Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Berlanjut hingga 2029, Alokasi Anggaran Rp48,8 Triliun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hingga lima tahun ke depan, yaitu pada periode 2025–2029. AHY menjelaskan bahwa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan IKN dalam periode tersebut sekitar Rp48,8 triliun.

’’Terkait IKN, ini sudah dipastikan dilanjutkan dan beliau (Presiden Prabowo) juga sudah memastikan ada alokasi anggaran dengan besaran kurang lebih Rp48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029,” kata AHY kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2).

AHY menambahkan bahwa saat ini pembangunan Istana Garuda telah rampung, dan selanjutnya, pembangunan IKN akan fokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, seperti kompleks DPR dan kantor lembaga yudikatif.

“Fokus pembangunan IKN pada era Prabowo ini adalah untuk menyempurnakan dan melanjutkan kawasan legislatif dan yudikatif. Beberapa aspek perlu terus disempurnakan,” ungkap AHY.

Ia juga menyebutkan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda telah selesai dibangun, dan kini perhatian akan dialihkan ke pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan Rp43,4 triliun dalam realisasi belanja negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang tahun 2024.

“Senilai Rp 43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN. Ini adalah 97,3 persen dari total pagu Rp 44,5 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, dalam konferensi pers Realisasi APBN 2024, di kantor Kemenkeu, pada Senin 6 Januari 2024.

Adapun anggaran Rp 43,4 triliun tersebut dibelanjakan antara lain untuk pembangunan gedung di kawasan kompleks Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator dan Kementerian lain, serta gedung Otorita IKN.

Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk membangun Gedung rusun ASN, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

Lalu untuk pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan serta bandara di IKN. Terakhir, untuk menata dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, hingga upaya pengendalian banjir di sekitar IKN.

Suahasil menjelaskan belanja negara APBN untuk IKN ini sudah memberikan dampak pembangunan bagi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan ini kata dia menjadi yang tertinggi.

“Pada tahun 2022, ekonomi Kalimantan tumbuh 4,5%, 2023 naik 6,2%, di kumulatif kuartal III 2024 ini juga mencapai 6,2% walaupun harga komoditas batu bara, CPO dan harga komoditas lain yang berasal dari Kalimantan mengalami tekanan harga, tetapi ekonomi Kalimantan tetap terjaga,” jelasnya.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur menurun menjadi 5,14 persen pada 2024 dan lapangan kerja meningkat 129.000 pekerja menjadi 1,98 juta pekerja pada tahun 2024.

“Ini adalah bentuk dari APBN dan APBD yang bekerja sama membangun daerah,” pungkasnya.