Linmas dan RT Persiapkan Banner Caleg

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Abdul Karim |

Kamis , 14 Dec 2023 - 19:16

KEMBALI INGATKAN ASN NETRAL: Sekkot Bandarlampung Iwan Gunawan menanggapi adanya video dugaan Linmas dan RT mempersiapkan banner caleg DPR RI di salah satu kantor kelurahan di Bandarlampung, Kamis (14/12). -FOTO MELIDA ROHLITA/RADAR LAMPUNG-

’’Sudah ada mekanismenya. Yang mengawasi dan mengatur prosedur pemberian sanksi kan di Bawaslu. Kita selalu ikuti aturannya,” sambung Iwan.

Dalam kesempatan ini, dia juga menegaskan kepada ASN untuk menerapkan aturan yang berkaitan dengan netralitas. ’’Pokoknya, pegawai negeri atau ASN wajib netral,” tandasnya.

Sebelumnya, ASN di lingkungan Pemkot Bandarlampung dilarang foto berpose jari mendekati Pemilu 2024. Hal itu terlihat pada unggahan resmi Diskominfo Bandarlampung yang memposting aturan bagi ASN tentunya sudah harus dilakukan.

Pose benar dan tidak benar itu diperagakan langsung Sekkot Bandarlampung Iwan Gunawan lengkap menggunakan topi dan baju Korpri berwarna biru. Dipertegas lagi dengan adanya konfirmasi resmi Kepala Kesbangpol Bandarlampung Seraden Nihan yang menyebut jika pose dengan cara tertentu bisa mengungkapkan dukungan pada calon atau kandidat partai tertentu.

’’Sehingga tidak baik jika ASN foto berpose menunjukkan kode nomor. Misalnya foto pakai jari atau semacamnya, jadi harus hati-hati sekarang. Tidak boleh asal langsung tunjuk jari, peace itu sudah enggak boleh," katanya, Selasa (21/11) lalu.

Menurutnya, pose tersebut bisa menimbulkan persepsi ketidaknetralan ASN kepada pemerintah terkait sebagaimana yang ada pada surat pedoman SKB 4 Menteri. ’’Keputusan Bersama (SKB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu," katanya.

Menurutnya itu aturan yang disetujui Menpan-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi ASN, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. ’’Kalau itu dilakukan menunjukkan ASN tidak netral," ungkapnya.

Terlebih jika melanggar dan ditemukan Inspektorat menurutnya maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. "Apabila melanggar, maka akan diberikan saksi oleh Inspektorat jika itu internal dan Bawaslu jika eksternal. Intinya ASN tidak boleh memihak siapapun," tegasnya. (abd/mel/c1/rim)

linmas dan rt persiapkan banner caleg                            kini dalam proses bawaslu bandarlampung
bandarlampung - ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung iskardo p. panggar menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan informasi beredarnya video diduga oknum linmas (perlindungan masyarakat) dan rt sedang mempersiapkan banner caleg dpr ri di salah satu kantor kelurahan di bandarlampung.
terkait itu, pihaknya pun bakal menelusuri dugaan mobilisasi perangkat asn (aparatur sipil negara) pemkot bandarlampung untuk kegiatan politik tersebut.  
ido –sapaan akrabnya– mengatakan pihaknya langsung meneruskan informasi ini ke bawaslu bandarlampung untuk melakukan penelusuran. ’’sudah kami teruskan ke kota untuk dilakukan penelurusan," ujarnya, kamis (14/12).
kordiv penanganan pelanggaran bawaslu provinsi lampung tamri suhaimi pun membenarkan jika pihaknya sudah mengatensi bawaslu kota bandar lampung untuk melakukan penelusuran dengan tuntas. 
baca juga:dugaan perzinaan oknum sekcam dan guru belum ada titik terang
"apabila, kabar tersebut benar, maka kami akan memproses dugaan pelanggaran, baik itu administrasi pemilu maupun pidana pemilunya," ujar tamri. 
tamri melanjutkan, sikap bawaslu provinsi lampung jelas. di mana, tidak mentolerir pidana pemilu. terlebih jika melibatkan asn. 
"asn seharusnya sebagai pihak yang netral. hukum pemilu harus ditegakkan agar seluruh peserta pemilu tidak semena-mena dan mengangkangi aturan," ujarnya. 
ketua bawaslu bandarlampung apriliwanda pun mengatakan pihaknya sudah melakukan penelusuran. ’’on process,” singkatnya. 
baca juga:bb sabu hingga kasur dimusnahkan kejari bandar lampung 
panglima ormas laskar lampung ir. nerozeli koenang juga mengatakan pihaknya akan menginvestigasi adanya dugaan keterlibatan perangkat asn itu.  di mana dugaannya yang terlibat dari camat, lurah, kepala lingkungan, hingga ketua rt. ’’lbh laskar lampung harus mengawal kasus ini," tandasnya.
mantan anggota dprd lampung itu meminta agar bawaslu setempat tegas.  bawaslu agar menegakkan undang-undang dan memberikan sanksi tegas. ’’jangan hanya bawahannya, bila perlu atasan juga diusut,” tegasnya.
sementara, sekretaris kota bandarlampung iwan gunawan mengaku pihaknya baru mendengar informasi tersebut.  di mana, meski video itu belum diketahui bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, yang jelas ia me-warning seluruh jajarannya. ’’tentu sanksi akan kita berikan jika memang itu terbukti,” tegasnya.
’’sudah ada mekanismenya. yang mengawasi dan mengatur prosedur pemberian sanksi kan di bawaslu. kita selalu ikuti aturannya,” sambung iwan. 
baca juga:keren nih, racik pupuk otamatis dengan smart farming system 2.0
dalam kesempatan ini, dia juga menegaskan kepada asn untuk menerapkan aturan yang berkaitan dengan netralitas. ’’pokoknya, pegawai negeri atau asn wajib netral,” tandasnya.
sebelumnya,  asn di lingkungan pemkot bandarlampung dilarang foto berpose jari mendekati pemilu 2024. hal itu terlihat pada unggahan resmi diskominfo bandarlampung yang memposting aturan bagi asn tentunya sudah harus dilakukan.
pose benar dan tidak benar itu diperagakan langsung sekkot bandarlampung iwan gunawan lengkap menggunakan topi dan baju korpri berwarna biru. dipertegas lagi dengan adanya konfirmasi resmi kepala kesbangpol bandarlampung seraden nihan yang menyebut jika pose dengan cara tertentu bisa mengungkapkan dukungan pada calon atau kandidat partai tertentu.
baca juga:yuk, belajar bahasa inggris di kampung inggris!
’’sehingga tidak baik jika asn foto berpose menunjukkan kode nomor.  misalnya foto pakai jari atau semacamnya, jadi harus hati-hati sekarang. tidak boleh asal langsung tunjuk jari, peace itu sudah enggak boleh," katanya, selasa (21/11) lalu.
menurutnya, pose tersebut bisa menimbulkan persepsi ketidaknetralan asn kepada pemerintah terkait sebagaimana yang ada pada surat pedoman skb 4 menteri. ’’keputusan bersama (skb) nomor 22 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilu," katanya.
menurutnya itu aturan yang disetujui menpan-rb, menteri dalam negeri, kepala badan kepegawaian negara (bkn), ketua komisi asn, dan ketua badan pengawas pemilihan umum. ’’kalau itu dilakukan menunjukkan asn tidak netral," ungkapnya.
terlebih jika melanggar dan ditemukan inspektorat menurutnya maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. "apabila melanggar, maka akan diberikan saksi oleh inspektorat jika itu internal dan bawaslu jika eksternal. intinya asn tidak boleh memihak siapapun," tegasnya. (abd/mel/c1/rim)