Imbau Sekolah Buat RKS Lebih Transparan

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 25 Apr 2025 - 20:34

Kadisdikbud Lampung Thomas Americo. --FOTO ANGGI RHAISA

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkap kasus penggunaan dana BOS tidak sesuai peruntukan. Terdapat 12 persen sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. Ini setelah KPK melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024.

Tak hanya itu. Dalam SPI Pendidikan itu juga ditemukan 17 persen sekolah masih melakukan pemerasan, potongan, atau pungutan terkait dana BOS. Ada 40 persen sekolah nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau proyek. Kemudian 47 persen sekolah masih melakukan penggelumbungan biaya penggunaan dana lainnya. Terkait pelanggaran lain-lainnya masih terjadi pada 42 persen sekolah.

Sementara terkait dugaan temuan gratifikasi masih ditemukan 30 persen guru atau dosen dan 18 persen kepala sekolah atau rektor masih menganggap pemberian hadiah dari siswa atau wali murid adalah sesuatu hal yang wajar diterima. KPK juga menyebut, 60 persen sekolah juga ditemukan bahwa orang tua terbiasa memberikan bingkisan hadiah pada guru pada saat hari raya atau kenaikan kelas. (gie/jen/c1)

imbau sekolah buat rks lebih transparan                             cegah penyalahgunaan dana bos
bandarlampung - dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lampung menyatakan telah melakukan beberapa langkah untuk mencegah penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (bos). hal ini diungkapkan kepala disdikbud lampung thomas americo. 
’’disdikbud lampung terus berupaya mencegah penyalahgunaan dana bos di sekolah-sekolah, terutama tingkat sma/smk sederajat,’’ kata thomas.
thomas mengimbau sekolah-sekolah untuk membuat rencana kerja sekolah (rks) lebih transparan, standar operasional prosedur (sop) harus dijalankan, dan report harus dijalankan agar betul-betul anggaran itu digunakan sesuai peruntukannya. kami juga terus evaluasi untuk perbaikan dalam penggunaan dana bos. termasuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di provinsi lampung khusus jenjang sma/smk sederajat," ujarnya. 
 
thomas mengatakan, setiap sekolah memiliki web dan sarana yang lainnya sebagai media informasi agar anggaran yang digunakan lebih transparan. ’’bahkan, pendidikan antikorupsi di provinsi lampung juga menjadi muatan lokal. semua ini antisipasi pencegahan korupsi di provinsi lampung," ungkapnya.
 
disdikbud lampung, kata thomas, juga telah menyusun petunjuk teknis (juknis) sistem penerimaan murid baru (spmb) tahun ajaran 2025/2026. ’’spmb ta 2025/2026 akan diadakan tes kemampuan akademik sebagai tes tambahan untuk jalur prestasi. jadi tidak hanya mengandalkan nilai rapor. sebab, nilai rapor terkadang tidak linier dengan kemampuan kompetensi sesungguhnya. kami juga telah meminta sekolah atau tim menyiapkan bahan tes,’’ katanya. 
 
dalam tes, kata thomas, nanti diadakan secara online dan offline. ’’jadi bisa terbuka ukuran pelajar dari semua sekolah yang ada di indonesia,’’ ujarnya.
 
jika juknis spmb ta 2025/2026 sudah ditandatangani gubernur lampung, kata thomas, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi dan membuat tutorial guna mempermudah siswa maupun orang tua. ’’guna meminimalisasi adanya kecurangan, kita akan membentuk tim yang akan mengevaluasi dan monitoring di lapangan sehingga tidak terjadi polemik di tengah masyarakat,’’ tegasnya.
 
 
sebelumnya diberitakan, kpk mengungkap kasus penggunaan dana bos tidak sesuai peruntukan. terdapat 12 persen sekolah yang menggunakan dana bos tidak sesuai peruntukannya. ini setelah kpk melakukan survei penilaian integritas (spi) pendidikan 2024.
 
tak hanya itu. dalam spi pendidikan itu juga ditemukan 17 persen sekolah masih melakukan pemerasan, potongan, atau pungutan terkait dana bos. ada 40 persen sekolah nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau proyek. kemudian 47 persen sekolah masih melakukan penggelumbungan biaya penggunaan dana lainnya. terkait pelanggaran lain-lainnya masih terjadi pada 42 persen sekolah.
 
sementara terkait dugaan temuan gratifikasi masih ditemukan 30 persen guru atau dosen dan 18 persen kepala sekolah atau rektor masih menganggap pemberian hadiah dari siswa atau wali murid adalah sesuatu hal yang wajar diterima. kpk juga menyebut, 60 persen sekolah juga ditemukan bahwa orang tua terbiasa memberikan bingkisan hadiah pada guru pada saat hari raya atau kenaikan kelas. (gie/jen/c1)