51 Ribu Kendaraan Ikut Program Pemutihan Pajak 2025 di Lampung

51 ribu kendaraan ikut program pemutihan pajak 2025 di lampung bandar lampung – program pemutihan pajak kendaraan bermotor (pkb) yang digelar pemerintah provinsi lampung sejak 1 mei 2025 mendapat respons positif dari masyarakat. hingga 15 mei, sebanyak 51 ribu kendaraan telah memanfaatkan program ini. kabid pajak badan pendapatan daerah (bapenda) lampung intania purnama mengungkapkan selain kendaraan yang mengikuti pemutihan, terdapat 36.200 kendaraan yang membayar pajak secara reguler selama mei 2025. baca juga:pembentukan koperasi merah putih di bandar lampung capai 107, target satu koperasi setiap kelurahan "totalnya hingga pertengahan mei mencapai sekitar 87 ribu unit. ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi," kata intania kepada radarlampun, minggu (18/5/2025). ia menjelaskan, program pemutihan pkb 2025 berlaku untuk semua kendaraan dengan pelat nomor lampung, baik pelat hitam, putih, merah, maupun kuning. program ini memberikan berbagai keringanan, seperti. bebas denda dan tunggakan pkb tahun sebelumnya. gratis bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb). gratis pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya. gratis denda swdkllj (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) untuk tahun sebelum 2023. namun, wajib pajak tetap harus membayar pokok swdkllj tahun 2023 ke atas serta denda tahun berjalan. sementara biaya lain seperti stnk, bpkb, tnkb, dan mutasi kendaraan tidak termasuk dalam program keringanan. untuk memudahkan proses, bapenda menyediakan berbagai layanan samsat, seperti samsat induk, samsat unggulan (samsat keliling, samsat mall, drive thru, kontainer, dan samsat desa), serta layanan digital melalui aplikasi e-salam, signal, dan e-samdes. wajib pajak juga bisa melakukan simulasi perhitungan biaya melalui qr code yang tersedia di setiap pusat layanan atau aplikasi resmi. informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui whatsapp center bapenda lampung di nomor 0852-6788-4488. sebelumnya, gubernur lampung rahmat mirzani djausal menyebutkan bahwa dari total 4 juta kendaraan di provinsi lampung, sekitar 2 juta di antaranya telah menunggak pajak lebih dari lima tahun. "dengan program ini, kami ingin memperbarui data kendaraan dan membantu masyarakat meringankan beban pajak mereka," ujar mirza. ia menambahkan, salah satu peserta program mengaku tak membayar pajak selama 11 tahun dan berkat pemutihan hanya perlu membayar rp300 ribu dari semestinya rp7 jutaan. "dengan pemutihan ini, kami berharap muncul kesadaran dan semangat kepatuhan dari masyarakat. pajak yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan, termasuk perbaikan jalan," pungkasnya. sebelumnya, kabar gembira bagi masyarakat lampung yang ingin memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (pkb).  pemerintah provinsi (pemprov) lampung menegaskan bahwa masyarakat yang membayar pajak selama masa pemutihan tidak perlu khawatir akan membayar dua kali di tahun yang sama, meskipun masa jatuh tempo pajak kendaraannya berada setelah program berakhir. program pemutihan pkb yang digelar oleh pemprov lampung melalui badan pendapatan daerah (bapenda) telah dimulai sejak 1 mei 2025 dan akan berlangsung hingga 31 juli 2025. selama periode tersebut, masyarakat bisa mendapatkan keringanan berupa pembebasan denda pajak serta biaya balik nama kendaraan bermotor (bbnkb). seiring berjalannya program, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kemungkinan pembayaran pajak ganda dalam satu tahun jika masa jatuh tempo berada setelah program pemutihan berakhir, seperti pada bulan agustus atau setelahnya. menjawab hal ini, kepala bidang pajak bapenda lampung, intania purnama memberikan klarifikasi penting.  menurutnya, masyarakat yang melakukan pembayaran pkb lebih awal selama masa pemutihan tetap hanya akan membayar satu kali untuk tahun berjalan. bahkan, masa berlaku pajak kendaraan akan diperpanjang satu tahun ke depan sesuai jatuh tempo berikutnya. “untuk kendaraan yang membayarkan pkb lebih awal, sampai dengan 180 hari sebelum jatuh tempo, maka masa berlaku pkb diperpanjang sampai satu tahun berjalan sesuai dengan masa jatuh tempo yang berlaku,” jelas intania saat diwawancarai pada rabu, 14 mei 2025. dengan demikian, lanjutnya, masyarakat tidak perlu datang kembali untuk membayar pajak di tahun yang sama. “artinya, setelah membayar pada masa pemutihan, pembayaran pajak berikutnya cukup dilakukan tahun depan sesuai jadwal,” tegasnya. namun, terdapat pengecualian untuk kendaraan dengan masa jatuh tempo surat tanda nomor kendaraan (stnk) pada tahun 2020. untuk kendaraan kategori ini, pajak tahun berjalan hanya akan ditetapkan sampai 2025, dan tidak bisa langsung diperpanjang hingga 2026. meski begitu, intania memastikan bahwa pemilik kendaraan tersebut tetap cukup membayar pajak satu kali saja. “satu kali saja bayarnya, tidak perlu balik lagi,” ungkapnya. program pemutihan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di provinsi lampung. dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak menunda kesempatan ini dan segera memanfaatkan program hingga batas waktu 31 juli 2025. “dengan adanya kejelasan mengenai mekanisme pembayaran, masyarakat kini tak perlu ragu lagi untuk memanfaatkan program pemutihan. sekali bayar, bebas denda, dan tak perlu takut membayar dua kali di tahun yang sama,” pungkasnya. (pip/c1/abd)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•