Meningkatkan Inklusivitas Bank Pembangunan Daerah melalui Penyediaan Layanan Ramah Disabilitas

meningkatkan inklusivitas bank pembangunan daerah melalui penyediaan layanan ramah disabilitas oleh: indah puspitasari, deputi direktur pada kantor otoritas jasa keuangan provinsi lampung dalam era perkembangan sektor jasa keuangan yang sangat pesat dan dinamis, inklusivitas menjadi nilai kunci untuk menciptakan lingkungan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. keuangan inklusif oleh world bank didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sedangkan bank yang inklusif menurut damodarn adalah “inclusive banking is an attempt aimed at taking the banking services to customers who hitherto did not benefit from banking system as a whole and were dependent on non-banking and non-formal financing options”. berdasarkan data world bank tahun 2022, saat ini jumlah penyandang disabilitas atau difabel di dunia tercatat 1 miliar jiwa atau 15% dari total populasi. sedangkan di indonesia  jumlah difabel mencapai 22,97 juta jiwa atau 8,5% dari jumlah penduduk indonesia (data tahun 2022). angka ini adalah jumlah yang cukup tinggi yang berpotensi memberikan dampak ekonomi dan sosial yang cukup signifikan dalam perkembangan ekonomi suatu daerah dan negara secara keseluruhan. namun, sayangnya, penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan keuangan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemberdayaan ekonomi. otoritas jasa keuangan melalui peraturan otoritas jasa keuangan (ojk) nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, terutama pada pasal 54, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk bank memberikan akses yang setara kepada semua konsumen, termasuk penyandang disabilitas. regulasi ojk ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (sdgs) khususnya sdg 1 no poverty dan sdg 10 reduce inequalities. dengan menciptakan layanan keuangan yang ramah disabilitas, bpd tidak hanya memenuhi kewajibannya sebagai lembaga keuangan yang inklusif, tetapi juga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing-masing, khususnya terkait penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat ketidaksetaraan. pentingnya inklusivitas dalam sektor keuangan tidak hanya terbatas pada aspek regulasi semata, melainkan juga melibatkan komitmen terhadap nilai-nilai sosial dan ekonomi yang lebih luas. pelayanan perbankan yang ramah terhadap kelompok disabilitas bukan hanya mencerminkan komitmen etis dan tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi landasan bagi pemberdayaan ekonomi dan keuangan bagi kelompok middle low income yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan. dalam konteks ini, inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas menjadi sangat penting. ini tidak hanya tentang memastikan bahwa layanan keuangan yang ada dapat diakses oleh semua orang, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memungkinkan partisipasi penuh dari semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik. data dari world bank menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi yang  rendah dalam layanan keuangan dibandingkan dengan populasi umum. mereka cenderung menghadapi hambatan seperti aksesibilitas fisik, kurangnya pendidikan keuangan yang sesuai, dan diskriminasi dalam proses pengajuan kredit atau layanan keuangan lainnya. melalui upaya ini, inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara individual, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara keseluruhan. dengan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan dan kesempatan ekonomi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua.   penyediaan layanan perbankan ramah difabel oleh bank pembangunan daerah (bpd) di indonesia meskipun belum sebanyak negara-negara maju, layanan keuangan khususnya perbankan yang ramah difabel telah mulai banyak dilaksanakan oleh beberapa bank khususnya bank-bank dengan size yang relative besar. hal ini sejalan dengan ketentuan pojk yang dikeluarkan oleh ojk selaku regulator sektor jasa keuangan yang mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan memberikan akses yang sama dan kesetaraan untuk seluruh konsumen termasuk teman-teman difabel.   sayangnya, layanan ramah difabel oleh bank-bank tersebeut belum merata ke seluruh daerah di indonesia dan cenderung hanya tersebar  di kota kota besar di indonesia, sehingga fasilitas-fasilitas dan program-program perbankan ramah difabel tersebut belum dapat dinikmati oleh seluruh teman-teman difabel di indonesia.  masih sangat terbatasnya layanan perbankan ramah difabel khususnya di luar jawa ini karena bank yang melaksanakan program tersebut masih sangat terbatas pada bank-bank besar dan belum terdapat bank yang berfokus di daerah seperti bank pembangunan daerah (bpd) yang secara “serius” memberikan layanan ramah disabilitas bagi para difabel di daerah mereka masing-masing, padahal bank pembangunan daerah (bpd) menempati posisi strategis dalam ekosistem keuangan lokal.  sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di tingkat daerah, bpd memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. selain itu, sebagai bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, bpd juga memiliki tanggung jawab moral yang lebih untuk dapat menjadi mitra strategis pemda dalam meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan nilai tambah bagi stakeholder. untuk itu sudah sepatutnya jika bpd dapat menjadi katalisator dan contoh dalam menciptakan inklusivitas perbankan di daerahnya melalui penyediaan layanan ramah disabilitas. dengan memanfaatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan lokal dan statusnya sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, bpd memiliki keunggulan kompetitif untuk menciptakan perubahan positif dalam ekosistem keuangan lokal. melalui penerapan layanan ramah disabilitas, bpd dapat berpartisipasi langsung dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi penyandang disabilitas, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih berdaya dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial di daerahnya langkah ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial bpd sebagai lembaga keuangan lokal, tetapi juga merupakan perwujudan dari komitmen untuk menciptakan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan. dengan demikian, peran strategis bpd dalam menciptakan inklusivitas perbankan melalui layanan ramah disabilitas menjadi semakin jelas dan berarti bagi perkembangan ekonomi dan sosial di daerahnya.   pathway to inclusivity untuk  mempermudah implementasi program ini bagi bank pembangunan daerah (bpd) , penulis merumuskan conceptual framework sebagaimana gambar berikut:    sebagaimana gambar di atas, peningkatan inklusivitas bpd melalui penyediaan layanan ramah disaabilitas dapat diterapkan dalam 4 aspek:  aspek kebijakan dan strategi organisasi aspke pengembangan program, produk, dan layanan aspek strategic partnership dan penciptaan ekosistem, dan aspek penyediaan atau penyesuaian infrastruktur dan tekhnologi   cost vs benefit menjadi bank yang inklusif khususnya bagi kelompok disabilitas bukanlah program yang tanpa biaya, namun hal itu seharusnya dapat dipandang sebagai biaya invetasi oleh bpd karena karena terdapat berbagai benefit yang akan diperoleh oleh bpd dengan melaksanakan program-program tersebut,  baik keuntungan yang bersifat finansial maupun non finansial dan jangka pendek maupun jangka panjang. adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh bpd ketika menerapkan program ini diantaranya: peningkatan pangsa pasar peningkatan kesempatan kemitraan dan kolaborasi peningkatan citra dan reputasi positif ikut serta dalam mendorong pengembangamn ekonomi daerah, dan  peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.   untuk mempermudah implementasi conceptual framework di atas penulis merekomendasikan penerapan program ini  dapat diterapkan secara bertahap yaitu jangka pendek dan jangka menengah, sebagai berikut:  jangka pendek untuk jangka pendek penerapan difokuskan kepada aspek kebijakan dan strategi organisasi serta aspek program produk dan layanan, yang mencakup: aspek kebijakan dan strategi organisasi memasukkan poin inklusivitas dalam kebijakan dan strategi bisnis bank baik jangka pendek, menengah, maupun dan jangka panjang menunjuk tim atau grup khusus yang bertanggungjawab terkait program ini menyusun standar pelayanan, pengaduan, dan pelindungan bagi kelompok disabilitas sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis operasional  (pto) ojk menetapkan kantor-kantor cabang tertentu sebagai kantor cabang ramah disabilitas.   aspek program dan layanan penyelenggaraan pelatihan inklusif bagi para manajer atau manajemen bank guna memberikan pemahaman yang clear bagaimana penerapan inklusivitas di tempat kerja. menyusun dan melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi berkala kepada seluruh karyawan khususnya frontliner. menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan literasi keuangan kepada para difabel seperti penyediaan formulir dan buku bank yang menggunakan huruf braille dan cetakan huruf yang lebih besar atau format audio, kebijakan untuk  menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk teman tuli di  kantor cabang bank yang ditunjuk sebagai kc ramah disabilitas, menyediakan jalur antrian khusus untuk penyandang disabilitas dan lansia pada kantor-kantor cabang yang ditunjuk sebagai kc ramah disabilitas.   jangka menengah untuk jangka menengah penerapan difokuskan kepada strategic partnership dan penciptaan ekosistem, serta aspek infrastruktur fisik dan ti. aspek strategic partnership dan penciptaan ekosistem sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa salah satu kunci inklusivitas perbankan dapat berjalan secara berkelanjutan adalah dengan melakukan strategic partnership dengan berbagai pihak, dan menciptakan ekosistem bisnis atau usaha baru. untuk itu bank perlu melaksanakan beberapa program, sehingga peningkatan aksesesibilitas kelompok disabilitas terhadap perbankan dapat diikuti dengan perluasan bisnis bank sekaligus juga menciptakan dampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, diantaranya: pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi difabel penyediaan mentor dan pendampingan bisnis pemberian modal usaha melalui skim kredit khusus penyediaan akses ke pasar pemasaran dan promosi bersama   aspek infrastruktur fisik dan ti melakukan penyesuaian infrastruktur fisik pada lokasi-lokasi tertentu seperti penyediaan tempat parkir khusus difabel, menyediakan jalur khusus untuk nasabah yang menggunakan kursi roda atau tongkat di kantor-kantor bank, maupun penyediaan toilet khusus difabel penyediaan mesin atm wicara khusus disabilitas dan dengan tinggi yang lebih rendah sehingga mudah dijangkau oleh individu yang menggunakan kursi roda. penyediaan aplikasi perbankan digital yang ramah disabilitas   dengan komitmen bersama dan kolaborasi lintas sektor, bpd dapat menjadi pionir dalam memberikan layanan perbankan inklusif di tingkat daerah, sekaligus berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya. inilah saatnya bpd mengambil langkah progresif, tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini tetapi juga untuk menciptakan masa depan perbankan yang lebih adil dan ramah bagi semua, banking for all. (*)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•