaraknya lebih jauh masuk di daftar.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lampung thomas amirico mengatakan bahwa spmb sma tahun ajaran 2025/2025 jalur domisili lebih mengutamakan perankingan nilai.
 
berdasarkan permendikdasmen no. 3/2025, kata thomas, spmb jalur domisili tidak hanya semata-mata melihat jarak sekitar ke rumah seperti jalur zonasi lalu. "sekarang ada perbedaan. kalau dulu yang penting rumah dekat dengan sekolah itu yang lolos," ujar thomas saat ditemui di pemprov lampung, rabu (18/6).
 
"sekarang tidak. terpenting, dia (calon siswa, red) masuk zonasi dahulu berdasarkan domisili. tapi, nanti rata-rata nilai akademiknya yang besar itu yang akan diterima pihak sekolah," sambung thomas.
 
jika nilai calon siswa sama, kata thomas, yang akan dilihat untuk menentukan diterima atau tidak jarak rumah ke sekolah. "kalau misal nilainya sama, baru nanti dihitung jarak mana yang paling dekat. itu sudah ketentuan permendikbud. jadi, kita mengikuti juknisnya," ucapnya.
 
selama proses spmb, kata thomas, masyarakat bisa memantau nilai siswa yang mendaftar. ’’ini agar potensi kecurangan dalam proses spmb di sekolah dapat diminimalisasi. kalau ada nilainya yang lebih rendah tapi bisa masuk, pasti akan terlihat. semuanya bisa dilihat di sistem," tuturnya.
 
dicontohkan thomas, di sman 2 bandarlampung per 18 juni 2025 nilai tertinggi 92 dan paling rendah 86,05 yang masuk perankingan di sekolah tersebut. ’’nilai perankingan tersebut masih dapat berubah jika ada nilai yang lebih tinggi lagi,’’ tegasnya.
 
sementara itu, ombudsman ri perwakilan provinsi lampung menyatakan akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan spmb dan penerimaan peserta didik baru madrasah (ppdbm) tahun ajaran 2025/2026.
 
kepala perwakilan ombudsman lampung nur rakhman yusuf menjelaskan, pengawasan ini bertujuan memastikan pelaksanaan spmb dan ppdbm berjalan sesuai peraturan, transparan, serta menjamin akses pendidikan yang berkeadilan.
 
’’spmb adalah tahap penting untuk memastikan hak warga negara atas pendidikan berkualitas. proses ini mencakup jenjang tk hingga smk. sementara ppdbm mencakup ra hingga mak,” ujar nur rakhman.
 
pengawasan, kata nur rakhman, akan mengacu pada regulasi teknis, seperti permendikdasmen no. 3/2025 tentang spmb dan keputusan dirjen pendidikan islam no. 64 tahun 2025 terkait petunjuk teknis ppdbm. ’’selain itu, pengawasan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat edaran ketua ombudsman no. 13/2025 yang memandatkan seluruh perwakilan ombudsman untuk mengawasi proses spmb,’’ tegasnya. (pip/mel/c1)