Pemkot Bandarlampung Tindak Lanjuti Dugaan Pencemaran Lingkungan Dapur MBG di Sukarame

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 05 Oct 2025 - 20:24

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandarlampung Yusnadi Ferianto--

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menurunkan tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sukarame, Minggu (5/10).

Kepala DLH Bandarlampung Yusnadi Ferianto mengatakan sejak laporan diterima, tim langsung diterjunkan pada Jumat siang untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

Pengecekan dilakukan guna memastikan apakah sistem pengelolaan limbah di lokasi tersebut telah memenuhi standar lingkungan atau justru berpotensi mencemari area sekitar.

’’Tim kami sudah turun siang ini untuk melihat kondisi di lapangan, apakah dugaan pencemaran itu benar adanya. Kami ingin memastikan apakah pengelolaan limbah di sana sudah sesuai dengan aturan atau belum,” ujar Yusnadi.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemkot dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat. Ia menegaskan, pelaksanaan program nasional tersebut harus berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Kalau nanti ditemukan hal yang belum sesuai prosedur dalam pengelolaan limbah, kami akan memberikan masukan agar diperbaiki. Prinsipnya, program MBG harus berjalan baik tanpa menimbulkan masalah lingkungan,” jelasnya.

Selain pemeriksaan, DLH Bandarlampung juga berencana memberikan pembinaan dan rekomendasi teknis kepada pihak SPPG agar pengelolaan limbah di masa mendatang bisa lebih baik.

Pembinaan ini akan meliputi penataan sistem pembuangan, pengolahan limbah cair, serta pengendalian potensi pencemaran di sekitar lokasi kegiatan.

“Kami akan bantu dengan rekomendasi teknis agar sistem pengelolaan limbahnya bisa lebih baik dan memenuhi standar yang ditetapkan,” tambahnya.

Meski demikian, Yusnadi menegaskan bahwa Pemkot Bandarlampung tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak SPPG, mengingat program MBG merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat.

“Tidak ada sanksi yang kami berikan, karena kewenangannya ada di pusat. Kami lebih fokus pada pembinaan dan solusi agar pengelolaan lingkungan tetap terjaga,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau seluruh SPPG di wilayah Bandarlampung agar memperhatikan aspek kebersihan dan tata kelola limbah. Ia menilai keberhasilan program MBG bukan hanya dari kualitas makanan, tetapi juga dari kepedulian terhadap lingkungan.

“Kami harap seluruh pengelola SPPG bisa menjaga kebersihan lingkungan. Jadi bukan hanya makanannya yang sehat dan bergizi, tapi juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” tutupnya.

Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menerapkan inovasi pemanfaatan limbah makanan dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengubahnya menjadi pupuk organik cair (POC).

pemkot bandarlampung tindak lanjuti dugaan pencemaran lingkungan dapur mbg di sukarame                            bandarlampung – pemerintah kota (pemkot) bandarlampung menurunkan tim dari dinas lingkungan hidup (dlh) untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) di wilayah sukarame, minggu (5/10).
kepala dlh bandarlampung yusnadi ferianto mengatakan sejak laporan diterima, tim langsung diterjunkan pada jumat siang untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
pengecekan dilakukan guna memastikan apakah sistem pengelolaan limbah di lokasi tersebut telah memenuhi standar lingkungan atau justru berpotensi mencemari area sekitar.
’’tim kami sudah turun siang ini untuk melihat kondisi di lapangan, apakah dugaan pencemaran itu benar adanya. kami ingin memastikan apakah pengelolaan limbah di sana sudah sesuai dengan aturan atau belum,” ujar yusnadi.
menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemkot dalam mendukung program makan bergizi gratis (mbg) yang merupakan program pemerintah pusat. ia menegaskan, pelaksanaan program nasional tersebut harus berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
“kalau nanti ditemukan hal yang belum sesuai prosedur dalam pengelolaan limbah, kami akan memberikan masukan agar diperbaiki. prinsipnya, program mbg harus berjalan baik tanpa menimbulkan masalah lingkungan,” jelasnya.
selain pemeriksaan, dlh bandarlampung juga berencana memberikan pembinaan dan rekomendasi teknis kepada pihak sppg agar pengelolaan limbah di masa mendatang bisa lebih baik.
pembinaan ini akan meliputi penataan sistem pembuangan, pengolahan limbah cair, serta pengendalian potensi pencemaran di sekitar lokasi kegiatan.
“kami akan bantu dengan rekomendasi teknis agar sistem pengelolaan limbahnya bisa lebih baik dan memenuhi standar yang ditetapkan,” tambahnya.
meski demikian, yusnadi menegaskan bahwa pemkot bandarlampung tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak sppg, mengingat program mbg merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
“tidak ada sanksi yang kami berikan, karena kewenangannya ada di pusat. kami lebih fokus pada pembinaan dan solusi agar pengelolaan lingkungan tetap terjaga,” katanya.
pihaknya juga mengimbau seluruh sppg di wilayah bandarlampung agar memperhatikan aspek kebersihan dan tata kelola limbah. ia menilai keberhasilan program mbg bukan hanya dari kualitas makanan, tetapi juga dari kepedulian terhadap lingkungan.
“kami harap seluruh pengelola sppg bisa menjaga kebersihan lingkungan. jadi bukan hanya makanannya yang sehat dan bergizi, tapi juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” tutupnya.
sementara, pemerintah provinsi (pemprov) lampung mulai menerapkan inovasi pemanfaatan limbah makanan dari dapur makan bergizi gratis (mbg) dengan mengubahnya menjadi pupuk organik cair (poc). 
program ini menjadi bagian dari komitmen gubernur, rahmat mirzani djausal untuk menjadikan layanan gizi tidak hanya aman secara kesehatan, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan.
saat meninjau sistem penyediaan pangan gizi (sppg) rajabasa bersama dinas lingkungan hidup (dlh) lampung pekan lalu, mirza memastikan langsung kualitas air serta fasilitas pengolahan limbah yang tersedia.
dari hasil pengecekan, kualitas air telah memenuhi standar, sementara sisa makanan dari dapur diolah menjadi pupuk organik cair yang akan dibagikan kepada warga sekitar untuk tanaman pekarangan seperti cabai dan sayuran.
“ini bagian dari konsep circular economy. pupuk organik cairnya bisa dipakai masyarakat untuk bertani, dan hasil pertaniannya bisa kembali lagi ke dapur sppg sebagai bahan baku. distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan. ekonominya berputar,” ujar mirza.
ia menyebut, bila seluruh dapur mbg beroperasi maksimal, potensi produksi limbah bisa mencapai 700 kilogram per hari atau setara 700 liter pupuk organik cair. jika dikonversi bulanan, hasilnya mencapai 2,21 ton, jumlah yang dianggap sangat potensial untuk mendukung pertanian lokal.
mirza memberikan apresiasi kepada dlh yang memprakarsai pengolahan limbah ini. ia menyebut, selain mengurangi beban lingkungan, program ini memberi manfaat ganda bagi masyarakat.
“provinsi sendiri punya program, yaitu poc akan ditampung di situ selain itu kita ada mikroba center dan lain-lain yang sudah berjalan,” tuturnya.
selain mendorong pemanfaatan limbah, mirza juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional dapur mbg. ia meminta bupati dan wali kota di seluruh lampung memastikan setiap dapur mematuhi standar operasional prosedur (sop) guna mencegah kejadian luar biasa (klb) keracunan pangan.
“selama tujuh bulan pertama tidak pernah tercatat klb, meski jutaan porsi makanan disalurkan. namun pada agustus hingga september ada tujuh kejadian, sebagian besar terjadi di dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan sop,” tegasnya.
menurutnya, persoalan bukan pada sistem, tetapi pada kedisiplinan pelaksana di lapangan. ia menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan lintas instansi hingga tingkat desa.
langkah pemprov lampung ini menunjukkan dua komitmen sekaligus, menjaga keamanan pangan dan mengoptimalkan manfaat lingkungan. 
jika pengawasan sop diperketat dan konsep circular economy terus berjalan, program mbg di lampung diproyeksikan menjadi model layanan gizi yang berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan bagi daerah lain di indonesia.
sebelumnya diberitakan, aktivitas dapur mbg yang baru beroperasi di wilayah kecamatan sukarame, kota bandarlampung, menuai sorotan warga.
sejumlah warga mengeluhkan adanya aliran air limbah yang masuk ke saluran drainase lingkungan dan menggenangi selokan di sekitar permukiman. kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena dikhawatirkan dapat memengaruhi kebersihan dan kesehatan lingkungan.
camat sukarame, zolahhudin, mengungkapkan pihak kecamatan baru mengetahui aktivitas dapur tersebut setelah menerima laporan masyarakat beberapa waktu lalu.
menurutnya, sebelum ada keluhan warga, pihak kecamatan belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait keberadaan dapur mbg tersebut.
“kami tidak tahu sebelumnya bahwa ada dapur beroperasi di sana. begitu ada laporan dari warga, kami langsung turun ke lokasi untuk memastikan kebenarannya,” ujar zolahhudin saat diwawancarai usai menghadiri pelantikan satgas mbg di aula semergou, kamis 2 oktober 2025.
ia menjelaskan, dari hasil peninjauan terlihat ada aliran limbah cair yang mengalir ke beberapa selokan warga.
namun demikian, pihak kecamatan memastikan kondisi tersebut belum menimbulkan pencemaran berat terhadap lingkungan.
“memang ada air yang mengalir ke selokan, namun tidak sampai menyebabkan pencemaran skala luas. kami sudah memberikan arahan kepada pihak pengelola dapur untuk segera melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum dialirkan keluar,” tambahnya.
zolahhudin menegaskan, kecamatan bersama pihak kelurahan dan rt telah melakukan komunikasi langsung dengan pengelola dapur mbg.
hasilnya, pengelola berkomitmen melakukan penjernihan dan menata ulang sistem pembuangan air limbah agar tidak lagi masuk ke saluran warga.
selain itu, ia membenarkan bahwa dapur mbg tersebut masih tergolong baru beroperasi. karena masih dalam tahap awal, pihak pengelola belum sempat melaporkan aktivitasnya kepada pemerintah kecamatan. hal ini menjadi catatan penting agar kejadian serupa tidak terulang.
“ada beberapa warga yang sebenarnya sudah mengetahui aktivitas dapur tersebut, tetapi memang belum ada laporan resmi. kami akan tindak lanjuti supaya pengelola mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
menurut zolahhudin, pengawasan akan terus dilakukan tidak hanya oleh pihak kecamatan, tetapi juga bekerja sama dengan aparatur kelurahan dan rt setempat. tujuannya agar setiap kegiatan usaha di wilayah sukarame dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan.
warga sekitar, anton (45), berharap tindak lanjut dari pemerintah benar-benar dilaksanakan sehingga tidak ada lagi aliran limbah yang mencemari saluran air. ia juga meminta agar dapur mbg lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“kasus dugaan pencemaran ini menjadi pengingat penting bahwa setiap usaha atau kegiatan baru, sekecil apapun, wajib melapor kepada pihak berwenang agar pengawasan bisa dilakukan sejak awal. pemerintah harus menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi sekaligus mengawasi agar pengelolaan limbah dapur mbg tidak kembali meresahkan warga,” tandasnya. (mel/c1/abd)

Tag

# bandarlampung dlhbandarlampung pencemaranlingkungan mbg sukarame

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 6 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan