Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda Tegaskan Pentingnya Kedisiplinan Dalam WFA

JAMBI – Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda memerintahkan seluruh jajaran Bawaslu untuk mematuhi aturan pemerintah terkait work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja, yang diterapkan untuk menyesuaikan kebijakan efisiensi pemerintah. Namun, ia menegaskan meskipun bekerja fleksibel, kantor Bawaslu tidak boleh kosong.
’’Walaupun bekerja dari mana saja, kantor Bawaslu harus tetap ada jajaran staf dan pimpinan di kantor. Harus ada yang siaga,” ujar Herwyn saat menutup kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Pengawas Pemilu Ad Hoc pada Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Jambi, Selasa (25/2) malam.

Herwyn menjelaskan, seluruh jajaran Bawaslu harus selalu siap siaga di kantor, sebagai antisipasi jika masyarakat membutuhkan informasi terkait data hasil pengawasan pemilu atau pemilihan. Data tersebut, menurutnya, sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan akademisi untuk penelitian serta kajian.

“Kami ingin memastikan bahwa jajaran yang siaga di kantor bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, secara internal kami terus memperkuat kapasitas, melakukan pendidikan pemilih, serta kajian kepemiluan dan pengawasan pemilu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilu yang akan datang,” tambah Herwyn.

Dia juga mengingatkan, jika tidak ada orang yang siaga di kantor, bisa menimbulkan masalah. Hal ini harus dihindari untuk menjaga eksistensi Bawaslu, meskipun tidak ada tahapan pemilu. Bawaslu harus terus bekerja dengan melaksanakan berbagai kegiatan penguatan kapasitas dan kajian.

“Ini yang harus dihindari. Tunjukkan eksistensi Bawaslu walaupun tidak ada tahapan, tetap melakukan kerja dengan berbagai kegiatan penguatan kapasitas dan kajian,” terangnya.

Sebagai informasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu telah melakukan kajian terkait Pemilu dan Pemilihan 2024, yang dibagi dalam lima kluster. Kluster pertama adalah evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Kedua, proyeksi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024.

Selanjutnya, ketiga, kajian perspektif manajemen risiko Pemilu Serentak 2024. Keempat, manajemen risiko Pemilihan Serentak 2024. Dan kelima, persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan telah berhasil mengefisiensikan anggaran mereka untuk tahun 2025 hingga 20 hingga 40 persen. Penghematan anggaran tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).
Rapat ini membahas tentang efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa anggaran KPU semula sebesar Rp3.062.311.327.000, setelah dilakukan efisiensi, mengalami pengurangan sebesar Rp843.200.000.000 atau setara dengan 27,53 persen. Dengan demikian, anggaran KPU untuk tahun 2025 menjadi Rp2.219.111.327.000.
“Efisiensi anggaran ini menyasar program dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Namun, belanja operasional pegawai tidak menjadi sasaran efisiensi,” kata Afifuddin.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa Bawaslu RI juga melakukan efisiensi anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar 39,5 persen.
“Anggaran Bawaslu untuk tahun 2025 awalnya sebesar Rp2.416.945.124.000, setelah efisiensi, terjadi pengurangan sebesar Rp955.000.000.000, sehingga anggaran Bawaslu yang disetujui untuk 2025 menjadi Rp1.461.945.124.000,” terang Bagja.
Bagja juga menambahkan bahwa belanja barang menjadi pos anggaran yang paling banyak diefisienkan, dengan pengurangan mencapai 61,2 persen.
Kedua lembaga ini menegaskan komitmen mereka untuk tetap mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pengawasan yang berkualitas, meskipun dengan anggaran yang lebih efisien.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp900 miliar dari total anggaran yang semula sebesar Rp3 triliun. Alhasil, saat ini anggaran KPU untuk tahun 2025 menjadi Rp2,1 triliun.
Langkah ini dilakukan untuk memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
“Efisiensi anggaran ini berlaku untuk seluruh satuan kerja, termasuk KPU daerah,” ujar Afifuddin saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Senin.
Afifuddin menjelaskan bahwa dalam upaya efisiensi ini, banyak kegiatan KPU yang kini dilakukan di kantor, untuk mengurangi pengeluaran operasional.
Meski ada pengurangan anggaran, Afifuddin memastikan bahwa kegiatan Pilkada yang masih berlangsung saat ini tidak akan terganggu. “Kami berupaya agar seluruh kegiatan tetap efisien dan kami pastikan tidak ada gangguan dalam proses pelaksanaan Pilkada, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegas Afifuddin.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, juga menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan nonoperasional di seluruh kementerian dan lembaga, sesuai dengan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mengganggu belanja pegawai maupun bantuan sosial, yang tetap diprioritaskan.
Sebelumnya, Pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar Rp17,9 triliun memicu polemik, terutama di tengah upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Kebijakan ini diambil sebagai dampak dari alokasi dana besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang meskipun penting, berisiko mengorbankan sektor strategis lainnya, termasuk transportasi.
Djoko Setijowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat, menegaskan bahwa program MBG harus dijalankan dengan selektif agar tidak mengganggu layanan publik dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran hingga Rp 306 triliun, dengan Rp 256 triliun berasal dari kementerian/lembaga dan Rp 50 triliun dari transfer ke daerah,” ujar Djoko pada Minggu.
Djoko menjelaskan, salah satu sektor yang paling terdampak adalah Kementerian Perhubungan, yang anggarannya dipangkas signifikan dari Rp 31,5 triliun menjadi Rp 5,7 triliun. Dampaknya, pegawai honorer di sektor transportasi harus dirumahkan sementara, dan seluruh subsidi transportasi dihapus.
 “Dampak lainnya adalah ancaman lumpuhnya layanan transportasi umum,” tambahnya.
Rencana penghentian subsidi transportasi sempat diumumkan berlaku mulai 1 Februari 2025, namun akhirnya dibatalkan. Meski demikian, pemangkasan anggaran tetap memberikan dampak besar pada sektor transportasi, termasuk subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api.
Tidak hanya sektor transportasi, anggaran infrastruktur juga terpangkas drastis. Kementerian PUPR kini hanya mendapatkan Rp 29,6 triliun, jauh lebih rendah dari sebelumnya yang mencapai Rp 110,9 triliun. Penurunan ini berpotensi menghambat pembangunan jalan dan penanganan bencana. (bwl/c1/abd)