Penyegelan Tambang di Bandarlampung Dinilai Seremonial, Tak Beri Efek Jera

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 09 May 2025 - 20:10

Radar Lampung Baca Koran--

Walhi Sorot Penyegelan Tambang

BANDARLAMPUNG – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri, menyatakan keprihatinannya terhadap penyegelan tambang di wilayah Bandarlampung yang dinilai masih bersifat seremonial dan belum memberikan efek jera.

Menurut Irfan, tindakan penyegelan tambang akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan langkah nyata berupa pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha tambang yang melanggar.

"Penyegelan tidak akan berdampak signifikan jika tidak ada upaya lanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan," ujar Irfan, Kamis, 8 Mei 2025.

Ia mengungkapkan bahwa praktik penyegelan tambang sebelumnya terbukti tidak efektif karena aktivitas tambang kerap kembali berjalan setelah penyegelan dilakukan.

Lebih lanjut, Irfan menegaskan bahwa penyegelan tambang juga bukan solusi tunggal dalam mengatasi banjir yang sering terjadi di Bandarlampung.

"Banjir di kota ini bukan hanya karena alih fungsi lahan akibat tambang, tetapi juga disebabkan penyempitan sungai, buruknya sistem drainase, dan tata kelola sampah yang belum memadai," jelasnya.

Untuk itu, Walhi mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan persoalan lingkungan di kota ini. Menurut Irfan, perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk merehabilitasi lahan bekas tambang, memperluas ruang terbuka hijau, memperbaiki drainase, serta menata pengelolaan sungai dan sampah secara menyeluruh.

penyegelan tambang di bandarlampung dinilai seremonial, tak beri efek jera                            walhi sorot penyegelan tambang 
bandarlampung – direktur eksekutif wahana lingkungan hidup (walhi) lampung, irfan tri musri, menyatakan keprihatinannya terhadap penyegelan tambang di wilayah bandarlampung yang dinilai masih bersifat seremonial dan belum memberikan efek jera.
 
menurut irfan, tindakan penyegelan tambang akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan langkah nyata berupa pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha tambang yang melanggar.
baca juga:belasan pelajar sdn 10 metro timur yang keracunan sudah membaik 
"penyegelan tidak akan berdampak signifikan jika tidak ada upaya lanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan," ujar irfan, kamis, 8 mei 2025.
 
ia mengungkapkan bahwa praktik penyegelan tambang sebelumnya terbukti tidak efektif karena aktivitas tambang kerap kembali berjalan setelah penyegelan dilakukan.
 
lebih lanjut, irfan menegaskan bahwa penyegelan tambang juga bukan solusi tunggal dalam mengatasi banjir yang sering terjadi di bandarlampung.
 
"banjir di kota ini bukan hanya karena alih fungsi lahan akibat tambang, tetapi juga disebabkan penyempitan sungai, buruknya sistem drainase, dan tata kelola sampah yang belum memadai," jelasnya.
 
untuk itu, walhi mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan persoalan lingkungan di kota ini. menurut irfan, perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk merehabilitasi lahan bekas tambang, memperluas ruang terbuka hijau, memperbaiki drainase, serta menata pengelolaan sungai dan sampah secara menyeluruh.
 
"semua upaya ini harus dilakukan bersama dan berkelanjutan, tidak bisa setengah-setengah atau hanya sesaat," tegas irfan.
 
ia berharap ke depan semua pihak bisa bersinergi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di bandarlampung.
 
"kita butuh komitmen bersama agar pembangunan bisa selaras dengan kelestarian lingkungan," tutupnya.pemerintah provinsi lampung melalui dinas lingkungan hidup (dlh) menggencarkan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal, khususnya di wilayah bandarlampung. hingga rabu (7/5), lima kegiatan tambang telah disegel karena tidak sesuai perizinan.
dua lokasi tambang yang disegel berada di kelurahan waylaga, sedangkan tiga lainnya berada di kelurahan campangraya, kecamatan sukabumi.
salah satu lokasi yang disegel hari ini adalah area milik usaha dagang (ud) sumatra baja di campang raya. penyegelan dilakukan setelah dlh provinsi lampung bersama dlh kota bandar lampung menemukan indikasi pelanggaran perizinan.
sebelum plang penyegelan dipasang, seorang pria yang mengaku sebagai penanggung jawab usaha menyampaikan keberatannya. ia mengklaim bahwa lokasi tersebut hanya digunakan sebagai tempat parkir alat berat dan sudah dilakukan penghijauan. ia juga menyebut membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) setiap tahun.
namun, menurut kabid penaatan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup dlh provinsi lampung, yulia mustika sari, hasil verifikasi di lapangan menunjukkan adanya aktivitas yang tidak sesuai izin.
"lokasi ini memiliki izin untuk parkir alat berat, tapi kami temukan kegiatan pengerukan bukit. ini merupakan pelanggaran. maka kami pasang plang penyegelan, dan kegiatan pengerukan dihentikan," tegas yulia.
yulia menambahkan, kegiatan tambang tersebut disegel atas dasar aduan masyarakat. meskipun izin untuk parkir kendaraan masih diperbolehkan, dlh menemukan bahwa luas pengerukan telah melebihi tiga hektare yang tercantum dalam izin.
ia menegaskan bahwa sanksi yang diberikan bersifat administratif, sementara proses hukum lebih lanjut menjadi wewenang aparat penegak hukum (aph).
"kami tidak tebang pilih. seluruh laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti, tetapi butuh proses verifikasi di lapangan," tambahnya.
sementara itu, kabid penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan dlh kota bandar lampung, denis adiwijaya, juga membenarkan bahwa aktivitas ud sumatra baja tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
"mereka memang punya izin lingkungan, tapi hanya untuk pembangunan parkir. kenyataannya, ada kegiatan pengerukan. itu tidak diperkenankan," ujar denis.
langkah penyegelan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan, serta menjaga kelestarian lingkungan di kota bandar lampung.
pemerintah provinsi lampung melalui dinas lingkungan hidup (dlh) bertindak tegas terhadap aktivitas tambang galian yang diduga ilegal.
dua lokasi tambang di jalan alimudin umar, kelurahan campang raya, kecamatan sukabumi, kota bandarlampung disegel karena tidak memiliki dokumen perizinan yang sesuai dan dinilai telah menimbulkan dampak lingkungan serius, seperti kerusakan drainase yang memicu banjir.
penyegelan dilakukan pada senin (5/5) oleh tim gabungan dari dlh provinsi lampung, dlh kota bandarlampung, polda lampung, dan aparat kelurahan setempat. dua tambang yang disegel diketahui milik seorang warga bernama singsing, yang dikelola oleh adi irawan dan yadi.
kepala bidang penataan dlh provinsi lampung, yulia mustika sari, mengatakan bahwa tindakan penyegelan dilakukan setelah pihaknya melakukan pengecekan lapangan dan mendapati adanya ketidaksesuaian antara dokumen izin dengan aktivitas faktual yang berlangsung di lokasi tambang.
“lokasi tersebut berada di kawasan lindung serta wilayah perdagangan dan jasa, bukan kawasan yang diperuntukkan untuk pertambangan. maka dari itu kami memasang plang penyegelan agar tidak ada lagi aktivitas di lokasi tersebut,” ujar yulia.
lebih lanjut ia menjelaskan, dampak dari aktivitas pertambangan ini juga dikeluhkan masyarakat sekitar, terutama karena menyebabkan kerusakan saluran drainase yang memperparah banjir saat hujan turun.
“kami sangat concern terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. selain aspek perizinan, aspek tata ruang juga menjadi perhatian utama. oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim) kota bandarlampung dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) untuk memastikan status kawasan,” jelasnya.
dlh provinsi menegaskan akan terus melakukan verifikasi lapangan secara berkala, khususnya di wilayah campang raya dan campang jaya, yang selama ini menjadi sorotan karena maraknya aktivitas tambang ilegal.
“ini bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. jika ditemukan lagi pelanggaran baik dari sisi perizinan maupun tata ruang, kami tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi serupa,” pungkas yulia.
penyegelan ini menjadi bentuk komitmen pemprov lampung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menindak tegas pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.
diberitakan sebelumnya, dinas lingkungan hidup (dlh) provinsi lampung resmi menyegel aktivitas penambangan batu andesit milik pt membangun sarana bangsa yang berlokasi di jalan soekarno-hatta, way laga, kecamatan sukabumi, kota bandar lampung, jumat (11/4).
penyegelan dilakukan dlh bersama tim gabungan yang terdiri dari polda lampung, dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) lampung, dlh kota bandar lampung, aparat kelurahan, dan pihak terkait lainnya.
tambang seluas 6 hektare itu diketahui telah habis masa berlaku surat izin penambangan batuan (sipb) sejak maret 2025, setelah sebelumnya mendapat izin beroperasi selama tiga tahun sejak 2022 dari kementerian esdm.
kabid penaatan dan pengembangan kepastian dlh lampung, yulia mustika sari, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait aktivitas pengerukan bukit yang masih berlangsung di lokasi tersebut.
“kami sudah meninjau lokasi ini kemarin, dan hari ini dilakukan pemasangan plang penyegelan. artinya, tidak boleh ada aktivitas apapun setelah ini,” tegas yulia.
yulia juga menegaskan bahwa izin sipb perusahaan tersebut tidak diperpanjang. artinya, segala bentuk aktivitas penambangan di lokasi tersebut dihentikan secara permanen.
“penyegelan ini bersifat permanen, kecuali nanti ada kegiatan lain yang bukan berupa penambangan,” ujarnya.
menurut laporan masyarakat, sambung yulia, aktivitas penambangan tersebut diduga turut menyebabkan banjir di wilayah sekitar akibat pengerukan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“kalau pengerukan tidak sesuai kriteria, itu bisa memicu banjir. maka dari itu, kami awasi dampak lingkungannya,” tambah yulia.
dlh lampung, lanjutnya, hanya memberikan sanksi administratif. sedangkan untuk sanksi pidana, menjadi kewenangan aparat penegak hukum (aph).
 “penegakan hukum itu ada dua, administratif dan pidana. kami hanya menangani yang administratif, sedangkan untuk pidana akan ditindaklanjuti oleh aph,” jelasnya.
sementara itu, kabid mineral dan batubara dinas esdm lampung, asrul tristianto, menyampaikan bahwa setiap aktivitas pertambangan wajib memiliki jaminan reklamasi dan pascatambang. namun, izin sipb pt membangun sarana bangsa telah berakhir dan tidak diperpanjang.
“kalau mau mengajukan izin baru harus mulai dari awal, dan tentu harus sesuai dengan rtrw serta kajian teknis dan lingkungan,” kata asrul.
asrul juga menyebutkan, di kota bandar lampung hanya ada tiga lokasi tambang yang memiliki izin resmi: di daerah sukarame, budi wirya, dan satu lagi di lokasi way laga.
“selain tiga lokasi tersebut, aktivitas tambang lainnya dinyatakan ilegal dan sudah dalam proses penindakan hukum,” pungkasnya. (mel/abd)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung 15 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan