Pj. Bupati Pringsewu Hormati Proses Hukum Perkara LPTQ, dan Warning ASN Bekerja Profesional

Reporter: Agus Suwignyo |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:41

AMANKAN SEJUMLAH BB: Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pringsewu mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggeledahan yang di lakukan di Dua tempat berbeda usai penetapan ketua LPTQ Pringsewu HI (Heri Iswahyudi) sebagai tersangka, Kamis (30/1). – IST -FOTO IST -

Penetapan Heri sebagai tersangka, sambung Wisnu, setelah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. ’’Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan didukung dengan alat bukti yang sah, penyidik meningkatkan status saksi HI menjadi tersangka,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini sebagaimana Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: Tap-01/L.8.20/Fd.2/01/2025 tanggal 30 Januari 2025, serta diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/L.8.20/Fd.2/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 dengan pasal sangkaan yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seperti diketahui, pada Senin (2/12), Kejari Pringsewu juga telah menetapkan R dan TP sebagai tersangka dengan Surat penetapan Tersangka Nomor: 02/1.8.20/Fd.2/12/2024 tanggal 02 Desember 2024. Sementara TP adalah Bendahara LPTQ masa bakti 2020-2025 berdasar Surat Penetapan Tersangka Nomor: 01/L.8.20/Fd.2/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.

“Yang jelas berdasarkan data dan dokumen yang kami miliki bahwa tersangka R selaku sekretaris LPTQ masa bakti 2020-2025 sedangkan untuk tersangka TP adalah bendahara LPTQ masa bakti 2020-2020,” terangnya.

“Jadi, perlu kami jelaskan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik bahwa dalam pengelolaan dana hibah ditemukan indikasi markup terhadap harga. Kemudian adanya kegiatan fiktif seperti itu jadi sementara itu yang kami temukan,” ucap R. Wisnu Bagus Wicaksono.

Terkait kerugian Negara yang di timbulkan lanjut Kajari mencapai Rp 500 jutaan, lanjut Wisnu Bagus, Berdasarkan hasil audit independen yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 584.464.163,-.

“Atas perbuatan para tersangka, Penyidik menerapkan pasal sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, “terang Kepala Kejari Pringsewu, R. Wisnu Bagus Wicaksono, SH., M. Hum.

Sementara, Sekda Pringsewu, Heri Iswahyudi setelah dirinya ditetapakan tersangka oleh kejari pringsewu mengaku penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah LPTQ yang panjang diduga motif balas dendam.

’’Ini merupakan penantian Panjang, di tahun 2023 lalu di incar oleh pak Ade Hendrawan sebagai Kajari Pringsewu Lama untuk jadi tersangka di kasus mafia Pupuk yang sekarang kasus sudah di Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kita tahu lah siapa orang ini. Kalau yang sekarang kasus penggunaan dana hibah LPTQ . Jadi, ini masih ada terkait mafia pupuk tahun 2023 dari situlah background-nya,” singkatnya. (sag/c1/abd)

pj. bupati pringsewu hormati proses hukum perkara lptq, dan warning asn bekerja profesional                            pringsewu – pemerintah kabupaten pringsewu mengambil langkah strategis dengan menunjuk ir. andi purwanto, s.t., m.t. sebagai pelaksana harian sekretaris kabupaten (plh. sekkab) pringsewu. 
langkah ini diambil setelah penetapan heri iswahyudi sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah lembaga pengembangan tilawatil quran (lptq) 2022. 
terkait penetapan sekkab sebagai tersangka, pj. bupati pringsewu dr. marindo kurniawan menegaskan bahwa pemerintah kabupaten pringsewu menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 
“pemerintah daerah akan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum (aph),” ujar marindo kurniawan.
keputusan penunjukan plt sekdakab dilakukan dalam rapat khusus tim penilai kinerja yang digelar oleh penjabat (pj.) bupati pringsewu, dr. marindo kurniawan, st., mm. selain penunjukan ir. andi purwanto, rapat juga menghasilkan dua poin penting lainnya.
rapat tersebut melibatkan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten ekonomi dan pembangunan, asisten administrasi dan umum, inspektur kabupaten pringsewu, serta kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
di tengah situasi ini, pj. bupati juga mengimbau seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu untuk tetap bekerja secara profesional dan fokus pada tugas serta tanggung jawabnya. 
“kami mengingatkan seluruh asn untuk tetap fokus pada pelayanan publik dan pembangunan daerah, jangan sampai kinerja kita terganggu oleh situasi yang ada,” tambahnya.
penunjukan ir. andi purwanto sebagai plh sekretaris daerah juga merupakan langkah untuk menjaga kelancaran administrasi dan pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan dalam perpres no. 3 tahun 2018, pasal 4 huruf a. 
pj. bupati marindo kurniawan menegaskan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
“kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” pungkasnya. sebelumnya, kejaksaan negeri (kejari) pringsewu menetapkan tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap heri iswahyudi selaku ketua lptq kabupaten pringsewu 2022.
heri yang juga menjabat sekretaris kabupaten (sekkab) pringsewu sekaligus ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) yang merupakan penerima dana hibah lptq tahun 2022 itu ditetapkan tersangka atas dugaan penyimpangan dana hibah lptq (lembaga pengembangan tilawatil quran) kabupaten pringsewu 2022. penyidik menemukan adanya peran aktif dalam kapasitas jabatannya.
kepala kejari pringsewu r. wisnu bagus wicaksono, s.h., m.hum. didampingi kasi intelijen i kadek dwi ariatmaja menjelaskan penyidik kejari melakukan pemeriksaan terhadap heri iswahyudi pada kamis (30/1) yang dimulai sekitar pukul 09.30 wib.
’’setelah pemeriksaan, penyidik melakukan ekspose perkara dan menemukan adanya peran aktif saksi hi (heri iswahyudi) dalam kapasitas jabatannya tersebut di atas yang diduga telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.,” beber wisnu.
penetapan heri sebagai tersangka, sambung wisnu, setelah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. ’’berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan didukung dengan alat bukti yang sah, penyidik meningkatkan status saksi hi menjadi tersangka,” tegasnya.
menurutnya, hal ini sebagaimana surat perintah penetapan tersangka nomor: tap-01/l.8.20/fd.2/01/2025 tanggal 30 januari 2025, serta diterbitkan surat perintah penyidikan nomor: print-01/l.8.20/fd.2/01/2025 tanggal 30 januari 2025 dengan pasal sangkaan yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
seperti diketahui, pada senin (2/12), kejari pringsewu juga telah menetapkan r dan tp sebagai tersangka dengan surat penetapan tersangka nomor: 02/1.8.20/fd.2/12/2024 tanggal 02 desember 2024. sementara tp adalah bendahara lptq masa bakti 2020-2025 berdasar surat penetapan tersangka nomor: 01/l.8.20/fd.2/12/2024 tanggal 2 desember 2024. 
“yang jelas berdasarkan data dan dokumen yang kami miliki bahwa tersangka r selaku sekretaris lptq masa bakti 2020-2025 sedangkan untuk tersangka tp adalah bendahara lptq masa bakti 2020-2020,” terangnya.
“jadi, perlu kami jelaskan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik bahwa dalam pengelolaan dana hibah ditemukan indikasi markup terhadap harga. kemudian adanya kegiatan fiktif seperti itu jadi sementara itu yang kami temukan,” ucap r. wisnu bagus wicaksono.
terkait kerugian negara yang di timbulkan lanjut kajari mencapai rp 500 jutaan, lanjut wisnu bagus, berdasarkan hasil audit independen yang dilakukan oleh akuntan publik drs. chaeroni & rekan, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp. 584.464.163,-.
“atas perbuatan para tersangka, penyidik menerapkan pasal sangkaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18, subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, “terang kepala kejari pringsewu, r. wisnu bagus wicaksono, sh., m. hum.
sementara, sekda pringsewu, heri iswahyudi setelah dirinya ditetapakan tersangka oleh kejari pringsewu mengaku penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah lptq yang panjang diduga motif balas dendam. 
’’ini merupakan penantian panjang, di tahun 2023 lalu di incar oleh pak ade hendrawan sebagai kajari pringsewu lama untuk jadi tersangka di kasus mafia pupuk yang sekarang kasus sudah di surat perintah penghentian penyidikan (sp3). kita tahu lah siapa orang ini. kalau yang sekarang kasus penggunaan dana hibah lptq . jadi, ini masih ada terkait mafia pupuk tahun 2023 dari situlah background-nya,” singkatnya. (sag/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan