Pakar UI: Evaluasi Pendidikan Politik Sebelum Terapkan Sanksi bagi Pemilih yang Golput

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 10 Dec 2024 - 22:34

Pakar ilmu politik UI Cecep Hidayat mengingatkan pentingnya mengevaluasi pendidikan politik di Indonesia sebelum memberlakukan sanksi bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.-FOTO IST -

“Mungkin yang diharapkan tidak mampu, karena cost-nya yang begitu besar, apalagi sekarang serentak dengan pilkada daerah lainnya,” kata dia.

Selain itu, yang menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih adalah kurangnya sosialisasi dari KPU untuk merangkul pemilih pemula yang merupakan generasi muda.

“Menggapai para pemilih pemula yang notabenenya sekarang kan banyak yang generasi-generasi muda, Gen Z itu juga kurang mampu merangkul, ya baik pesertanya maupun juga dari sosialisasi KPU,” ucap Dede.

Oleh karena itu, Dede mengatakan Komisi II akan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pilkada serentak yang pada tahun ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Itu sebabnya kami berpikir kami perlu evaluasi ke depan. Apakah perlu kita bedakan tahunnya sehingga euforia untuk memilihnya itu menjadi sangat besar. Karena kalau masyarakatnya terus ogah-ogahan malas atau calonnya yang kurang menarik bagi mereka, ya mereka tidak akan datang gitu,” ujar Dede.

Sebelumnya, pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

Sedangkan, untuk rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen, dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.

Walaupun demikian, KPU RI akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pemilu 2024. Sebelumnya Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 baru saja melalui tahapan rekapitulasi di kabupaten/kota, termasuk di Lampung. Partisipasi pemilih menjadi sorotan lantaran ada daerah yang angkanya di bawah 60 persen.

Untuk tertinggi di Lampung, partisipasi pemilih pilkada ada di Kabupaten Pesisir Barat, yakni 79,02 persen. Sementara terendah ada di Bandarlampung, yakni 51,99 persen.

Artinya, hampir separuh warga Bandar Lampung yang punya hak suara, tidak menyalurkan hak suaranya pada Pilwakot Bandar Lampung 2024.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat provinsi di Hotel Emersia, Bandarlampung, pada Sabtu 7 Desember 2024.

Rapat pleno ini dilakukan setelah selesai proses pleno rekapitulasi perolehan suara di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami, mengatakan bahwa seluruh KPU kabupaten/kota telah menyerahkan dokumen hasil pleno rekapitulasi ke KPU Provinsi Lampung.

“Besok kita mulai pleno tingkat provinsi di Hotel Emersia,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat 6 Desember 2024.

Selain itu, KPU Provinsi Lampung mencatat bahwa sebanyak 34,61 persen dari total jumlah pemilih di Lampung tidak menggunakan hak suaranya (Golput) pada Pilkada Serentak 2024 di 15 kabupaten/kota.

pakar ui: evaluasi pendidikan politik sebelum terapkan sanksi bagi pemilih yang golput                            jakarta - pakar ilmu politik universitas indonesia (ui) cecep hidayat menyarankan agar stakeholder atau pemangku kepentingan mengevaluasi kembali pendidikan politik di indonesia, terutama terkait wacana pemberian sanksi bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu).
cecep mengungkapkan sebelum memberikan sanksi, perlu dipahami dahulu mengapa masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.
’’kita harus mengecek sebenarnya pendidikan politiknya seperti apa. kenapa mereka tidak menggunakan hak pilih? apa edukasi yang masih kurang?” kata cecep saat dihubungi antara di jakarta, selasa (10/12).
selain itu, dia juga mengingatkan agar pemangku kepentingan mempertimbangkan kondisi pemilih yang sudah teredukasi dengan baik, tetapi tidak dapat memilih karena alasan tertentu. 
“misalnya, jika ada yang sakit atau menghadapi kondisi darurat, dan mereka tidak bisa ikut memilih, bagaimana dengan mereka? apakah harus kena denda juga?” ujarnya.
cecep juga menekankan pentingnya sanksi yang proporsional dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat indonesia. 
“mungkin orang kaya tidak memilih, itu agak lebih mudah diterima karena mereka mampu. namun, bagi mereka yang kurang mampu dan tidak memilih, kita harus mempersiapkan sanksi yang sesuai dan adil,” tambahnya.
untuk meningkatkan partisipasi pemilih, cecep mengusulkan pemberian insentif bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, seperti potongan pajak atau insentif lainnya.
 namun, dia juga mengingatkan agar partai politik berperan aktif dalam mengusung calon pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat, agar pemilih merasa lebih terdorong untuk berpartisipasi.
sebelumnya, wakil ketua komisi ii dpr ri zulfikar arse sadikin mengungkapkan wacana untuk mewajibkan warga negara menggunakan hak pilihnya pada pemilu. 
“wajib. memilih itu wajib. kalau tidak memilih, nanti ada denda,” kata zulfikar dalam seminar web bertajuk “agenda reformasi sistem pemilu di indonesia”, yang dipantau dari jakarta, senin (9/12).
sebelumnya, wakil ketua komisi ii dpr ri dede yusuf macan effendi menjabarkan beberapa faktor yang menyebabkan turunnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2024. yakni kejenuhan masyarakat, biaya pilkada yang tinggi, serta kurangnya sosialisasi.
’’kejenuhan akan pemilihan dalam tahun yang sama itu yang paling nyata,” kata dede dalam keterangannya yang diterima di jakarta, minggu (8/12).
faktor kedua, menurut dede adalah biaya pilkada yang cukup tinggi, sehingga calon-calon yang dihadirkan bukanlah yang diharapkan oleh masyarakat.
“mungkin yang diharapkan tidak mampu, karena cost-nya yang begitu besar, apalagi sekarang serentak dengan pilkada daerah lainnya,” kata dia.
selain itu, yang menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih adalah kurangnya sosialisasi dari kpu untuk merangkul pemilih pemula yang merupakan generasi muda.
“menggapai para pemilih pemula yang notabenenya sekarang kan banyak yang generasi-generasi muda, gen z itu juga kurang mampu merangkul, ya baik pesertanya maupun juga dari sosialisasi kpu,” ucap dede.
oleh karena itu, dede mengatakan komisi ii akan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pilkada serentak yang pada tahun ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilihan umum (pemilu) 2024.
“itu sebabnya kami berpikir kami perlu evaluasi ke depan. apakah perlu kita bedakan tahunnya sehingga euforia untuk memilihnya itu menjadi sangat besar. karena kalau masyarakatnya terus ogah-ogahan malas atau calonnya yang kurang menarik bagi mereka, ya mereka tidak akan datang gitu,” ujar dede.
sebelumnya, pada rabu (5/6), kpu ri mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk pemilu anggota dpr ri, dan 81,36 persen untuk pemilu anggota dpd ri.
sedangkan, untuk rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam pilkada 2024 mencapai 68 persen, dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.
walaupun demikian, kpu ri akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan pemilu 2024. sebelumnya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 baru saja melalui tahapan rekapitulasi di kabupaten/kota, termasuk di lampung. partisipasi pemilih menjadi sorotan lantaran ada daerah yang angkanya di bawah 60 persen. 
untuk tertinggi di lampung, partisipasi pemilih pilkada ada di kabupaten pesisir barat, yakni 79,02 persen. sementara terendah ada di bandarlampung, yakni 51,99 persen. 
artinya, hampir separuh warga bandar lampung yang punya hak suara, tidak menyalurkan hak suaranya pada pilwakot bandar lampung 2024.  
diketahui, komisi pemilihan umum (kpu) provinsi lampung akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi di hotel emersia, bandarlampung, pada sabtu 7 desember 2024.
rapat pleno ini dilakukan setelah selesai proses pleno rekapitulasi perolehan suara di 15 kabupaten/kota se-lampung. 
ketua kpu lampung, erwan bustami, mengatakan bahwa seluruh kpu kabupaten/kota telah menyerahkan dokumen hasil pleno rekapitulasi ke kpu provinsi lampung. 
“besok kita mulai pleno tingkat provinsi di hotel emersia,” katanya saat dikonfirmasi, jumat 6 desember 2024.
selain itu, kpu provinsi lampung mencatat bahwa sebanyak 34,61 persen dari total jumlah pemilih di lampung tidak menggunakan hak suaranya (golput) pada pilkada serentak 2024 di 15 kabupaten/kota. 
data ini berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang telah dilakukan di masing-masing kabupaten/kota.
koordinator divisi partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih kpu lampung, dedi fernando, menjelaskan total daftar pemilih pilkada serentak 2024 di lampung mencapai 6.527.414, dengan 6.515.869 pemilih terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (dpt), dan 11.545 pemilih lainnya masuk dalam kategori daftar pemilih khusus (dpk).
“sebanyak 4.267.976 atau sekitar 65,39 persen pemilih menggunakan hak suaranya pada pilkada serentak 2024. ini adalah data pemilih pada pemilihan bupati/walikota di 15 kabupaten/kota se-lampung.”jelasnya.
dedi juga mencatat, kota bandar lampung menjadi daerah dengan partisipasi pemilih terendah pada pilkada 2024, yakni hanya 51,99 persen dari total pemilih. sebaliknya, kabupaten pesisir barat mencatatkan partisipasi tertinggi, mencapai 79,09 persen.
“penurunan partisipasi pemilih dibandingkan pilkada sebelumnya maupun pilpres 2024 menjadi perhatian kami. kami akan segera melakukan evaluasi dan melibatkan semua stakeholders terkait,” katanya.
ia menambahkan bahwa kpu lampung bersama kpu kabupaten/kota sudah maksimal dalam menyampaikan c pemberitahuan pemilih kepada masyarakat. “kami akan melakukan evaluasi bersama stakeholders untuk mencari tahu penyebab penurunan partisipasi ini dan mencari solusinya,” lanjut dedi.
beberapa faktor yang diduga berkontribusi pada penurunan partisipasi pemilih antara lain penggabungan tps, di mana sebelumnya satu tps menampung 300 pemilih, kini menjadi 600 pemilih per tps. 
hal ini mengakibatkan beberapa pemilih kesulitan mencapai tps yang jauh dari lokasi mereka. selain itu, figur calon kepala daerah dan kampanye yang kurang menyentuh masyarakat juga diduga menjadi penyebab.
sebelumnya, kpu kota bandar lampung telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan dalam pilkada 2024.
ketua kpu kota bandar lampung, ari oktara, menginformasikan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur tercatat sebesar 52,10%, sedangkan untuk pemilihan walikota mencapai 52,03%.
angka ini masih sementara, dan perubahan data yang terjadi diperkirakan tidak akan signifikan.
“angka partisipasi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan presiden pada februari 2024 yang mencapai sekitar 75%,” ujar ari.
ia juga menyatakan bahwa penyebab turunnya angka partisipasi pemilih di kota bandar lampung masih belum bisa disimpulkan, karena data baru masuk.   (ant/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 11 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan