PDIP Lampung Minta Kader Ikuti Instruksi DPP

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 21 Feb 2025 - 23:15

Radar Lampung Baca Koran--

3. Tiga Pilar Partai dilarang memberikan statement/ tanggapan secara orang per orang tanpa ada arahan dari Ibu Ketua Umum.

Diketahui, pasca Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK, DPP PDIP langsung menginstruksikan seluruh kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk tidak ikut pelatihan atau retret yang digelar di Magelang.

Instruksikan ini tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, 20 Februari 2025.

Dalam surat tersebut disampaikan, mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, (20/2/2025). Khusunya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak.

Baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDIP

Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025.

Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Selain parosil, PDIP mengusung Ardito Wijaya-I Komang Koheri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah pada Pilkada serentak 2024.

Kendati hanya mendapat dukungan dari PDIP sebagai bekal mendaftar pada KPU Lampung Tengah, Kamis, 29 Agustus 2024, nyatanya pasangan Ardito Wijaya-I Komang Koheri sukses memenangkan Pilkada 2024.

Menanggapi surat imbauan yang dikeluarkan DPP PDIP tentang instruksi tidak mengikuti retret, Ardito mengaku tidak ada surat terkait hal itu yang tertuju pada dirinya. "Nggak ada surat apa-apa ke saya mas," jawab Ardito via WhatsApp kepada Radar Lampung, Jumat pagi, 21 Februari 2025.

Tak ayal, ia pun mengaku tidak mengetahui prihal imbauan dari Megawati tersebut.

"Saya baru tahu surat ini," aku Ardito dengan menyertakan emoji telapak tangan dua menempel yang mengekspresikan sikap sopan santun.

pdip lampung minta kader ikuti instruksi dpp                            bandarlampung – menyusul instruksi langsung dari ketua umum pdi perjuangan (pdip) megawati soekarnoputri, dpd pdip lampung meminta kader yang menjabat sebagai kepala daerah agar mengikuti instruksi tersebut.
sekretaris dpd pdip lampung sutono meminta seluruh dpc pdip kabupaten/kota bersiaga. ’’kader sudah tahu semua, kita pantau pergerakannya gimana. itu semua kader harus patuh. semua badan partai juga sudah siaga menunggu perintah selanjutnya," kata dia.
sutono juga mengimbau para kepala daerah sekaligus kader yang baru dilantik agar menunda keberangkatan retret ke akmil magelang. 
baca juga:91 merek kosmetik mengandung bahan berbahaya
’’instruksi dari ketua umum enggak ada yang bisa menolak. semua harus tegak lurus pada keputusan partai. kita lagi pantau karena posisinya kader sedang berjalan menuju magelang," ujarnya.
sutono menjelaskan instruksi ini menjadi wajib bagi para kader pdip. namun bagi para kepala daerah nonkader tapi diusung juga oleh partai banteng, maka harus menghormati keputusan dari partai lain.
’’kalau kepala daerah nonkader, ada pertimbangan karena diusung oleh partai lain juga. kita menghormati kebijakan partai lain. yang ini diperintahkan utamanya adalah kader," tegasnya.
sutono juga menegaskan kepada kader pdi perjuangan agar selalu mengaktifkan handphone mereka sesuai dengan instruksi ketua umum.
’’salah satu instruksi juga untuk aktifkan handphone menunggu instruksi lanjutan," tegasnya.
menurutnya, seluruh kepala daerah pdip sudah diperingatkan untuk mengikuti instruksi dari dpp. ’’kami sudah panggil ajudannya. rata-rata kepala daerah ini ya kan pengurus partai juga, kalau setiap ada instruksi harus dilakukan secara langsung atau melalui sekretariat," katanya.
sementara, bupati lampung barat parosil mabsus sampai saat ini belum merespons terkait penundaan keberangkatannya ke magelang untuk mengikuti agenda retret kepala daerah.
selanjutnya pada surat edaran tersebut juga diinstuksikan kepada ketua, sekretaris, dan bendahara dpd serta ketua, sekretaris, dan bendahara dpc pdi perjuangan seluruh indonesia sebagai berikut:
1. tetap menjaga soliditas partai dengan mengedepankan persatuan dan kesetiaan terhadap garis perjuangan serta keputusan partai.
2. seluruh aktivitas dan operasional dpp partai di bawah kendali langsung ibu ketua umum.
3. tiga pilar partai dilarang memberikan statement/ tanggapan secara orang per orang tanpa ada arahan dari ibu ketua umum.
diketahui, pasca sekretaris jenderal dpp pdip hasto kristiyanto ditahan oleh kpk, dpp pdip langsung menginstruksikan seluruh kepala daerah yang diusung oleh pdip untuk tidak ikut pelatihan atau retret yang digelar di magelang.
instruksikan ini tertuang dalam surat nomor 7294/in/dpp/ii/2025 yang ditandatangani langsung oleh ketua umum pdip megawati soekarnoputri, 20 februari 2025.
dalam surat tersebut disampaikan, mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, kamis, (20/2/2025). khusunya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap sekretaris jenderal dpp pdi perjuangan bapak hasto kristiyanto di komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri.
mengingat pasal 28 ayat 1 ad-art pdip, bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak.
baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada dibawah kendali ibu ketua umum pdip 
selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah pdip sebagai berikut:
1. kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di magelang pada tanggal 21 - 28 februari 2025.
sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum. 
2. tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
selain parosil, pdip mengusung ardito wijaya-i komang koheri sebagai bupati dan wakil bupati lampung tengah pada pilkada serentak 2024.
kendati hanya mendapat dukungan dari pdip sebagai bekal mendaftar pada kpu lampung tengah, kamis, 29 agustus 2024, nyatanya pasangan ardito wijaya-i komang koheri sukses memenangkan pilkada 2024.
menanggapi surat imbauan yang dikeluarkan dpp pdip tentang instruksi tidak mengikuti retret, ardito mengaku tidak ada surat terkait hal itu yang tertuju pada dirinya. "nggak ada surat apa-apa ke saya mas," jawab ardito via whatsapp kepada radar lampung, jumat pagi, 21 februari 2025.
tak ayal, ia pun mengaku tidak mengetahui prihal imbauan dari megawati tersebut.
"saya baru tahu surat ini," aku ardito dengan menyertakan emoji telapak tangan dua menempel yang mengekspresikan sikap sopan santun.
ditanya apakah ardito untuk saat ini tetap menjalani agenda retret, dirinya belum menjawab secara gamblang.
hanya saja yang pasti, pria yang akrab disapa mas dito tersebut telah berada di magelang. "belum mulai mas. tapi saya sudah di magelang," ungkap ardito.
sebagaimana diketahui, dalam surat edaran terbarunya, megawati menegaskan bahwa sesuai dengan pasal 28 ayat 1 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) pdip, dirinya memiliki wewenang penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. 
hal itu mencakup seluruh aspek internal maupun eksternal partai, termasuk eksistensi, program, dan kinerja pdip.
ya, megawati meminta kepada ketua, sekretaris, dan bendahara dewan pimpinan daerah (dpd) serta ketua, sekretaris, dan bendahara dewan pimpinan cabang (dpc) di seluruh indonesia untuk tetap menjaga soliditas partai dengan mengedepankan persatuan dan kesetiaan terhadap garis perjuangan serta keputusan partai.
kedua, ia menegaskan seluruh aktivitas dan operasional dpp partai di bawah kendali langsung ketua umum. 
terpisah, wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto buka suara soal total kehadiran kepala daerah yang mengikuti retreat di akademi militer, magelang, jawa tengah.
bima belum bisa berkomentar banyak soal sejumlah kepala daerah dari pdip yang menyatakan tak ikut kegiatan retreat besutan presiden prabowo subianto.
berdasarkan data sementara, kegiatan pembekalan itu akan diikuti 503 pasang kepala daerah dari hasil pilkada serentak 2024 akan berlangsung 21-28 februari 2025.
untuk itu, kemendagri masih terus memantau daftar kehadiran para kepala daerah yang dijadwalkan akan berkumpul di akmil magelang pada 15.00 wib.
“mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00, maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” kata bima dikutip, jumat 21 februari 2025. 
bima menyatakan, kemendagri juga akan menyatakan sikap usai berkomunikasi dengan akmil magelang dan lembaga ketahanan nasional (lemhanas). hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan retreat jika ada kepala daerah yang batal mengikuti pembekalan.
“nah setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari kemendagri, akmil dan lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” kata dia.
bima juga enggan berkomentar soal surat instruksi ketua umum pdip megawati soekarnoputri yang memerintahkan seluruh kepala daerah pdip untuk menunda dan membatalkan perjalanan ke akmil magelang.
“sekarang kan belum ada datanya belum ada yang datang disini. nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi,” ujar dia.
megawati mengeluarkan instruksi dalam surat bernomor 7294/in/dpp/ii/2025. surat tersebut dikeluarkan, usai komisi pemberantasan korupsi (kpk) melakukan penahanan terhadap sekretaris jenderal atau sekjen pdip hasto kristiyanto yang menjadi tersangka pada dua kasus korupsi.
“mencermati dinamika politik nasional, kamis 20 februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap sekretaris jenderal dpp pdi perjuangan hasto kristiyanto di komisi pemberantasan korupsi,” bunyi surat instruksi yang diterbitkan megawati. (tim/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 22 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan