Biro Hukum KPK Siap Hadiri Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 04 Feb 2025 - 23:19

Biro Hukum KPK memastikan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terkait status tersangka dalam kasus suap PAW DPR. -FOTO DISWAY -

biro hukum kpk siap hadiri sidang praperadilan hasto kristiyanto                            jakarta – biro hukum komisi pemberantasan korupsi (kpk) memastikan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto. 
hasto mengajukan praperadilan sebagai bentuk keberatan terhadap statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.
juru bicara kpk, tessa mahardhika, mengonfirmasi bahwa biro hukum kpk sudah mempersiapkan diri untuk hadir dalam sidang tersebut. “ya, biro hukum sudah mempersiapkan diri. insyaallah akan hadir di sidang peradilan saudara hk (hasto kristiyanto),” ujar tessa kepada wartawan di gedung merah putih kpk, selasa, 4 februari 2025.
tessa menambahkan bahwa kpk yakin proses penetapan hasto sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. “kami berkeyakinan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui prosedur yang benar, termasuk berdasarkan dua alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan,” jelasnya.
terkait kemungkinan kemenangan dalam praperadilan, tessa menyampaikan bahwa keputusan soal penahanan merupakan kewenangan penyidik, tergantung pada syarat formal dan material yang ada. 
“penahanan itu merupakan kewenangan penyidik, karena ada syarat formal dan material. saya tidak bisa berbicara atas nama penyidik,” ujar tessa.
hasto kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan di pengadilan negeri (pn) jakarta selatan, dengan sidang perdana yang seharusnya digelar pada 21 januari. namun, sidang tersebut ditunda karena kpk selaku pihak termohon tidak hadir. sidang selanjutnya dijadwalkan pada 5 februari 2025. sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) menjelaskan alasan belum melakukan penahanan terhadap sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto, yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, mengatakan bahwa ada dua syarat utama, yaitu syarat formil dan materiil, yang harus dipenuhi sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.
menurut asep, syarat formil untuk penahanan adalah ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan kepada tersangka, yang harus mencapai lima tahun atau lebih.
sementara itu, syarat materiil mencakup apakah tersangka berpotensi melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti.
“untuk hasto, hingga saat ini, dia datang secara kooperatif setiap kali dipanggil. tidak ada indikasi bahwa dia akan melarikan diri.
selain itu, hasto juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan,” ungkap asep, seperti dikutip pada rabu, 22 januari 2025.
lebih lanjut, asep juga menjelaskan bahwa alasan lain penahanan hasto ditunda adalah karena kpk masih membutuhkan kesaksian dan keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk memperdalam penyidikan.
dalam konteks perkara yang sedang ditangani, asep menambahkan bahwa penyidik kpk tidak hanya fokus pada daerah pemilihan (dapil) sumatera selatan 1 yang terkait dengan harun masiku (yang kini buron), tetapi juga sedang mendalami kasus di dapil 1 kalimantan barat yang melibatkan maria lestari.
“di sumatera selatan, yang terkait dengan harun masiku, kami sudah menemukan konstruksi yang mirip. di kalimantan barat, kami juga sedang mendalami persoalan yang melibatkan maria lestari dan alexsius akim,” tambah asep.
kpk telah menetapkan hasto kristiyanto bersama dengan advokat pdip, donny tri istiqomah, sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan mantan komisioner kpu wahyu setiawan.
suap tersebut diduga untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri periode 2019-2024, termasuk harun masiku yang kini menjadi buron.
selain itu, hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait kasus tersebut.
ia diduga membocorkan informasi mengenai operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan kpk terhadap harun masiku pada awal 2020, serta meminta harun untuk merendam handphone dan melarikan diri.
hasto juga diduga menginstruksikan anak buahnya, kusnadi, untuk menenggelamkan handphone milik harun agar tidak ditemukan oleh kpk.
bahkan, hasto dikabarkan mengumpulkan beberapa saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkait perkara ini.
hasto telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada senin, 13 januari 2025.
meskipun demikian, ia tidak langsung ditahan. dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami barang bukti, termasuk dokumen dan bukti elektronik yang telah disita, serta keterangan dari saksi-saksi lainnya.
sebagai bagian dari proses penyidikan, pada 7 januari 2025, tim penyidik kpk juga telah menggeledah dua rumah kediaman hasto yang terletak di kebagusan, jakarta selatan, dan di perumahan villa taman kartini, blok g3, nomor 18, margahayu, bekasi, jawa barat, dengan menyita sejumlah barang bukti termasuk surat dan catatan. (disway/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi HUT Rabu 5 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan