Efisiensi Anggaran, Pemerintah Tetapkan Jam Kerja Baru ASN pada 2025

TANGGAMUS – Efisiensi anggaran yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto tidak hanya berdampak pada belanja operasional kementerian/lembaga atau perjalanan dinas pejabat, tetapi juga memengaruhi jam kerja aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah telah resmi menetapkan regulasi terbaru terkait jam kerja ASN untuk tahun 2025, yang berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Peraturan ini berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Sebagai dampak dari efisiensi anggaran tersebut, ASN kini hanya bekerja tiga hari di kantor, sementara untuk hari-hari lainnya mereka akan menerapkan sistem work from anywhere (WFA).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudah Arifin mengatakan bahwa aturan baru terkait jam kerja ASN ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih modern dan efisien.

“Kami berharap dengan fleksibilitas kerja ini, pelayanan publik dapat lebih cepat dan optimal dengan penerapan digitalisasi yang semakin maju,” ujar Zudah.

Menanggapi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi lanjutan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Terkait jam kerja ASN, kami menunggu instruksi dari Kementerian PAN-RB yang mengeluarkan tata laksana termasuk pengaturan jam kerja ASN,” kata Kepala Bagian Organisasi Setdakab Tanggamus, Farida.

“Untuk saat ini, jam kerja masih mengikuti aturan yang lama. Kami juga akan segera melakukan koordinasi dengan Biro Ortala Setdaprov Lampung untuk informasi lebih lanjut,” tambah Farida. Diketahui Sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menerapkan skema Work From Anywhere (WFA).

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran operasional kantor, termasuk biaya listrik, air, perjalanan dinas, serta berbagai aspek biaya lainnya.

Namun, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa penerapan kebijakan WFA harus dilakukan dengan hati-hati.

Achmad menegaskan, jika kebijakan ini diterapkan tanpa perencanaan yang matang, yang didapat bukanlah efisiensi, melainkan ketimpangan dalam kinerja serta ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

 “Jika sistem WFA diterapkan tanpa perencanaan matang, bukan efisiensi yang didapat, melainkan ketimpangan dalam kinerja dan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap layanan pemerintah,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Selasa, 11 Februari 2025.

Achmad juga menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya operasional, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan publik.

Dalam hal ini, jika penerapan WFA justru menyebabkan penurunan produktivitas atau memperlambat proses birokrasi, maka anggaran yang dihemat dari sisi operasional kantor bisa jadi harus dialokasikan untuk mengatasi masalah yang muncul, seperti peningkatan pengaduan masyarakat atau biaya tambahan untuk mendukung ASN yang kesulitan bekerja dari rumah.