Gubernur Desak BUMN Turun Tangan Bangun Lampung

BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengeluarkan pernyataan tegas yang menggetarkan, yakni semua BUMN yang beroperasi di Lampung wajib ambil bagian dalam pembangunan daerah. 

Dalam pernyataan yang disampaikan secara lugas, Gubernur Mirza menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara tidak boleh tinggal diam atau hanya mencari keuntungan di Sai Bumi Ruwa Jurai.

’’BUMN harus berkontribusi nyata bagi kemajuan Lampung. Jangan acuh terhadap pembangunan daerah. Semua harus bersinergi mendorong Lampung lebih baik,” ujar Gubernur Mirza dengan penuh keyakinan.

BACA JUGA:Banjir Rob Mengintai Pesisir Lampung

Menurutnya, sebagai entitas besar dengan sumber daya dan jaringan kuat, kehadiran BUMN di Lampung tidak boleh sebatas formalitas kantor cabang. Dukungan terhadap program pemerintah harus menjadi bagian dari komitmen moral dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Gubernur juga menyampaikan bahwa kontribusi yang diharapkan tidak selalu dalam bentuk dana besar. ’’Bentuk kontribusinya bisa macam-macam. Misalnya ada perusahaan yang bantu ambulans untuk operasional pelayanan masyarakat. Itu sangat bermanfaat dan langsung dirasakan oleh warga,” kata dia.

Mirza mengakui sejauh ini sudah ada beberapa BUMN yang aktif mendukung pembangunan daerah. Namun, dia berharap hal itu bisa menjadi contoh yang diikuti oleh seluruh perusahaan berpelat merah di Lampung.

’’Kami sangat terbantu dengan BUMN yang sudah ikut terlibat. Tetapi, kami ingin lebih banyak lagi yang tergerak. Jangan cuma diam dan menonton. Kita bangun Lampung ini bareng-bareng,” seru gubernur muda yang tengah gencar mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik ini.

Dia juga berpesan hal ini menjadi peringatan halus tapi serius bagi BUMN yang selama ini kurang berperan aktif di daerah. Menurutnya, sudah saatnya BUMN menjadi motor penggerak pembangunan, bukan hanya entitas bisnis semata.

’’Semua BUMN harus bersatu. Kita buktikan Lampung bisa jadi provinsi maju, kuat, dan berdaya saing. Jangan cuma menunggu instruksi pusat, karena kita semua punya tanggung jawab moral terhadap daerah tempat kita beroperasi,” tegasnya. (jen/c1/yud)