PPN 12 Persen hanya untuk Barang Mewah

JAKARTA – Sejumlah barang dipastikan tidak terkena dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penerapan kenaikan tarif PPN 12 persen akan mengedepankan asas keadilan.

’’Kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengamanatkan PPN 12 persen. Dengan tetap menjalankan asas keadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat,’’ ujar Sri Mulyani pada konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/12).

 

Ani --sapaan akrab Sri Mulyani-- menjelaskan, penetapan kenaikan tarif PPN 12 persen masih terus difinalisasi. Nantinya detail teknis PPN 12 persen akan diumumkan bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

 

Sri Mulyani memerinci, sejumlah barang dipastikan tidak akan terdampak kenaikan PPN 12 persen. Terutama barang yang sejak awal memang tidak dikenakan PPN.

 

’’Meskipun saat ini PPN adalah 11 persen, kenyataannya banyak barang dan jasa, termasuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami, serta pemakaian listrik dan air, semuanya tidak dikenakan PPN,’’ jelas Sri Mulyani.

 

Diperkirakan, kata Sri Mulyani, nilai barang dan jasa yang tidak dipungut PPN tahun ini mencapai Rp231 triliun. ’’Meskipun UU menyebutkan PPN 11 persen, banyak barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN,’’ katanya.

 

Sri Mulyani memastikan hal serupa akan diterapkan jika PPN nantinya naik dari 11 persen menjadi 12 persen. ’’Barang-barang kebutuhan pokok akan tetap 0 persen nilai PPN-nya. Kami memperkirakan pembebasan PPN pada tahun depan akan mencapai Rp265,6 triliun,’’ imbuhnya.

 

Saat ini, lanjut Sri Mulyani, pemerintah menggulirkan wacana kenaikan PPN 12 persen hanya akan diberlakukan untuk barang-barang mewah yang notabene dikonsumsi untuk kalangan menengah ke atas.