Pemprov Razia Kendaraan yang Nunggak Pajak

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 12 Jun 2025 - 20:38

Tim Pembina Samsat Bandarlampung menggelar razia kendaraan bermotor di Tugu Selamat Datang Rajabasa.-FOTO BAPENDA LAMPUNG -

Adapun keringanan yang diberikan di antaranya, Bebas tunggakan dan denda PKB tahun-tahun sebelumnya, Cukup bayar PKB tahun berjalan saja, Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Gratis pajak progresif, Bebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya sesuai kebijakan Jasa Raharja.

Namun, untuk pokok SWDKLLJ tahun 2023 ke atas dan denda tahun berjalan, masyarakat tetap harus membayarnya. Sementara biaya administrasi seperti STNK, BPKB, dan pelat nomor tetap berlaku sesuai tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Bapenda juga menyediakan fitur simulasi perhitungan pembayaran di aplikasi dan QR code yang bisa dipindai di berbagai lokasi layanan, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih dulu berapa biaya yang harus dibayarkan.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, dari 4 juta kendaraan yang terdata di Provinsi Lampung, separuhnya atau sekitar 2 juta kendaraan telah menunggak pajak selama lebih dari lima tahun. Sisanya menunggak di bawah lima tahun.

“Kita bagi dua, dua juta kendaraan nunggak lebih dari lima tahun, dan dua juta lainnya nunggak di bawah lima tahun. Ini jadi potensi besar untuk kita mutakhirkan datanya,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, selain sebagai cara membantu meringankan beban masyarakat, program ini juga bertujuan memperbaiki basis data kendaraan bermotor di Lampung.

“Ada satu warga yang kami temui menunggak 11 tahun, harusnya bayar Rp7 jutaan. Tapi karena ikut pemutihan, hanya bayar Rp300 ribu. Kalau tidak ada program ini, dia mengaku tidak akan bayar pajak,” ungkapnya.

Gubernur juga menekankan bahwa dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

“Alhamdulillah, masyarakat sudah mulai paham bahwa pajak ini akan digunakan untuk membangun jalan dan fasilitas umum lainnya di Provinsi Lampung,” tuturnya. (pip/c1/yud)

pemprov razia kendaraan yang nunggak pajak                            bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung melalui tim pembina samsat bandarlampung menggelar razia kendaraan bermotor di sejumlah titik, kamis (12/6).
razia tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor (pkb) yang tengah berlangsung dan berlaku hingga 31 juli 2025.
berbeda dari razia konvensional, operasi ini lebih menitikberatkan pada edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak yang memberikan banyak keringanan. 
baca juga:pts didorong terus berinovasi
razia itu dilakukan di dua titik utama, yakni kawasan tugu selamat datang rajabasa dan terminal kemiling, melibatkan unsur bapenda, kepolisian, dan jasa raharja.
kepala uptd pengelolaan pendapatan daerah wilayah i bandarlampung bobiansah stianegara mengatakan razia ini tidak langsung mengarah pada penindakan, tetapi lebih pada pendekatan persuasif agar masyarakat tahu dan tertarik mengikuti program pemutihan pajak.
’’kami tidak langsung menindak, tapi mengimbau masyarakat agar mengecek status kendaraannya. kalau menunggak pajak, kami dorong mereka memanfaatkan program pemutihan yang masih berjalan hingga akhir juli,” ujar bobiansah.
menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau belum memanfaatkan program pemutihan ini. bahkan, beberapa pengendara mengaku baru tahu adanya program tersebut dari razia hari itu.
selain dua titik pada kamis kemarin, razia akan dilanjutkan di kawasan telukbetung, tepatnya di jalan pattimura, jumat (13/6) hari ini.
“di rajabasa mulai pukul 08.30 sampai 10.00 wib, lalu dilanjutkan ke kemiling hingga 11.30 wib. besok kami akan lanjutkan razia di telukbetung,” lanjut bobiansah.
sementara, kepala bidang pajak bapenda provinsi lampung, intania purnama, menambahkan, razia ini juga dilengkapi dengan pelayanan pajak langsung di lokasi. masyarakat bisa dibantu untuk membayar pajak secara digital menggunakan aplikasi e-salam, atau melalui mobil samsat keliling yang disiapkan di titik-titik razia.
“kami upayakan masyarakat bisa langsung bayar di tempat. petugas akan membantu lewat aplikasi e-salam, dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menghadirkan mobil samsat keliling,” jelasnya.
langkah ini, kata intania, dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya menerima imbauan, tapi juga bisa langsung menyelesaikan kewajibannya tanpa harus repot ke kantor samsat.
program pemutihan pkb yang berlangsung sejak 1 mei hingga 31 juli 2025 ini berlaku untuk semua jenis kendaraan berpelat lampung, termasuk pelat hitam, putih, merah, maupun kuning.
adapun keringanan yang diberikan di antaranya, bebas tunggakan dan denda pkb tahun-tahun sebelumnya, cukup bayar pkb tahun berjalan saja, bebas bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), gratis pajak progresif, bebas denda swdkllj tahun sebelumnya sesuai kebijakan jasa raharja.
namun, untuk pokok swdkllj tahun 2023 ke atas dan denda tahun berjalan, masyarakat tetap harus membayarnya. sementara biaya administrasi seperti stnk, bpkb, dan pelat nomor tetap berlaku sesuai tarif pnbp (penerimaan negara bukan pajak).
bapenda juga menyediakan fitur simulasi perhitungan pembayaran di aplikasi dan qr code yang bisa dipindai di berbagai lokasi layanan, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih dulu berapa biaya yang harus dibayarkan.
sebelumnya, gubernur lampung rahmat mirzani djausal mengungkapkan, dari 4 juta kendaraan yang terdata di provinsi lampung, separuhnya atau sekitar 2 juta kendaraan telah menunggak pajak selama lebih dari lima tahun. sisanya menunggak di bawah lima tahun.
“kita bagi dua, dua juta kendaraan nunggak lebih dari lima tahun, dan dua juta lainnya nunggak di bawah lima tahun. ini jadi potensi besar untuk kita mutakhirkan datanya,” kata gubernur.
ia menambahkan, selain sebagai cara membantu meringankan beban masyarakat, program ini juga bertujuan memperbaiki basis data kendaraan bermotor di lampung.
“ada satu warga yang kami temui menunggak 11 tahun, harusnya bayar rp7 jutaan. tapi karena ikut pemutihan, hanya bayar rp300 ribu. kalau tidak ada program ini, dia mengaku tidak akan bayar pajak,” ungkapnya.
gubernur juga menekankan bahwa dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur.
“alhamdulillah, masyarakat sudah mulai paham bahwa pajak ini akan digunakan untuk membangun jalan dan fasilitas umum lainnya di provinsi lampung,” tuturnya. (pip/c1/yud)