MK Hapus Presidential Threshold, Pemilu 2029 Diprediksi Semakin Kompetitif

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 06 Jan 2025 - 17:45

Gedung MK-Disway-

mk hapus presidential threshold, pemilu 2029 diprediksi semakin kompetitif                            jakarta, radar lampung – keputusan mahkamah konstitusi (mk) yang menghapuskan ambang batas (presidential threshold/pt) sebesar 20 persen diprediksi akan membuat pemilu 2029 semakin kompetitif.
pengamat politik agung baskoro menyatakan bahwa putusan ini membuka peluang bagi lebih banyak figur potensial untuk maju dalam kontestasi pilpres 2029, yang selama ini terbatas oleh ambang batas tersebut.
"berdasarkan pengalaman, figur lebih berpengaruh ketimbang partai, karena kedekatan pemilih dengan partai masih minim akibat citra partai yang buruk," ujar agung saat dihubungi disway.id, minggu 5 januari 2025.
menurut agung, keputusan mk ini akan meningkatkan persaingan di pemilu 2029, yang bergantung pada kinerja pemerintah saat ini. jika kinerja pemerintah baik, koalisi yang ada kemungkinan akan tetap bertahan.
baca juga:pengamat soroti potensi beban ekstra akibat penghapusan aturan presidential threshold oleh mk
namun, jika kinerja pemerintah buruk, koalisi bisa saja terpecah dan masing-masing partai akan mengorbitkan figur baru dengan elektabilitas yang lebih tinggi.
"dengan lebih banyak calon potensial, peta politik di 2029 akan lebih terbuka dan dinamis," tambah agung.
namun, agung juga menekankan perlunya mekanisme teknis yang lebih efisien, seperti penerapan e-voting, untuk menjaga efisiensi biaya dalam penyelenggaraan pemilu 2029.
sebelumnya, pada kamis, 2 januari 2025, mk mengeluarkan keputusan yang menghapuskan presidential threshold 20 persen. keputusan ini akan berlaku untuk pilpres 2029 mendatang.
suhartoyo, selaku ketua majelis hakim mk, menjelaskan bahwa mk mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.
selain itu, mk menyatakan bahwa pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur ambang batas capres bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
baca juga:mk hapus presidential threshold
"mk memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara republik indonesia," jelas suhartoyo dalam sidang tersebut.
pasal 222 uu pemilu sebelumnya menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 20 persen kursi dpr atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota dpr sebelumnya.
keputusan mk ini menghapuskan syarat tersebut, yang sering menjadi sorotan dalam pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk pilpres 2024, di mana sejumlah calon presiden terkendala oleh kurangnya dukungan partai di dpr.
keputusan ini dianggap sebagai langkah besar untuk memperkuat demokrasi di indonesia, memberikan lebih banyak ruang bagi calon-calon presiden yang tidak terikat oleh partai politik besar untuk mencalonkan diri.
baca juga:gerindra: presidential club untuk penghargaan pemimpin terdahulu 
keputusan mahkamah konstitusi (mk) yang menghapuskan ambang batas (presidential threshold/pt) sebesar 20 persen menimbulkan beragam reaksi di dunia politik indonesia.
keputusan ini, yang berlaku untuk pemilu 2029, membuka peluang bagi lebih banyak calon potensial untuk maju dalam kontestasi pilpres mendatang.
partai keadilan sejahtera (pks) menyambut positif keputusan ini. pks menganggap penghapusan pt sebagai angin segar yang dapat mencegah terbentuknya koalisi besar dan gemuk yang cenderung membatasi partisipasi partai-partai kecil.
"penghapusan presidential threshold membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk berkoalisi dan memberikan kontribusi lebih besar dalam pemerintahan," ujar sumber internal pks. 
baca juga:elite pan dorong presidential treshold nol persen 
partai ini berharap, dengan adanya penghapusan pt, proses demokrasi menjadi lebih inklusif dan memberikan ruang bagi lebih banyak figur potensial yang sebelumnya terhambat oleh ambang batas.
 
sementara itu, sikap berbeda muncul dari partai golkar. ketua dpp partai golkar, dave laksono, menyatakan bahwa terlalu dini untuk menilai dampak dari keputusan mk tersebut.
"banyak yang menyatakan hal yang berbeda-beda mengenai dampak putusan mk, tetapi kita masih perlu waktu untuk melihat perkembangan selanjutnya," ujarnya saat dikonfirmasi disway.id, minggu 5 januari 2025.
laksono menambahkan, pandangan yang lebih jelas baru dapat dibentuk setelah dpr kembali bersidang dan melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu.
"mungkin setelah dpr kembali bersidang dan melakukan revisi uu pemilu, kita bisa merangkai pandangan yang lebih jelas mengenai dampaknya," tegasnya.
dalam persidangan yang digelar pada kamis, 2 januari 2025, mk memutuskan untuk menghapuskan presidential threshold sebesar 20 persen. keputusan ini akan mulai berlaku pada pilpres 2029.
baca juga:ketua mpr ri, bambang soesatyo atau bamsoet tak soal presidential club diformalkan
suhartoyo, ketua mahkamah konstitusi, menyatakan bahwa mk mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan memutuskan bahwa pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
"mk memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya," ujar suhartoyo dalam sidang tersebut.
pasal 222 yang dihapuskan sebelumnya mengharuskan pasangan calon presiden untuk mendapatkan dukungan minimal 20 persen kursi dpr atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota dpr sebelumnya.
keputusan ini menanggalkan syarat tersebut, yang sebelumnya menjadi hambatan bagi beberapa calon presiden dalam pilpres 2024.
keputusan ini diperkirakan akan membuat pemilu 2029 lebih terbuka dan dinamis, dengan lebih banyak calon potensial yang dapat mencalonkan diri tanpa harus terikat oleh dukungan dari partai besar.
meskipun demikian, sejumlah pihak masih menilai bahwa dampaknya terhadap peta politik indonesia belum dapat diprediksi secara pasti.
sejumlah pengamat politik menilai bahwa penghapusan pt akan mempengaruhi arah koalisi politik yang terbentuk menjelang pilpres 2029, dan membuka peluang bagi figur-figur baru untuk tampil di panggung politik nasional.
namun, ada pula yang menyatakan bahwa meskipun pt dihapus, dinamika politik tetap akan bergantung pada faktor-faktor lain, seperti kinerja pemerintah dan elektabilitas tokoh-tokoh politik.
keputusan ini tentu saja menambah ketegangan dalam mempersiapkan pemilu 2029, karena potensi calon presiden baru akan semakin banyak, yang tentu akan membuat kontestasi semakin sengit. (disway/abd)