J.W. Marriott Buat Pagar Laut Tak Berizin, Pengamat: Pemerintah Harus Tegas

j.w. marriott buat pagar laut tak berizin, pengamat: pemerintah harus tegas bandarlampung – nelayan yang akan melaut ke wilayah j.w. marriott terhalang oleh jaring penghalau sampah yang dibuat oleh pt tarika nirmana hurun (j.w. marriott). terhalanganya oleh jaring tersebut seperti pagar laut yang membatasi daerah itu. pagar laut yang dibuat oleh j.w. marriot ternyata tidak memiliki izin dari pemerintah. pasalnya dari pernyataan dinas kelautan dan perikanan (dkp) lampung, izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (pkkprl) yang diajukan pt tarika nirmana hurun (j.w. marriott) masih berproses di kementerian kelautan dan perikanan (kkp). sedangkan jaring penghalau sampah sekitar satu kilometer telah terpasang di perairan mutun. ketua tim kerja pengawasan sumber daya kelautan bersama polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (polsus pwp3k) telah turun ke lokasi pada jumat (17/1) mereka datang bersama satuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (satwas psdkp) kementerian keuangan dan perikanan (kkp) pesawaran, loka pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (lpspl) serang, serta didampingi oleh dinas kelautan dan perikanan (dkp) provinsi lampung. baca juga:pt semen baturaja ditengarai salah satu penyebab banjir di panjang kepala satker psdkp lempasing emy rimadhani mengatakan hasil tinjauan tim ke lapangan terkait jaring penghalau sampah telah disampaikan ke pusat. ’’sesuai data yang sudah diinfokan oleh tim yang turun jumat kemarin, mas. sudah disampaikan ke pusat juga terkait kondisi riil di lapangan dan rekomendasi dari tim yang turun," ujar emy saat dihubungi radarlampung.co.id, senin (20/1). disinggung terkait apakah ada pembongkaran jaring penghalau sampai tersebut dan lainnya, emy menyebut masih menunggu arahan dari pusat. ’’untuk tindak lanjut masih menunggu arahan dari pusat, mas," ucapnya. namun saat ditanya terkait panjang, luasan, hingga kondisi saat ini jaring penghalau sampah tersebut, emy tidak menjelaskannya. terpisah, terkait jaring penghalau sampah yang dipasang  pt tarika nirmana hurun (j.w. marriott), akademisi universitas lampung (unila) dedy hermawan meminta pemerintah bertindak tegas. dikatakan dedy, semua aktivitas masyarakat di area penguasaan negara harus memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang. ’’apabila izin belum dikeluarkan tetapi sudah melakukan aktivitas, maka ada dugaan kuat permainan terselubung antara pihak swasta dengan pemilik otoritas," ujar dedy saat dihubungi radarlampung.co.id, senin (20/1). untuk itu, menurut dedy, apa yang terjadi mengenai jaring penghalau sampah yang telah terpasang meski belum keluar izin pkkprl ini patut diinvestigasi. ’’karena ini ada dugaan suap atau oknum pemerintah yang melindungi pihak swasta, sehingga memiliki keberanian melakukan perbuatan ilegal dan melanggar hukum," ucapnya. sehingga, dedy meminta jaring penghalau sampah tersebut ditertibkan terlebih dahulu. ’’sebaiknya ini ditertibkan. lakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. buktikan negara hadir dalam penguasaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kaum oligarki," tegasnya. "tegakkan hukum sesuai aturan. langkah- langkah tegas bisa dilakukan, seperti penyegelan. oleh karena itu dicermati apa bunyi pasal dan ayat yang dilanggar serta apa sanksinya," sambung dia. dedy pun meminta kkp dan dkp untuk melakukan perbaikan dan memperkuat koordinasi serta sinergitas antar instansi pemerintah. "jangan mempertontonkan lemahnya pemerintah dihadapan pihak swasta," ungkapnya. diberitakan sebelumnya, pascapagar laut di provinsi banten viral, di lampung juga dikabarkan ada pagar laut. pagar laut ini disebut-sebut berada di perairan mutun atau desa hurun, kecamatan telukpandan, kabupaten pesawaran. kabid pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (psdkp) dkp lampung hardian s.y. prayitno mengatakan, adanya informasi tersebut, rombongan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait dugaan pemanfaatan ruang laut berupa pagar laut di kabupaten pesawaran oleh pt tarika nirmana hurun (j.w. marriot). ’’kami mendatangi lokasi pemanfaatan ruang laut pt tarika nirmana hurun (j.w. marriot) pada jumat (17/1) dan melaksanakaan pulbaket,” ungkap hardian. dia mengklaim bahwa dugaan pagar laut adalah tidak benar. namun benda tersebut berupa jaring penghalau sampah. ’’jadi, pt tarika nirmana hurun telah melakukan pengajuan izin dasar pkkprl (persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut) kepada kkp. walaupun izinnya belum keluar. saat ini sedang menunggu proses terbit dokumen pkkprl," ucapnya. menurutnya, terkait jaring penghalau sampah tersebut merupakan bagian dari rencana pemanfaatan ruang laut yang diusulkan oleh pihak pt tarika nirmana hurun. pemasangan jaring penghalau sampah di buka akses untuk masyarakat umum, terdapat enam titik pintu masuk.  ’’kami merekomendasikan agar dkp lampung berkordinasi dengan kkp mendorong percepatan penandatanganan pkkprl karena pelaku usaha sudah memenuhi pembayaran pnbp pertanggal 23 desember 2024. meminta pt tarika nirmana hurun agar menyampaikan sosialisasi kepada publik bahwa pemanfaatan pemasangan jaring penghalau sampah tidak membatasi akses nelayan kecil dan masyarakat umum lainnya,” bebernya. disinggung apakah akan ada tindakan terkait pemasangan jaring penghalau sampai pasca tim turun, hardian sy prayitno menyebut menunggu keputusan dari kkp. "kita menunggu dari kkp, karena tim mereka (kkp, red) sudah kirim laporan ke kkp," ungkapnya. senada, kabid pengelolaan ruang laut dkp lampung, sadariah mengatakan, jika yang dipasang di pesawaran bukan pagar namun berupa jaring. pemasangan jaring tersebut dilakukan oleh pihak lampung marriott resort & spa yang bertujuan untuk menghalau sampah agar tidak masuk ke dalam lokasi pantai didepannya. "ini berbeda dengan yang di tanggerang. kalau dari permukaan laut sampai ke bawah dan itu bentuknya jaring. jadi ini adalah pelaku usaha wisata yang includ dengan hotel di sana," ujar sadariah, kamis 16 januari 2025. kata sadariah, pihak lampung marriott resort & spa sebenarnya telah mengajukan perizinan pkkprl ke kkp. luasan yang diberikan untuk izinnya itu tiga hektare yang digunakan untuk membuat rumah ikan hingga transplantasi terumbu karang.  "jadi luasan yang diberikan itu tiga hektare di dalamnya ada kegiatan bangunan berupa rumah ikan dan transplantasi terumbu karang. misal rumah ikan 4x6 dan ada beberapa plot itu dijumlahkan dan totalnya tiga hektare," ucapnya.  lanjut sadariah, meski dilakukan pemasangan jaring, nelayan masih tetap bisa melakukan aktivitas melaut lantaran sudah disediakan enam pintu sebagai akses nelayan keluar dan masuk.  "luasan pintu nya kurang lebih enam meter," tuturnya. terpisah, anggota komisi i dprd lampung, budiman as mengatakan, perizinan pkkprl, merupakan wewenang kkp. namun, dinas kelautan dan perikanan (dkp) kabupaten pesawaran turut melakukan pengawasan terkait pemasangan jaring penghalau sampah ini. "kan waktunya bukan baru-baru ini, tapi sudah cukup lama. walau itu ranahnya kkp tapi rekomendasi dari dkp kabupaten. kalau di provinsi tidak ada izinnya," ujar budiman as saat dihubungi radarlampung.co.id, jum'at 17 januari 2025. kata budiman as, seharusnya pemasangan jaring penghalau sampah ini dipasang setelah rangkaian perizinan yang diajukan selesai dilakukan. "etikanya semua perizinan itu selesaikan dulu perizinannya baru pekerjaan dilapangan dilakukan. proses izin dari pengajuan sampai terbit izin baru dilakukan. jangan jalan dulu, izin juga jalan. sebenarnya tidak boleh tahapan seperti itu," ucapnya. "bagaimana kalau nanti ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. sedangkan kerjaan dilapangan sudah selesai ini kan harus di bongkar," sambungnya. sehingga, budiman as menilai baiknya perusahaan tidak melakukan aktivitas pekerjaan sebelum izin yang diajukan keluar. pada kesempatan tersebut, budiman as meminta agar jaring penghalau sampai ini dibongkar terlebih dahulu."intinya kalau belum ada izinnya segera bongkar. karen ini mengganggu lalu lintas nelayan tradisional untuk mencari nafkah," tuturnya. menurut budiman a.s., nelayan sekitar akan terganggu dengan adanya jaring tersebut karena perlu mengeluarkan biaya lebih. "nelayan itu mencari nafkah untuk anak istrinya bukan mencari kekayaan. kalau dilapangan dipersulit mereka harus nambah biaya harus mutar," ungkapnya. (pip/c1/yud)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•