Pendidikan, Pemimpin, dan Kemajuan Bangsa

pendidikan, pemimpin, dan kemajuan bangsa oleh: warsono* hampir semua orang sepakat bahwa kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi kualitas pendidikannya. bahkan, nelson mandela mengatakan untuk menghancurkan suatu bangsa, cukup dengan merusak sistem pendidikannya. dua pernyataan tersebut menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran pendidikan terhadap eksistensi suatu bangsa.    salah satu indikator kemajuan bangsa juga diukur dari indeks pembangunan manusia (ipm), yang salah satu komponennya adalah pendidikan, di samping ekonomi dan kesehatan.  baca juga:wali murid sambut baik se gubernur mirza komponen pendidikan diukur dari lama bersekolah yang menggambarkan kompetensi sumber daya manusia.  makin lama rata-rata sekolah warga negara, mereka akan memiliki kompetensi yang lebih baik untuk  modal bekerja. saat ini kemajuan bangsa lebih ditentukan oleh kualitas sdm daripada kepemilikan sumber daya alam. bahkan, pandangan lain menyatakan bahwa karakter menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas sdm. dari sini jelas bahwa berbicara tentang kualitas sdm tidak bisa dilepaskan dari pendidikan.     sebagai upaya memajukan bangsa, pemerintah telah mengambil kebijakan  pemerataan pendidikan yang bisa diakses semua anak bangsa dan peningkatan mutu pendidikan di semua level. dengan pemerataan pendidikan, diharapkan tidak lagi ada warga negara indonesia yang tidak mengenyam pendidikan.  bahkan, dalam rangka pemerataan pendidikan, pemerintah juga telah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri sampai ke jenjang smp, bahkan di beberapa daerah pembebasan biaya pendidikan tersebut sudah sampai ke level sma. dengan pembebasan biaya pendidikan, diharapkan tidak lagi ada alasan bagi orang tua tidak menyekolahkan anaknya. upaya peningkatan mutu pendidikan juga terus dilakukan dengan menetapkan standar mutu, perubahan kurikulum, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan sertifikasi. meski demikian, kondisi indonesia juga masih berada pada kategori negara berkembang.  bahkan, skor pisa murid indonesia juga belum beranjak di peringkat ke-68 dari 81 negara. di sisi lain, karakter bangsa yang menjadi unsur penting dari kualitas sdm juga belum baik, yang ditandai dengan perilaku korup, berpikir diagonalistik, serta sikap tidak disiplin. tiga aktor bagi kemajuan bangsa ada tiga kelompok peran yang  memengaruhi kemajuan bangsa, yaitu sebagai pemimpin, sebagai warga negara yang produktif, dan warga negara yang cerdas dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. ketiganya memiliki peran yang berbeda, tetapi saling mendukung demi kemajuan bangsa. warga negara yang produktif akan memberikan kontribusi melalui kemampuannya untuk melakukan kerja yang kreatif dan inovatif. mereka adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing. misalnya, para insinyur dan pengusaha.  dengan demikian, mereka  mampu melakukan produksi (bekerja) yang hasilnya melebihi kebutuhannya sendiri sehingga manjadi pembayar pajak yang dibutuhkan untuk pembangunan.  selain itu, mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga  menjadi penggerak ekonomi dan  mengurangi pengangguran.   jiwa kewirausahaan, selain bisa diajarkan di lingkungan keluarga, juga bisa dibentuk dengan menanamkan jiwa kewirausahaan saat menempuh pendidikan. sejak 2013, pendidikan kewirausahaan telah dimasukkan ke kerikulum pendidikan nasional.  dengan cara itu, setelah lulus, mereka diharapkan bisa membuka wirausaha secara mandiri maupun secara kelompok, tidak hanya bergantung kepada pada satu cara hidup, yaitu dengan menjadi pegawai negeri atau buruh industri.  selain itu, warga negara harus dididik agar menjadi warga yang cerdas dalam berkehidupan, seperti yang tercantum dalam pembukaan uud 1945.  apa yang dimaksud mencerdaskan kehidupan bangsa tentu bukan semata-mata mereka mengenyam pendidikan sekolah sampai universitas atau bahkan doktor. tetapi, lebih kepada kesadaran menjadi warga negara yang paham akan kondisi negara dan bangsanya serta tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya.  warga negara yang seperti itu sebenarnya sudah menjadi tujuan dari pendidikan.  hal tersebut bisa kita lihat dalam uu sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menghasilkan insan yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yme, berakhlak mulia, mandiri, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. penekanan kepada warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab mengindikasikan bahwa warga negara harus memiliki tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan negara dengan ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan.  beberapa bentuk partisipasi tersebut adalah memilih pemimpin melalui pemilu dan ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran dalam perumusan kebijakan.  dalam demokrasi, perbedaan pendapat, gagasan, maupun konsep memang tidak dilarang, tetapi harus disertai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan. demokrasi harus dilandasi etika dan kejujuran untuk mewujudkan tujuan bersama.  dengan demikian, jika ada perbedaan pendapat, harus dicari titik temunya, tidak dengan memaksakan kehendak. jika ada perbedan gagasan, harus dicari mana yang lebih baik  melalui dialog, tidak dengan cara saling menyalahkan.   para pendiri negara dalam sidang bpupki telah memberikan contoh bagaimana berdemokrasi yang beretika. mereka berdebat secara keras dan tajam, saling beradu konsep dan argumentasi, tetapi tetap kritis, rasional, dan objektif dalam menyikapi perbedaan pendapat.  konsep dan gagasan mereka juga ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan. kepentingan bangsa dan negara mereka letakkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. keteladanan seperti yang dicontohkan para pendiri negara dalam adu gagasan dan penyampaiannya serta bagaimana  mereka menyikapi perbedaan pendapat saat ini mulai pudar dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita.  saat ini perbedaan pendapat sering dimaknai sebagai perlawanan yang harus disalahkan. cara berpikir diagonalistik yang melihat perbedaan sebagai suatu yang kontradiksi telah membudaya di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan elite.  hal itu dapat menjadi benih terjadinya konflik sosial maupun politik yang bisa mengancam persatuan bangsa. warga negara yang tidak memahami demokrasi secara hakiki akan menjadi masalah dan dapat menghambat proses demokrasi itu sendiri, yang pada gilirannya bisa menghambat kemajauan bangsa.  oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi penting dalam mewujudkan demokrasi yang baik dengan dilandasi etika dan kejujuran.  sebenarnya, dalam kurikulum pendidikan nasional, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (pkn) juga telah ada. namun, hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan.  pendidikan untuk pemimpin hal yang tidak kalah penting dalam kemajuan bangsa adalah pemimpin mulai dari pusat sampai daerah. dalam negara demokrasi, pemimpin dipilih dan diberi kewenangan untuk membuat kebijakan serta mengelola anggaran dan sumber daya manusia. seorang presiden memiliki kewenangan untuk mengelola apbn yang jumlahnya mencapai rp 3.600 triliun untuk mendukung kebijakannya. presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat para menteri dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.  oleh karena itu, untuk menjadi presiden atau pemimpin daerah, dibutuhkan pribadi yang cerdas, visioner, jujur, adil,  berani, serta memiliki nasionalisme yang kuat. mereka tidak lagi memikirkan diri sendiri, keluarga, kelompok, maupun golongannya.  tanggung jawab pemimpin hanyalah satu, yaitu membawa bangsa dan negara mencapai tujuan yang dicita-citakan. kepemimpinan seseorang tidak bisa diperoleh melalui warisan, tetapi harus dipelajari melalui pendidikan dan pengalaman. memang ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan oleh zaman.  namun, itu bukan berarti bahwa setiap zaman  melahirkan pemimpin, melainkan setiap zaman membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan yang ada dan membuat kebijakan yang mengarah pada terwujudnya tujuan negara.  dalam rangka melahirkan pemimpin, saat ini belum ada sekolah yang secara khusus dimaksudkan untuk mendidik calon pemimpin, seperti yang ada di akademi militer, yang memang terbukti mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang tegas dan berani.  namun, tentu bukan itu yang dimaksudkan. sebab, yang dibutuhkan adalah pemimpin sipil. di kalangan sipil telah ada institut pemerintahan dalam negeri (ipdn), tetapi lebih  dimaksudkan untuk menghasilkan  kader pemerintahan yang profesional (birokrat yang andal). jika ada sekolah yang menyiapkan calon pemimpin, tentu akan tersedia  banyak calon pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan manajerial, cerdas, visioner, berintegritas (berani dan bertanggung jawab), serta memiliki moralitas (kejujuran) dan nasionalisme yang kuat yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.  dengan demikian, partai politik dapat menyediakan calon  pemimpin terbaik untuk dipilih rakyat sehingga proses demokrasi akan melahirkan pemimpin yang terbaik yang diharapkan mampu membawa kemajuan bangsa. (*)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•