Alokasi Anggaran Tukin Dosen 2025 Hanya Rp2,5 T

JAKARTA - Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Aliansi Dosen Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Anggun Gunawan mengkritisi alokasi anggaran tunjangan kinerja (tukin) dosen yang hanya Rp2,5 triliun pada 2025. Pasalnya, anggaran itu hanya mampu meng-cover sekitar 33.957 dosen ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

"Kementerian mengatakan bahwasanya mereka hanya punya uang Rp2,5 triliun. Kalau kita hitung, itu hanya bisa meng-cover sekitar 30.000 dosen. Sementara keseluruhan dosen yang ada itu sekitar 80.000 Bapak-Ibu semuanya," ujarnya di kawasan Monas, Senin (3/2). 

 

Padahal, lanjut Anggun, yang diminta ialah pencairan anggaran tukin bagi seluruh dosen ASN. Sehingga tidak dilakukan perbedaan perlakuan sesama dosen yang ada. "Jadi, kami ingin Tukin for All, buat semuanya. Bukan hanya separo, bukan hanya sepertiga," tegasnya.

 

Anggun menilai, sejak awal sudah terlihat tidak adanya political will atau iktikad baik dari pemerintah untuk membayarkan seluruh tukin para dosen ASN. Hal itu terlihat dari pernyataan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang yang menyatakan bahwa dosen ASN bukanlah pegawai kementerian sehingga tidak berhak mendapatkan tukin.

 

Pihak kementerian pun tidak pernah mengajak untuk berunding terkait permasalahan ini. "Jadi sejak awal kami sudah merasakan ini tidak ada keberpihakan kementerian terhadap kami. Kemudian sampai detik ini kami tidak pernah diundang untuk berdiskusi ataupun juga beraudiensi dengan kementerian," terangnya.

 

Selain itu, sejatinya kementerian bisa membayarkan tukin kepada 80 ribu dosen ASN. Sebab, Kemendiktisaintek mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp57 triliun. Sementara anggaran untuk pembayaran tukin kepada 80 ribu dosen ASN hanya berkisar Rp8 triliun. 

 

"Dan yang kami butuhkan itu hanya sekitar Rp8 triliun. Jadi menurut kami kenapa tidak diambilkan saja dari anggaran yang sudah ada," ucapnya.

 

"Dan kami melihat banyak program-program yang sudah diinisiasi oleh Kementerian itu tidak relate dengan posisi kementerian ini sendiri gitu. Tidak cocok program-programnya. Sehingga menurut kami kenapa tidak dialihkan saja kepada tukin dosen yang merupakan penggerak atau lokomotif utama dalam pendidikan tinggi di Indonesia," sambungnya. (jpc/c1)