KPU Lampung Tetapkan Kepala Daerah Terpilih, Mirza-Jihan Tinggal Tunggu Jadwal Pelantikan

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 08 Jan 2025 - 22:47

KEPALA DAERAH TERPILIH: KPU jadwalkan pleno penetapan kepala daerah terpilih, termasuk Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela. -FOTO DOK. RLMG -

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi materi gugatan yang oleh masing-masing kabupaten. “Saat ini kami sedang dalam tahap finalisasi bukti-bukti, dengan Bawaslu sebagai pemberi keterangan,” ujar Suheri, pada Senin, (6/1/2025).

Menurut Suheri, setiap kabupaten mengajukan sejumlah dalil gugatan yang cukup banyak, dengan total bisa mencapai belasan hingga puluhan dalil. Secara umum, ada empat isu besar yang menjadi fokus gugatan tersebut.

“Secara umum, dalil gugatan berfokus pada beberapa isu utama, yaitu netralitas ASN, netralitas kepala desa, syarat pencalonan, dan praktik politik uang yang dianggap merugikan,” tambah Suheri.

Terkait langkah yang bakal diambil Bawaslu menghadapi sudang pemerikasaan, dia mengatakan kesiapannya. “Prinsipnya Bawaslu Lampung siap menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Kada di MK,” ujarnya.

Disinggung terkait kesiapan saksi saat menghadapi sidang nantinya, Suheri mengatakan nanti dipersiapkan setelah dibutuhkan Majelis Konstitusi. “Untuk saksi belum sampai ke sana karena kami menunggu sidang pemeriksaan awal di MK. Saksi akan kami siapkan jika dibutuhkan oleh Majelis Konstitusi,” pungkasnya. (jen/c1/abd)

kpu lampung tetapkan kepala daerah terpilih, mirza-jihan tinggal tunggu jadwal pelantikan                             bandarlampung – hari ini dijadwalkan kpu laampung menggelar pleno penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
pleno penetapan ini termasuk untuk pemilihan gubernur lampung, di mana diketahui merujuk pada rekapitulasi perolehan suara, pasangan rahmat mirzani djausal-jihan nurlela meraih 3,3 juta suara, sementara arinal djunaidi-sutono hanya mendapat 691 ribu suara.  
sementara, untuk kontestasi pilgub ini tidak ada gugatan, di mana artinya hari ini mirza-jihan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dan tinggal menunggu jadwal pelantikan saja. 
komisi pemilihan umum (kpu) provinsi lampung akan menetapkan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, kamis (9/1/2025). 
penetapan ini mencakup calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih.
ketua divisi teknis kpu lampung, febri indra kurniawan, menjelaskan bahwa penetapan kepala daerah terpilih dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang akan melibatkan sejumlah pihak terkait dalam rapat pleno.
“besok (hari ini, red) akan ada pleno penetapan kepala daerah terpilih sesuai dengan regulasi yang ada, dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti bawaslu dan para calon yang terpilih,” kata febri saat dikonfirmasi pada rabu (8/1/2025).
rapat pleno penetapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.00 wib di hotel emersia, bandar lampung. “kami hanya akan melakukan rapat pleno penetapan sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.
penetapan ini akan mencakup sebelas kepala daerah terpilih, termasuk gubernur dan wakil gubernur terpilih, serta sepuluh kepala daerah terpilih di tingkat kabupaten/kota. 
sementara itu, lima kabupaten lainnya masih dalam proses persidangan hasil pemilu (php) di mahkamah konstitusi (mk) dan menunggu putusan.
kelima kabupaten yang hasil pilkadanya masih digugat di mk adalah kabupaten pesawaran (gugatan oleh nanda indira bastian dan antonius muhammad ali), kabupaten pesisir barat (gugatan oleh septi heri agusnaeni dan ade abdul rochim), kabupaten pringsewu (gugatan oleh adi erlansyah dan hisbullah huda), kabupaten mesuji (gugatan oleh suprapto dan fuad amrulloh), serta kabupaten tulang bawang (gugatan oleh hendriwansyah dan danial anwar).
sebelumnya, pelantikan kepala daerah terpilih direncanakan pada februari 2025. namun, berdasarkan perpres terbaru, pelantikan ini diundur hingga maret 2025.
“semula pelantikan dijadwalkan pada februari sesuai dengan perpres 80, namun informasi terbaru menyebutkan bahwa pelantikan akan dilaksanakan pada maret 2025 demi keseragaman waktu pelantikan di seluruh indonesia,” ujar kadiv hukum kpu lampung, hermansyah, beberapa waktu lalu.
dengan penundaan ini, kpu lampung dan pemerintah berharap proses pelantikan dapat berjalan lebih serentak dan terkoordinasi dengan baik di seluruh daerah. 
sebelumnya  komisi pemilihan umum (kpu) provinsi lampung bakal menunda penetapan lima kepala daerah terpilih dari hasil pilkada 2024. lima kada tersebut yakni di kabupaten pesawaran, tulangbawang, mesuji, pesisir barat, dan pringsewu.
sementara, 11 daerah lainnya di lampung akan ditetapkan kepala daerah terpilihnya pada 9 januari 2025.
anggota kpu lampung hermansyah menjelaskan lima daerah yangh ditunda tersebut karena terlibat sengketa hasil pilkada di mahkamah konstitusi (mk) dan akan menunggu hingga pertengahan februari 2025 untuk proses hukum selesai. untuk daerah-daerah yang tidak menghadapi sengketa, penetapan pemenang akan dilakukan pada 9 januari 2025. 
’’kpu se-indonesia sudah menyampaikan akan menggelar rapat pleno penetapan calon terpilih pada 9 januari mendatang,” ujarnya, pada senin (6/1).
ia mengungkapkan kepala daerah terpilih yang akan ditetapkan ada 11. yaitu 10 kada untuk kabupaten/kota dan 1 gubernur-wakil gubernur. ’’penetapan pemenang untuk 11 daerah di lampung ini dilakukan secara serentak, kecuali bagi lima daerah yang sedang beperkara di mk,” bebernya.
hermansyah menambahkan bagi daerah yang memiliki sengketa hasil pilkada, penetapan pemenang baru bisa dilakukan setelah mk menyelesaikan proses hukum yang ada. “proses sengketa di mk memiliki batas waktu maksimal 45 hari, yang artinya sudah selesai pada pertengahan februari,” katanya. 
dia menyebut pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur lampung terpilih akan dilaksanakan pada 9 januari di hotel emersia. “nanti kita undang seluruh parpol dan juga paslon gubernur,” pungkasnya. 
sementara terkait pelantikan kepala daerah terpilih, hermansyah menjelaskan kewenangan pelantikan ada di tangan kementerian dalam negeri (kemendagri). 
namun merujuk pada pernyataan komisi ii dpr ri, pelantikan dijadwalkan pada maret 2025. penjadwalan ini dimaksudkan agar pelantikan dilakukan secara serentak, baik untuk daerah yang tidak beperkara di mk maupun yang tengah menghadapi sengketa.
’’pelantikan pada maret 2025 akan memastikan semua kepala daerah terpilih di lampung dilantik bersamaan, setelah proses hukum selesai di mk,” jelasnya.
untuk diketahui, berikut ini 11 daerah yang akan ditetapkan pemenang pada 9 januari 2025 yakni provinsi lampung adalah rahmat mirzani djausal dan jihan nurlela, kota bandarlampung eva dwiana-deddy amarullah, kota metro bambang santoso-m. rafieq adi pradana, kabupaten lampung barat parosil mabsus-mad hasnurin.
kemudian kabupaten lampung selatan adalah radityo egi pratama-syaiful anwar, lampung tengah ardito wijaya-i komang koheri, lampung timur ela siti nuryamah-azwar hadi, lampung utara hamartoni ahadis-romli.
lalu kabupaten tanggamus adalah moh. saleh asnawi-agus suranto, tulangbawang barat novriwan jaya-nadirsyah, waykanan ali rahman-ayu asalasiyah.
terpisah, bawaslu lampung saat ini sedang mempersiapkan bukti-bukti untuk menghadapi persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) yang melibatkan lima kabupaten di lampung, yaitu pesawaran, pesisir barat, mesuji, waykanan, dan tulangbawang.
disebutkan, bahwa isu netralitas aparatur sipil negara (asn) dan politik uang menjadi poin utama dalam gugatan yang diajukan oleh sejumlah pasangan calon dalam sengketa pilkada lampung di mahkamah konstitusi (mk).
anggota bawaslu provinsi lampung, suheri, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi materi gugatan yang oleh masing-masing kabupaten. “saat ini kami sedang dalam tahap finalisasi bukti-bukti, dengan bawaslu sebagai pemberi keterangan,” ujar suheri, pada senin, (6/1/2025).
menurut suheri, setiap kabupaten mengajukan sejumlah dalil gugatan yang cukup banyak, dengan total bisa mencapai belasan hingga puluhan dalil. secara umum, ada empat isu besar yang menjadi fokus gugatan tersebut.
“secara umum, dalil gugatan berfokus pada beberapa isu utama, yaitu netralitas asn, netralitas kepala desa, syarat pencalonan, dan praktik politik uang yang dianggap merugikan,” tambah suheri.
terkait langkah yang bakal diambil bawaslu menghadapi sudang pemerikasaan, dia  mengatakan kesiapannya. “prinsipnya bawaslu lampung siap menghadapi perselisihan hasil pemilu (php) kada di mk,” ujarnya.
disinggung terkait kesiapan saksi saat menghadapi sidang nantinya, suheri mengatakan nanti dipersiapkan setelah dibutuhkan majelis konstitusi. “untuk saksi belum sampai ke sana karena kami menunggu sidang pemeriksaan awal di mk. saksi akan kami siapkan jika dibutuhkan oleh majelis konstitusi,” pungkasnya. (jen/c1/abd)