Cabut Izin Usaha Distributor Nakal!

 

"Ini menunjukkan adanya pembiaran terhadap masalah ini selama kurang lebih lima bulan. Kami berharap ke depannya pemerintah bisa lebih cepat dalam menanggapi temuan-temuan serupa. Respon cepat dan tegas dibutuhkan agar petani tidak terus dirugikan," terang dia.

 

PC PMII Pamekasan juga menyoroti lemahnya sistem pendataan dan serapan pupuk bersubsidi di 2024. Data yang tidak sinkron antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dengan kios resmi menimbulkan kekhawatiran soal transparansi dan integritas distribusi. 

 

"Ketidakakuratan data ini dapat memicu ketidakseimbangan stok pupuk dengan kebutuhan petani, yang berpotensi menghambat produktivitas pertanian di daerah tertentu," imbuh Moh. Nadir.

 

Merespons hal itu, Ketua KP3 Pamekasan Achmad Faisol menyatakan bahwa aspirasi dari PMII menjadi bahan evaluasi penting bagi KP3 dalam pengawasan distribusi pupuk. 

 

“Masukan dari PMII akan kami tindak lanjuti, terutama terkait validasi data dan penegakan sanksi bagi distributor atau kios yang melanggar,” ujar Achmad Faisol.

 

Namun, ia juga menegaskan, KP3 memiliki kewenangan terbatas dalam penindakan hukum. Sesuai Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Tentang petunjuk teknis komisi pengawasan pupuk dan pestisida, KP3 dapat berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau penyidik pegawai negeri sipil untuk menindak lanjuti kegiatan peredaran, penggunan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

 

KP3 Pamekasan juga merekomendasikan agar distributor tegas menindak kios yang melanggar aturan harga, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha. “Kami mendorong distributor mengevaluasi dan mencabut izin usaha kios yang tetap melanggar. Ini demi menjaga ketertiban dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi,” tambah Achmad Faisol.