Geledah Kemenaker, KPK Tetapkan 8 Tersangka

geledah kemenaker, kpk tetapkan 8 tersangka jakarta - gedung kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) digeledah penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada senin (20/5/2025). informasi yang dihimpun, sekitar pukul 16.05 wib, penyidik dari kpk meninggalkan gedung a kemenaker dengan membawa sejumlah tas ransel. belum diketahui apa isi dari tas ransel tersebut.  ketika keluar dari gedung a, pihak dari kpk mendapat pengawalan, bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan gedung a kemenaker.  diketahui, penggeledahan ini bagian dari penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pelayanan izin tenaga kerja asing (tka) di direktorat pengendalian penggunaan tka (pptka).  kepala biro humas kemenaker, sunardi manampiar sinaga menjelaskan ini merupakan kasus lama yang telah berlangsung sejak 2019. sebelum dilakukan penggeledahan, kpk telah lebih dahulu melakukan proses penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk pada juli 2024.  baca juga:tujuh bocah sd jadi korban bejat penjual mainan “kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan. ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan kemenaker,” ujar sunardi manampiar sinaga dalam keterangan tertulisnya.  lebih lanjut, pihak kemenaker berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan menjunjung tinggi prinsip agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.  sementara, komisi pemberantasan korupsi (kpk) resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan kementerian ketenagakerjaan (kemenaker). kasus ini berkaitan dengan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (rptka). hal ini disampaikan langsung wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto kepada wartawan, selasa (20/5/2025). “sudah (ada sejumlah tersangka),” ujar fitroh singkat. masih dalam rangkaian penyidikan, tim penyidik kpk melakukan penggeledahan di kantor kemnaker, jakarta, pada hari yang sama. langkah ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti tambahan terkait dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan izin tka. “benar, tim kpk sedang lakukan penggeledahan di kemenaker,” ungkap juru bicara kpk budi prasetyo penggeledahan kasus suap di kemenaker. budi menambahkan, penggeledahan berkaitan dengan indikasi pemberian suap dalam pengurusan rptka. meski demikian, pihaknya belum membeberkan detail temuan atau siapa saja yang sudah berstatus tersangka. baca juga:mantan bupati mesuji saply t.h. tutup usia “penggeledahan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (rptka) di kementerian ketenagakerjaan,” jelas budi. menurutnya, rptka merupakan syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing di indonesia. diduga, praktik gratifikasi dilakukan agar perizinan rptka dipercepat atau dimuluskan di luar ketentuan yang berlaku. kpk berjanji akan mengumumkan lebih lanjut identitas para tersangka kasus suap kemenaker serta barang bukti yang disita setelah proses penggeledahan rampung. budi prasetyo menegaskan, pihaknya sudah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi rencana perizinan tenaga kerja asing di kemenaker. “saat ini sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujarnya kepada wartawan. meski sudah mengumumkan jumlah tersangka, budi menyatakan kpk belum bisa mengungkap secara rinci siapa saja para tersangka tersebut. penyidikan, termasuk penggeledahan di kantor kemenaker, masih berlangsung dan mendalami alat bukti serta peran masing-masing pihak. “secara lengkap kami akan sampaikan,” tambah budi terkait kasus suap kemenaker. terpisah, wakil menteri ketenagakerjaan (wamenaker) immanuel ebenezer gerungan mengaku tidak mengetahui perihal kantor kemenaker di jakarta yang digeledah pada hari ini, selasa (20/5/2025). diketahui, penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) melakukan penggeledahan dalam rangka mencari bukti dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelayanan izin tenaga kerja asing (tka) di direktorat pengendalian penggunaan tka (pptka). “belum (tahu), enggak tahu soal itu. kan yang pertama saya dari cilegon, banten. dateng langsung rapat, tadi konpers sudah,” ujar immanuel ebenezer kepada awak media di gedung a kementerian ketenagakerjaan, jakarta, selasa (20/5/2025) sore. disisi lain, sebanyak 27 warga negara asing (wna) ditangkap oleh petugas kantor imigrasi kelas i non tpi bekasi karena diduga melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal dan penggunaan sponsor fiktif. baca juga:ketua dprd lamteng: harkitnas harus jadi alarm untuk saling ambil peran para wna yang ditangkap di bekasi berasal dari sejumlah negara, seperti nigeria, kamerun, pakistan, suriah, aljazair, dan china. saat ini, mereka tengah menjalani pemeriksaan dan terancam dikenai sanksi deportasi. kepala bidang pengawasan dan penindakan kantor wilayah direktorat jenderal imigrasi jawa barat, iman teguh adianto mengungkapkan sejumlah wna sempat mencoba melarikan diri saat petugas melakukan pengawasan di lapangan. “14 wna tinggal di indonesia dengan menggunakan izin tinggal terbatas, dan satu wna menggunakan izin tinggal tetap. berdasarkan hasil penelusuran dan pengembangan petugas di lapangan, didapati sponsor atau penjamin dari ke-15 wna tersebut diduga fiktif atau perusahaan fiktif,” kata iman, selasa (20/5/2025). selain itu, sepuluh wna lainnya terindikasi melakukan pelanggaran dengan menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. imigrasi juga mencatat dua wna asal nigeria yang telah melewati masa izin tinggal atau mengalami overstay, yang merupakan pelanggaran administratif dalam aturan keimigrasian. iman menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. bagi pelanggar, tindakan administratif hingga proses penyidikan pidana akan diterapkan. bagi orang asing yang diduga melanggar ketentuan pidana pasal 122 atau pasal 123 undang-undang keimigrasian, apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka akan dilakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. bagi wna yang ditangkap di bekasi, apabila terbukti melanggar ketentuan administratif pasal 78 ayat (3) uu keimigrasian, akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pemulangan atau deportasi dan dikenakan penangkalan. (beritasatu/yud)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•