KPU RI Sebut Wahdi Tetap Calon Wali Kota Metro

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 22 Nov 2024 - 20:47

Radar Lampung Baca Koran--

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga Pilkada yang damai dan bebas dari intrik politik yang merusak. “Kami berharap pihak kepolisian memonitor segala bentuk potensi gangguan agar situasi tetap kondusif,” tambah Ismet.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris DPW Partai NasDem Lampung, Fauzan Sibron yang meminta KPU Kota Metro segera memberikan penjelasan resmi terkait keputusan tersebut. “Sampai saat ini, kami belum menerima pemberitahuan resmi dari KPU Metro. Jika keputusan ini benar, kami akan segera mengambil langkah hukum,” ujarnya.

Fauzan menekankan pentingnya transparansi terhadap partai pengusung dan warga agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. “KPU harus memberikan kejelasan kepada partai pengusung dan masyarakat Metro. Hal ini sangat penting untuk menjaga suasana Pilkada tetap tenang,” pungkasnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Partai Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menyatakan pihaknya juga belum menerima keputusan resmi terkait diskualifikasi paslon Wahdi-Qomaru. “Sampai saat ini, kami masih menunggu apakah keputusan itu sudah final atau belum. Setelah ada kejelasan, kami akan menentukan langkah berikutnya,” jelasnya.

Keputusan KPU Kota Metro ini telah menjadi perhatian luas, terutama dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Pilkada 2024. Semua pihak berharap proses ini berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan ketegangan di tengah Masyarakat. (jen/rur/c1/yud)

kpu ri sebut wahdi tetap calon wali kota metro                             bandarlampung - komisi pemilihan umum (kpu) ri menegaskan calon wali kota metro nomor urut 2 wahdi siradjuddin tetap dapat berkontestasi di pilkada 2024. 
disebutkan, pembatalan hanya diberlakukan kepada calon wakil wali kota metro qomaru zaman yang statusnya terpidana, bukan wahdi-qomaru sebagai pasangan calon.
anggota kpu ri idham holik menjelaskan bahwa tahapan pilkada di kota metro tetap berjalan sesuai jadwal. ia memastikan pilkada metro tetap diikuti dua kandidat.
menurut idham, berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan peraturan kpu nomor 17 tahun 2024, pembatalan hanya berlaku pada calon individu, bukan pasangan calon secara keseluruhan.
hal ini dikarenakan status terpidana hanya berlaku untuk qomaru zaman, sedangkan wahdi siradjuddin tidak memiliki status hukum serupa.
’’berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, istilahnya adalah pembatalan calon, bukan pembatalan pasangan calon,” ujar idham. 
baca juga:dbd di mesuji capai 169 kasus
menurut putusan pengadilan negeri kota metro, hanya qomaru yang menyandang status terpidana, sedangkan wahdi tidak. karena itu, posisi wahdi sebagai calon wali kota tetap sah secara hukum.
selain itu, peraturan kpu nomor 17 tahun 2024 juga tidak memberikan opsi kepada partai pengusung untuk mengganti qomaru zaman. penggantian calon hanya bisa dilakukan maksimal 29 hari sebelum hari pemungutan suara, yang dalam hal ini dijadwalkan pada 27 november 2024.
dia juga mengungkapkan bahwa surat suara pilkada metro sudah dicetak dan didistribusikan ke tingkat kecamatan, sehingga tidak ada ruang untuk perubahan pada tahap ini.
kpu ri juga meminta kpu provinsi lampung untuk mengkaji ulang keputusan kpu metro yang sebelumnya mendiskualifikasi pasangan wahdi-qomaru. langkah ini dilakukan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
baca juga:polsek banjaragung tangkap pelaku curanmor beraksi di organ tunggal 
saat dimintai keterangan melalui telepon, ketua kpu provinsi lampung erwan bustami mengatakan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan kpu ri dan tinggal menunggu surat keputusan.
’’kita tinggal menunggu surat keputusannya dulu,” ucap erwan, jumat (22/11).
diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum calon wali kota-wakil wali kota metro nomor urut 2 wahdi-qomaru zaman resmi menggugat keputusan kpu metro ke mahkamah agung (ma). hal itu dilakukan setelah partai pengusung melakukan rapat pleno pada rabu (20/11) sore.
keputusan kpu yang mendiskualifikasi wahdi-qomaru (waru) dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dianggap melampaui kewenangannya.
kuasa hukum waru, apriliati, mengaku telah berangkat ke jakarta menuju mahkamah agung. yakni mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan kpu metro yang dinilai melampaui kewenangannya. 
’’kami langsung bergerak mengajukan permohonan pembatalan keputusan kpu metro. karena ini merupakan produk hukum kpu, kami memutuskan untuk membawa kasus ini ke ma,” ujarnya, kamis (21/11).
baca juga: 16 pelamar pppk metro tak memenuhi syarat
april menegaskan keputusan kpu metro yang mendiskualifikasi wahdi-qomaru tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan negeri (pn) metro. 
ia menjelaskan putusan pn metro yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak memuat perintah untuk mendiskualifikasi pasangan calon tersebut.
’’paslon kami sudah melaksanakan eksekusi atas putusan pn metro. putusan itu sudah inkrah dan tidak ada banding dari kejaksaan maupun paslon. amar putusan tidak ada yang menyebutkan diskualifikasi, sehingga keputusan kpu ini bertentangan dengan fakta persidangan,” jelasnya.
april mengatakan dalam dakwaan persidangan menggunakan pasal 71 ayat 3 undang undang nomor 10 tahun 2016. paslon dapat didiskualifikasi apabila paslon melanggar pasal 71 ayat 5 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tersebut.
“sedangkan diskualifikasi itu apabila paslon melanggar pasal 71 ayat 5. dimana ayat 5 itu kalau terpenuhi secara komulatif. ini perlu diluruskan, kpu melampaui kewenangannya,” tuturnya.
dalam kasus wahdi-qomaru, unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif. “kpu metro telah keliru menafsirkan undang-undang. mereka bertindak di luar kewenangannya,” tegasnya.
april menjelaskan pengajuan gugatan ke ma adalah hal yang paling diprioritaskan tim kuasa hukum. langkah ini diambil karena terbatas dengan waktu tiga hari pasca putusan kpu metro.
baca juga:asik main judi online, 3 pelaku diamankan polsek bangunrejo
“kami akan mengutamakan gugatan ke ma karena waktu yang terbatas. setelah itu, kami akan menyiapkan laporan ke dkpp. kami berharap ma memberikan keadilan terkait perkara ini,” ucapnya.
sementara ketua tim pemenangan waru, deswan, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk mempertimbangkan ke jalur pidana.
sebab, kpu metro membuat keresahan masyarakat dengan memposting pers rilis pembatalan paslon di laman resmi instagram @kpukotametro.
’’tetapi secara tim, saya akan mempertimbangkan dan akan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk mempertimbangkan ke arah pidananya. artinya ini kpu metro telah membuat keresahan masyarakat kota metro sehingga mengeluarkan sk tersebut, tanpa kami diberi tahu terlebih dahulu,” ujarnya.
ia mengaku pihaknya telah mempersiapkan untuk proses hukum ke mahkamah agung mengenai keputusan yang dikeluarkan kpu metro mengenai diskualifikasi paslon 02.
“jadi tim hukum sudah menjalankan persiapan proses proses hukum ke ma atau dkpp. sedang dipersiapkan karena tenggat waktu hari jumat terakhir. besok berarti ya. sudah siap sebetulnya hari ini sedang berangkat ke jakarta. ada 5 orang dari tim hukum dari metro,” jelasnya.
ia menambahkan, pihaknya optimis keputusan kpu metro untuk mendiskualifikasi paslon 02 tersebut akan dicabut oleh kpu ri.
“kita berharap kpu ri dapat memcabut sk dari kpu kota metro sehingga dianulir kembali, dan paslon nomor 2 dapat mengikuti pilkada ini sesuai rencana,” tandasnya.
terpisah, ketua bawaslu kota metro badawi idham menuturkan, dalam surat pengantar yang diberikan ke kpu kota metro, tidak ada rekomendasi yang dicantumkan.
“tidak ada. tidak ada rekomendasi dalam pengertian pemecatan itu tidak ada,” ujarnya saat dihubungi via telpon, kamis, 21 november 2024.
badawi mengatakan, pihaknya hanya mengantar surat pengantar petikan putusan pengadilan negeri (pn) kota metro. “kami hanya mengantarkan petikan pengadilan ke kpu,” katanya.
ia menambahkan, keputusan kpu kota metro perihal pembatalan paslon nomor urut 2 tersebut telah diterima bawaslu metro. “ada tembusannya ke bawaslu. sudah kami terima,” tandasnya.
terpisah, partai politik pengusung pasangan calon (paslon) wahdi-qomaru di pilkada metro 2024 menanggapi keputusan kpu kota metro yang mendiskualifikasi pasangan tersebut. 
sekretaris partai golkar lampung, ismet roni, mengkritik keputusan kpu metro yang dinilainya tidak sesuai prosedur. ia menyebut kpu kota metro mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan kpu provinsi lampung dan kpu ri.
“saya mengikuti perkembangan kasus ini. menurut saya, keputusan itu tidak sesuai karena petunjuk dari kpu provinsi pun tidak dilibatkan. ini sangat disayangkan,” katanya.
ia menyatakan, akan mengambil langkah hukum terkait permasalahan ini. “kita akan mengikuti perkembangan kasus itu, menurut saya keputusan itu tidak sesuai karena ada petunjuk dari kpu provinsi pun mereka tetap jalani sendiri. mereka ini tidak melibatkan kpu provinsi maupun kpu ri,” katanya. 
ismet menegaskan, partai golkar tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk mendukung paslon wahdi-qomaru. “kami akan berkoordinasi dengan kpu provinsi dan kpu ri. sebagai partai pengusung, kami berkomitmen untuk mengembalikan hak pasangan calon ini,” tegasnya.
ia juga mengingatkan pentingnya menjaga pilkada yang damai dan bebas dari intrik politik yang merusak. “kami berharap pihak kepolisian memonitor segala bentuk potensi gangguan agar situasi tetap kondusif,” tambah ismet.
hal serupa diungkapkan sekretaris dpw partai nasdem lampung, fauzan sibron yang meminta kpu kota metro segera memberikan penjelasan resmi terkait keputusan tersebut. “sampai saat ini, kami belum menerima pemberitahuan resmi dari kpu metro. jika keputusan ini benar, kami akan segera mengambil langkah hukum,” ujarnya.
fauzan menekankan pentingnya transparansi terhadap partai pengusung dan warga agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. “kpu harus memberikan kejelasan kepada partai pengusung dan masyarakat metro. hal ini sangat penting untuk menjaga suasana pilkada tetap tenang,” pungkasnya.
hal serupa disampaikan ketua partai gerindra lampung, rahmat mirzani djausal, yang menyatakan pihaknya juga belum menerima keputusan resmi terkait diskualifikasi paslon wahdi-qomaru. “sampai saat ini, kami masih menunggu apakah keputusan itu sudah final atau belum. setelah ada kejelasan, kami akan menentukan langkah berikutnya,” jelasnya.
keputusan kpu kota metro ini telah menjadi perhatian luas, terutama dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pilkada 2024. semua pihak berharap proses ini berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. (jen/rur/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan