Potensi Pajak Rp160,6 T Bisa Menguap

potensi pajak rp160,6 t bisa menguap jika kebijakan iht tak tepat jakarta - ketua umum perkumpulan gabungan perserikatan pabrik rokok indonesia (gappri) henry najoan berpandangan polemik peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, khususnya pada bagian xxi pengamanan zat adiktif yang termuat dalam pasal 429-463, berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi indonesia. henry meminta pemerintah, dalam hal ini kementerian kesehatan (kemenkes), agar tidak memaksakan diimplementasikannya pp no. 28/2024 saat situasi geopolitik tak menentu. henry juga mengingatkan bahwa pp no. 28/2024 dinilai cacat hukum. pasalnya, proses penyusunannya tidak transparan dan minim pelibatan pelaku industri hasil tembakau (iht).   "hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam produk hukum yang dihasilkan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," kata henry najoan.   gappri menengarai, pemaksaan diimplementasikannya pp no. 28/2024 oleh kemenkes lebih mewakili agenda framework convention on tobacco control (fctc). gappri berharap agar presiden prabowo subianto yang berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja, tidak terganggu oleh agenda fctc.   kajian gappri menyatakan, pp no. 28/2024 memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, yakni mencapai rp182,2 triliun. dengan 1,22 juta pekerja di seluruh sektor terkait terdampak.   "larangan penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah, potensi kerugian mencapai rp84 triliun. pembatasan iklan berdampak ekonomi yang hilang mencapai rp41,8 triliun," ujar henry najoan.   henry najoan menegaskan, apabila ketiga aturan tersebut (kemasan polos, larangan penjualan, dan pembatasan iklan) diberlakukan, potensi pajak yang hilang diperkirakan mencapai rp160,6 triliun.   "selain itu, kemasan rokok polos berpotensi mendorong downtrading (peralihan konsumen ke produk rokok yang lebih murah) dan peralihan ke rokok ilegal 2-3 kali lebih cepat dari sebelumnya. permintaan produk legal juga diprediksi turun sebesar 42,09 persen," terang henry najoan.   gappri berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, agar tercipta kebijakan yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial.   pasalnya, iht merupakan sektor strategis nasional yang mempekerjakan sekitar 5,8 juta orang, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor. namun, sektor ini telah mengalami tekanan berat sejak diterbitkannya uu no. 17/2023 tentang kesehatan, serta aturan turunannya. (jpc/c1)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•