DPRD Pringsewu Minta Pemkab Antisipasi Kenaikan Harga Bapok

PRINGSEWU - DPRD Pringsewu meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) mengambil langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.
“Jangan sampai masyarakat bergejolak saat mengeluhkan bahan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan,” harap Anggota DPRD Pringsewu Sudiyono. Wakil rakyat ini mengajak  menghilangkan tradisi saat bahan pokok mengalami kenaikan di pasar, baru pemerintah daerah melalui dinas terkait bergerak.
“Meskipun pasar murah dilakukan atau digelar di Pringsewu, tapi kami meminta untuk terus di pantau harga di pasaran. Jangan sudah naik baru turun lapangan,” ajaknya. Sudiono meminta  hasil pengawasan di setiap digelarnya pasar murah.
Dimana pemerintah daerah untuk melakukan penambahan kuota bahan pokok kebutuhan pangan yang di butuhkan masyarakat. “ Selain itu harus dijalankan secara profesional sehingga dapat diharapkan sesuai tepat sasaran,” harapnya.
Hal yang sama dikatakan anggota DPRD Pringsewu Homsi Wastobir. Dimana pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri
“Setiap menjelang Ramadhan, permintaan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan telur meningkat. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menaikkan harga secara tidak wajar.,” ungkapnya.
“Pemerintah daerah harus melakukan pemantauan lebih ketat di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan,” terangnya. Lanjut Homsi bila diperlukan, koordinasi dengan pihak terkait bisa dilakukan untuk menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhannya.
“Saya mengingatkan para pedagang agar tidak melakukan penimbunan barang yang bisa menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga,” tegasnya.
Sementara itu terkait pasar murah, Kadis Ketahanan Pangan Hendrid pihaknya siap melakukan penambahan titik lokasinya. Namun hal ini bila anggarannya memungkinkan.”Penambahan titik kita lakukan jika anggarannya tersedia, saat ini tahun 2025 kita rencanakan di Sembilan titik ,” jelasnya.(sag/nca)