Dana Desa, Lampung Terima Rp2,26 Triliun

’’DAU penambahannya signifikan mencapai Rp1,05 triliun atau naik 8,3 persen jika dibandingkan tahun 2023. Sedangkan untuk DAK Fisik meningkat sebesar Rp0,22 triliun atau meningkat 17,8 persen," ungkapnya.

Peningkatan nilai TKD tersebut menurutnya diperuntukkan mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah. Terutama guru dan tenaga kesehatan. Lalu meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

Sementara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menekankan arah kebijakan APBN 2024 untuk mendukung percepatan ekonomi. Yaitu melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dukungan hilirisasi Sumber Daya Alam, deregulasi dan penguatan institusi. 

"Saya berharap program-program pusat dan daerah menjadi fokus kita bersama sehingga menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi saat ini" ucapnya.

Tidak lupa, Arinal pun mengingatkan dan meminta dalam memanfaatkan APBD dan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan tepat sasaran dengan tetap menjaga tata kelola yang baik untuk kepentingan rakyat. "Percepatan realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak roda perekonomian. Namun, seluruh prosesnya harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin mencatat realisasi APBD Lampung 2023 mencapai 85,19 persen. Menurutnya realisasi belanja satuan kerja pada unit vertikal Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp8,95 triliun atau mencapai 85,19 persen dari total pagu. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,31 persen dibandingkan tahun 2022 lalu.

Adapun peningkatan realisasi belanja tersebut didominasi belanja barang mencapai 81 persen, belanja modal 68 persen, belanja pegawai 98,48 persen, dan belanja bansos 100 persen. "Untuk proyeksi belanja satker K/L hingga akhir tahun berakhir diperkirakan terserap sebesar Rp 10, 08 triliun atau 96,08 persen," ujarnya.

Khusus belanja TKD, kata Dody, telah terealisasi pertanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp20,08 triliun atau 94,29 persen. Sedangkan hingga akhir tahun selesai diperkirakan terserap Rp20,29 triliun atau 95,22 persen dari target.

Lanjutnya, dari sisi penerimaan negara realisasi pertanggal 12 Desember 2023 mencapai Rp 8,98 triliun. Capaian tersebut berasal dari kontribusi penerimaan pajak sebesar Rp7,72 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah tercapai Rp1,25 triliun. 

Penerimaan pajak menurutnya didorong oleh penerimaan pajak dalam negeri yang mencapai Rp 6,84 triliun dan pabean Rp 883,53 miliar. "Hingga akhir tahun 2023, penerimaan pajak dalam negeri ditarget mencapai Rp 7,72 triliun atau 110,93 persen.  Sedangkan, untuk PNBP diperkirakan akan terhimpun sebesar Rp1,26 triliun atau 130,89 persen," ungkapnya.

Menurut Dody, tahun 2023 menjadi tahun yang menantang. Selain menghadapi risiko ketidakpastian global akibat dampak konflik geopolitik, krisis energi dan distribusi pangan, perubahan iklim El Nino. Juga, turunnya harga CPO dan efek perubahan suku bunga berbagai negara, namun pertumbuhan perekonomian Lampung masih bergerak akseleratif.

Meskipun demikian, lanjutnya, berkat kerja keras dan sinergi seluruh elemen pemerintah, perekonomian Lampung di triwulan III tetap tumbuh 3,93 persen (yoy) dan 0,74 persen (qtq). (pip/c1/rim)